Indonesia Bisa Menjadi Penyeimbang Kekuatan China dan AS
JAKARTA, investortrust.id - Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke China, AS, Inggris, Peru, dan Brasil merupakan langkah strategis Indonesia untuk menyeimbangkan dua kutub kekuatan ekonomi dan politik global, yaitu Amerika Serikat (AS) dan China.
“Langkah ini erat kaitannya dengan posisi Indonesia dalam politik international, utamanya setelah Donald Trump kembali terpilih menjadi presiden AS. Indonesia adalah penyeimbang dan netralitas di antara kekuatan AS dan China," kata Direktur Eksekutif Indonesia South-South Foundation (ISS), Akbar Azmi Hardjasasmita kepada investortrust.id, Minggu (10/11/2024).
Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Peru pada 13-16 November dan KTT Kelompok 20 (G20) di Brasil pada 18-19 November 2024. Kecuali itu, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke China, AS, dan Inggris.
Baca Juga
Kehadiran Presiden Prabowo di KTT APEC dan G20 Momentum Tarik FDI dan Perluas Pasar Ekspor
Dari perspektif ekonomi, menurut Akbar Azmi, kunjungan Prabowo sekaligus menekankan potensi Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan China. Misalnya dalam kerangka BRICS, aliansi global yang kini beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab (UEA), dan Republik Demokratik Kongo.
BRICS adalah pusat ekonomi alternatif bagi negara-negara berkembang, yang anggotanya terus bertambah. Negara-negara BRICS mewakili sekitar 32% dari total produk domestik bruto (PDB) dunia. “China sendiri merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, dengan nilai perdagangan US$ 124 miliar pada 2023,” tutur Akbar Azmi.
Akbar menjelaskan, China juga menempati peringkat ke-3 sebagai negara dengan penanaman modal asing (PMA) terbesar di Tanah Air. Pada Januari-September 2024, investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) atau penanaman modal (PMA) dari China menembus aUS$ 5,78 miliar, lebih besar dari AS yang mencapai US$ 2,82 miliar.
Pendekatan Realisme Defensif
Akbar Azmi Hardjasasmita mengungkapkan, Indonesia bisa menggunakan pendekatan realisme defensif untuk melindungi hubungannya yang seimbang dan netral dengan BRICS. Dengan bergabung dalam BRICS, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara Barat.
Selain itu, kata Akbar, Indonesia dapat membuka peluang ekonomi baru, khususnya untuk mewujudkan keinginan Prabowo memperkuat kemandirian ekonomi. "Di sinilah Indonesia perlu perhatian lebih untuk melindungi posisinya terhadap China dan AS," tegas dia.
Akbar menambahkan, partisipasi Indonesia dalam BRICS Plus akan memungkinkan negara-negara berkembang dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation) memperkuat suara dalam isu-isu global, termasuk reformasi sistem keuangan internasional.
Baca Juga
“Prabowo dapat menekankan dukungan peningkatan kerja sama pertahanan dan ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi potensi ketidakstabilan yang akan terjadi dalam pemerintahan Trump,” ucap dia.
Dia mencontohkan kerja sama RI-China dalam proyek prioritas, seperti kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai simbol penting sinergi ekonomi regional. Kehadiran Indonesia dalam BRICS sekaligus akan menguatkan peran diplomasi yang dapat digunakan Prabowo untuk meredam potensi konflik di Laut Cina Selatan dan memperkuat kepentingan negara-negara ASEAN.
"Sebagai hasilnya, Indonesia bisa memanfaatkan platform internasional ini untuk berperan dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif dan adil dengan cara menyeimbangkan kepentingan nasional dan stabilitas regional," papar alumnus Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia (SKSG-UI) tersebut.