Amran Pecat Pejabat Kementan Terlibat Korupsi karena Terima Fee Proyek Rp 700 Juta
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali mencopot seorang pejabat Eselon II di Kementerian Pertanian (Kementan) yang terbukti terlibat praktik korupsi. Langkah ini diambil sebagai upaya menegakkan integritas dan transparansi di sektor pertanian.
Amran menjelaskan, pencopotan pejabat tersebut dilakukan setelah menerima sejumlah laporan terkait dugaan pelanggaran. Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan media dalam mengawasi praktik-praktik tidak etis di sektor pertanian.
"Berkat informasi nomor kontak pengaduan yang disebarluaskan oleh media, kami menerima lebih dari 100 laporan, meskipun hanya dua hingga empat yang dapat dibuktikan," kata Mentan Amran dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).
Baca Juga
Mentan Amran Copot Pejabat Kementan yang Terbukti Terima Fee Proyek Rp 10 Miliar
Ia menegaskan, pencopotan tersebut telah resmi ditandatangani dan pejabat terkait akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam kasus ini, Mentan Amran menyebutkan, laporan yang diterimanya mencakup dugaan penerimaan uang sebesar Rp 700 juta, dengan Rp 500 juta di antaranya diakui oleh pejabat terkait.
"Tindakan ini kami lakukan atas arahan Presiden, yang menginginkan kementerian beroperasi dengan profesional dan transparan. Gagasan besar Presiden adalah mencapai swasembada pangan, dan ini menjadi fokus kita semua untuk diwujudkan secepat mungkin," ungkap Amran.
Selain pencopotan ini, Kementan juga akan memproses kasus tersebut lebih lanjut melalui pemeriksaan internal dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Amran berharap tindakan tegas ini bisa menjadi contoh bagi seluruh pegawai Kementan untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Baca Juga
Tegas! Kementan Sebut RI Tidak Berencana Impor 1,8 Juta Ton Susu dari Vietnam
Lebih lanjut, Mentan Amran menegaskan bahwa komitmen pemerintah dalam mencapai swasembada pangan tidak boleh terhambat oleh praktik korupsi.
“Kami akan terus bekerja keras untuk membangun kepercayaan publik dan mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan," terangnya.

