Belajar dari Bencana Sumatra, Prabowo Tegaskan Negara Jangan Kalah oleh Kepentingan Korporasi

JAKARTA, investortrust.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan banyak pembelajaran penting dari bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Salah satunya, negara harus bersikap tegas dalam mengelola sumber daya dan tidak tunduk pada kepentingan segelintir pihak, termasuk korporasi.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).

Menurut Prabowo, salah satu pelajaran besar yang harus diambil adalah pentingnya pengelolaan sumber daya nasional secara disiplin. Ia menyoroti masih banyaknya kebocoran yang terjadi akibat praktik ilegal seperti pembalakan hutan, pertambangan ilegal, dan penyelundupan yang berdampak besar terhadap ekonomi dan lingkungan.

“Pelajaran yang kita simak dari ini semua bahwa kita perlu benar-benar mengelola sumber daya kita. Banyak sekali sumber daya kita yang bocor. Sedikit demi sedikit kita tutup,” kata Prabowo.

Baca Juga

Prabowo Beberkan Alasan Tak Terbitkan HTI, HPH, dan IUP Setahun Terakhir

Prabowo menyatakan sudah mengerahkan TNI dan Polri untuk memberantas berbagai praktik ilegal tersebut. Namun, masih saja ada pihak yang terus melanggar hukum. Prabowo mencontohkan penyelundupan timah di Bangka yang telah berlangsung lama. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Prabowo menyebut adanya keterlibatan pejabat hingga anggota TNI dan Polri dalam tindak pidana tersebut.

"Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi," ungkapnya.

Prabowo memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas anggotanya yang melindungi penyelundupan dan kegiatan ilegal lainnya.

"Ini harus kita hadapi dengan serius," tegasnya.

Dalam konteks kebijakan nasional, Prabowo menekankan arah pengelolaan ekonomi dan sumber daya harus kembali pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia mengingatkan negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi.

“Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tetapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara,” tegas Prabowo.

Prabowo menegaskan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Presiden juga mengungkapkan pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan mencabut dan menguasai kembali jutaan hektare lahan konsesi serta menghentikan sementara penerbitan izin baru di sektor kehutanan dan pertambangan untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.

“Pemerintah sudah 4 juta hektare sudah kita kuasai kembali, sudah kita cabut, dan tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang,” kata Prabowo.

Ia menegaskan konsesi yang disalahgunakan dan tidak memberikan manfaat bagi kepentingan nasional tidak boleh dibiarkan.

“Kalau mereka yang megang konsesi menyalahgunakan, mengambil keuntungan tetapi keuntungannya dibawa ke luar negeri dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga

Prabowo Ungkap Ada Pejabat dan Anggota TNI-Polri Terlibat Penyelundupan Timah

Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk bergotong royong membangun kemakmuran bersama serta memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat.

“Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia. Rakyat masih banyak yang susah,” tegas Prabowo.