Kemendagri Percepat Layanan Pengurusan KTP yang Hilang Akibat Bencana Sumatra
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan Kemendagri mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi warga terdampak bencana Sumatra. Untuk itu, Kemendagri membentuk sembilan tim yang tersebar di tiga provinsi terdampak untuk melayani warga yang akta kelahiran, KTP, atau administrasi kependudukan lainnya yang hilang akibat bencana.
Hal itu disampaikan Tito dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025). Tito memastikan layanan adminduk bagi warga terdampak bencana ini gratis atau tidak dipungut biaya.
“Dari Kemendagri membentuk sembilan tim, dari dukcapil ke tiga provinsi, mulai 10 Desember kemarin, untuk mempercepat layanan, pengurusan dokumen-dokumen dukcapil, seperti akta kelahiran, KTP (kartu tanda penduduk), yang hilang dan lain-lain, tanpa memungut bayaran sudah diturunkan,” ungkap Tito.
Baca Juga
Menko PMK Sebut Jaringan Listrik dan Komunikasi di Sumatra Mulai Normal
Dalam kesempatan ini, Tito memastikan penanganan bencana di sejumlah daerah berjalan cepat dan terkoordinasi melalui dukungan anggaran, logistik, serta percepatan layanan dasar kepada masyarakat. Saat ini, kata Tito, Presiden Prabowo Subianto menambahkan Rp 268 miliar untuk anggaran belanja tidak terduga kabupaten/ kota terdampak bencana.
“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak 268 miliar, kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujar Tito.
Selain dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah di berbagai wilayah juga menunjukkan solidaritas melalui bantuan anggaran dan barang. Dukungan lintas daerah tersebut memperkuat upaya percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak.
“Total Rp 43 miliar, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh Bupati Lahat Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana, lebih kurang Rp 5 miliar, jadi lebih kurang Rp 48 miliar,” imbuh Tito.
Dalam upaya pemulihan jangka menengah, Tito menyampaikan pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) melalui kerja sama lintas kementerian dan dukungan non-APBN. Pembangunan tersebut direncanakan segera dimulai melalui pelaksanaan groundbreaking di sejumlah wilayah.
"Mengenai lokasi-lokasinya, jadi 2.600 unit, ini tanpa APBN, Aceh 1.000 unit, Sumut 1.000 unit, dan Sumbar 600 unit. Besok, akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung sana,” lanjut Mendagri.
Baca Juga
Terkait keberlangsungan pemerintahan di tingkat desa, Tito menyampaikan pemerintah melakukan pendataan terhadap kantor desa yang mengalami kerusakan akibat bencana. Pemerintah pusat akan mengambil langkah lanjutan apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam penanganannya.
“Khusus yang rusak ringan ini akan kita lihat kemampuan daerah apakah mampu, kalau tidak mampu kita akan ambil alih, dan untuk yang rusak berat nanti kami akan tunjukkan kepada Menteri PU,” kata Tito.