Anies Sebut Ada Milenial yang Jadi Cawapres, tetapi Banyak yang Hadapi Intimidasi
JAKARTA, investortrust.id - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung adanya seorang milenial yang menjadi calon wakil presiden (cawapres). Namun, di sisi lain, ada ribuan milenial dan generasi Z yang menghadapi kekerasan, benturan, dan gas air mata karena menyampaikan pendapat dan kritik kepada pemerintah.
"Kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi cawapres, tetapi ada ribuan milenial dan generasi Z yang peduili pada anak bangsa dan terjaminalkan ketika mereka mengungkapkan pendapata mengkritik pemerintah sering dihadapi kekerasan benturan, dan bahkan gas air mata," kata Anies saat menyampaikan visi misi dalam debat capres di kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Baca Juga
Anies juga menyinggung nama Mega Suryani Dewi, seorang ibu muda di Bekasi yang tewas dibunuh suaminya di hadapan sang anak. Anies mengatakan, Mega sempat melaporkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya kepada pihak kepolisian, tetapi tidak ditanggapi. Anies juga menyebut nama Harun Al Rasyid, pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 yang meninggal dunia.
"Hadir bersama saya di sini, ayahnya Harun Al Rasyid. Harun Al Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas, sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan, apakah ini akan dibiarkan? Tidak," katanya.
Baca Juga
Elektabilitas Anies-Cak Imin Masih Tertinggal, Sutiyoso: Susah Menilainya
Anies menekankan dirinya bersama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidak akan membiarkan berbagai penyimpangan hukum itu terjadi kembali. Anies berjanji akan mengembalikan hukum di atas segalanya. Dikatakan, negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadoir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua.
"Karena itu kami dedikasikan diri hadir komitmen puncak ke bawah tegakkan hukum ke siapa saja. Menempatkan hukum ke tempat paling tinggi berlaku kepada semua termasuk menyangkut urusan ASN, TNI, Polri," katanya.