Saiful Mujani: 50% Pemilih Memprioritaskan Capres dengan Agama yang Sama

JAKARTA, investortrust.id - Politik identitas berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin atau gender maupun agama masih jadi perhatian masyarakat Indonesia menyongsong pemilihan presiden (Pilpres). Demikian hasil  temuan studi  ilmuwan politik, Prof. Saiful Mujani.

Temuan ini dipresentasikan dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode “Politik Identitas Dalam Pilpres 2024” melalui kanal Youtube SMRC TV, Kamis (27/7/2023).

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menyatakan akan menarik jika memasukkan unsur gender dalam perbincangan politik. Survei  SMRC pada Juli 2023 juga membahas  seberapa isu penting politik identitas atau politik yang bersandar pada sentimen identitas sosial.

Idealnya, kata Saiful, preferensi politik masyarakat disandarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional. Rasional artinya adalah sesuatu yang bisa diperdebatkan atau bisa dinilai salah atau benar. Sementara identitas seperti gender dan agama tidak bisa dinilai salah atau benar.

Menurut pendiri SMRC tersebut, politik yang inklusif dilihat dari sisi identitas sosial idealnya menunjukkan kurva normal.  Kelompok eksklusif minoritas dan yang banyak adalah mereka yang menganggap perbedaan identitas seperti agama, etnis, dan gender bukan faktor yang utama dalam pilihan politik.

Jika  kelompok  yang tidak mempersoalkan identitas sosial dalam perilaku politik itu dominan, maka politik menjadi lebih rasional dan bisa lebih programatik.  Dalam studi ini, diajukan tiga pendapat mengenai presiden republik Indonesia dilihat dari latar belakang laki-laki dan perempuan.

Ada yang berpendapat, presiden Indonesia harus laki-laki, pendapat kedua menyatakan presiden Indonesia harus perempuan. Pendapat ketiga beranggapan perbedaan laki-laki dan perempuan untuk presiden Indonesia tidak penting.

Hasil pantauan SMRC, 51% publik  menyatakan presiden Indonesia harus laki-laki. Hanya 1% yang menyatakan harus perempuan. Sedangkan  45% lainnya menyatakan perbedaan laki-laki dan perempuan untuk presiden Indonesia tidak penting. Sisanya  4%  tidak jawab.

Data ini menunjukkan sikap patriarkal dalam masyarakat Indonesia sangat besar. Dalam hal apakah presiden Indonesia harus laki-laki atau perempuan, kecenderungan masyarakat Indonesia harus laki-laki.

“Kalau selama ini tidak mudah bagi seorang perempuan untuk kompetitif dalam politik hal itu terjadi karena basis masyarakatnya memang patriarkal,” ungkap Doktor Ilmu Politik dari Ohio State University, Amerika Serikat, itu.

Dari sisi etnis atau suku bangsa, ada 78% yang menyatakan perbedaan etnis atau suku tidak menjadi masalah dalam memilih presiden, hanya 17% yang menyatakan calon yang etnis atau sukunya sama dengan mereka, dan 5%.

Menurut Saiful, hal ini menunjukkan masyarakat cukup inklusif dari sisi etnisitas dalam pemilihan presiden. Di negara-negara demokratis lain, sentimen etnis masih cukup kuat, seperti terjadi di Spanyol. SMRC juga menemukan bahwa, 50% menyatakan akan memilih calon yang agamanya sama saat Pilpres nanti. Sedangkan  45% menyatakan perbedaan agama tidak menjadi masalah, dan 5% tidak tahu.