Saiful Mujani Ungkap Fenomena Politik Kartel di Pilkada 2024
JAKARTA, investortrust.id - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani mengungkapkan adanya fenomena politik kartel dalam Pilkada 2024. Hal itu disampaikan Saiful Mujani dalam siniar atau podcast Abraham Samad Speak Up yang dikutip Senin (12/8/2024).
"Pilkada kita itu kurang lebih merupakan wujud dari politik kartel," kata Saiful Mujani.
Saiful Mujani menjelaskan politik kartel pada dasarnya seperti halnya kartel dalam dunia bisnis. Tidak ada persaingan antara perusahaan atau produsen untuk memasarkan sebuah barang. Hal ini lantaran pengusaha atau produsen bekerja sama dan berkolusi untuk mengatur barang yang dijual kepada konsumen, termasuk mengenai kualitas dan kuantitas barang tersebut. Padahal, dalam persaingan pasar yang sehat, konsumen yang menentukan barang yang bagus.
"Kalau dalam kartel, barang yang diproduksi itu adalah barang yang dibuat sesuai dengan kepentingan kelompok ini. Diatur semuanya sehingga tidak ada kesempatan konsumen untuk memilih sesuai dengan keinginan mereka. Dibatasi pilihan-pilihannya," paparnya.
Baca Juga
Golkar Pastikan Pengunduran Diri Airlangga Tak Ganggu Persiapan Pilkada 2024
Dalam pasar bebas, kualitas barang akan ditentukan oleh konsumen. Hal ini karena konsumen akan memilih barang dengan kualitas yang bagus dan harga terjangkau. Dengan demikian, produsen akan bersaing untuk memproduksi barang yang bagus. Namun, dalam bisnis kartel, kompetisi itu tidak terjadi. Produsen yang saling berkolusi yang menentukan kualitas barang yang dipasarkan.
"Kalau kompetisinya tidak ada buat apa capek-capek membuat barang dengan kualitas yang bagus, mahal pula kalau kita bisa menjual barang oke dengan dengan kualitas rendah tetapi kita mendapatkan untung banyak," katanya.
Seperti halnya dalam dunia bisnis, dalam politik kartel, calon yang maju sudah diatur dan ditentukan elite-elite dan partai politik.
"Jadi produsennya itu adalah elite-elite kita, elite-elite politik di kita produsennya dan partai-partai politik itu produsen. Konsumennya adalah pemilih, barang yang dibuatnya adalah calon-calon kurang lebih kayak seperti itu analoginya," katanya.
Tak hanya soal pilkada, Saiful Mujani mengatakan, politik kartel juga terjadi dalam kebijakan publik. Tidak ada pergumulan dan perdebatan mengenai suatu kebijakan.
"Semuanya setuju begitu. Tiap ada ide setuju semua, tidak ada yang walkout dan seterusnya. Tidak ada dinamika, dan tidak ada persaingan di situ," paparnya.
Menurut Saiful Mujani, persaingan di Pilpres 2024 lebih baik karena adanya tiga kubu. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD saling beradu gagasan untuk menarik suara masyarakat. Menurutnya, hakikat demokrasi adalah kontestasi dan hal itu tidak terjadi dalam politik kartel.
"Politik kartel itu sebenarnya dipraktikkan secara sempurna oleh Orde Baru. Tidak ada persaingan. Semuanya diatur oleh Pak Harto," katanya.
Saiful Mujani menjelaskan, berdasarkan hasil survei SMRC dan sejumlah lembaga lainnya, Pilkada Jakarta didominasi tiga nama, yakni Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan Ridwan Kamil. Sementara di Pilkada Jawa Barat, Ridwan Kamil masih perkasa dibanding lawan-lawannya, termasuk Dedi Mulyadi.
Dengan hasil survei ini, secara logika Partai Golkar seharusnya menjagokan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Ridwan Kamil dan Partai Golkar tidak perlu bersusah payah meraih kemenangan. Selain itu, Jawa Barat merupakan daerah yang strategis bagi Golkar untuk politik jangka panjang. Hal ini mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar.
Namun, belakangan, Ridwan Kamil justru didorong untuk maju di Pilkada Jakarta. Padahal, berdasarkan survei, elektabilitas Ridwan Kamil berada di bawah Anies dan Ahok.
"Jawa Barat jauh lebih strategik buat Golkar akan memenangkannya dengan tingkat Kepastian yang lebih tinggi. Di Jakarta nilai kursinya jauh lebih kecil dan tingkat kemenangannya itu lebih rendah ketimbang kalau bersaing di Jawa Barat. Kenapa masuk ke Jakarta?" katanya.
Baca Juga
Soal Kotak Kosong di Pilkada Jakarta, KPU DKI Ungkap Kondisinya
Di sisi lain, katanya, Anies menjadi nama dengan tingkat elektabilitas tertinggi di Jakarta dalam sejumlah survei. Namun, belakangan Anies mulai ditinggalkan oleh partai pendukung. Bahkan, PKS yang merupakan pendukung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024 meninggalkannya. Anies pun terancam gagal bertarung di Pilkada DKI 2024.
"Menurut observasi ilmiah Anies punya peluang besar untuk jadi gubernur di Jakarta tiba-tiba ditinggalkan yang tadinya diperkuat sekarang disingkirkan dan tidak punya nilai apa-apa itu yang saya maksud dengan kartel. Kembali lagi kartel. Jadi sebuah barang itu nilainya, kualitasnya baik atau tidak Itu ditentukan oleh segelintir orang di tingkat elite, oleh produsen," katanya.