Pemerintah Hentikan Operasional 47 Unit SPPG Terkait Insiden MBG
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Kantor Staf Presiden (KSP) mengumumkan pemerintah telah menghentikan sementara operasional 47 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait insiden dalam pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis (MBG).
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menyampaikan hingga 28 Februari 2026 secara nasional teridentifikasi 96 kejadian menonjol selama pelaksanaan MBG. Temuan itu terdiri atas 52 kejadian pada bulan Januari, dan 44 kejadian pada bulan Februari.
"Data bulan Januari menunjukkan tren penurunan pada bulan Februari dibandingkan dengan tahun 2026. Sebagai langkah korektif dari BGN, 47 unit SPPG telah dihentikan sementara operasionalnya," kata Qodari saat menyampaikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Qodari menjelaskan, saat ini pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) fokus melakukan evaluasi operasional menyeluruh, seperti persyaratan sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), peningkatan pelatihan penjamah pangan, pengawasan Pemda dan instansi kesehatan, serta keselamatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama.
Pada kesempatan itu, Qodari menyampaikan program MBG telah menjangkau 61.239.037 penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ia mengungkap saat ini telah berdiri 24.443 SPPG yang beroperasi di berbagai daerah dengan dukungan sebanyak 32.869 SPPI bertugas memastikan operasional berjalan sesuai dengan standar.
Baca Juga
MBG Jadi Infrastruktur Sosial Baru, Libatkan 1 Juta Lebih Tenaga Kerja dan 24 Ribu SPPG
Qodari memastikan, sebanyak 8.700 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS. Ia pun mengeklaim program ini juga melibatkan 94.056 pemasok, termasuk 38.932 dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Qodari, pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026. Jumlah SPPG ditingkatkan menjadi 32.000 unit untuk memperluas cakupan ini.
"Sekitar 70% belanja bahan pangan berasal dari produk lokal. Program ini tidak hanya meningkatkan gizi tetapi juga menggerakkan perekonomian desa. Implementasinya terus diperkuat melalui pengawasan kualitas dan tata kelola," jelas dia.
Baca Juga