Gagalnya Kesehatan Masyarakat jadi Ancaman Indonesia Emas 2045
JAKARTA, Investortrust.id - Founder dan Direktur Utama Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih, mengatakan gagalnya kesehatan masyarakat dapat menjadi ancaman untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Visi Indonesia 2045 tidak akan terwujud tanpa adanya penduduk yang sehat, berdaya tahan, dan kompetitif sebagai modal,” kata Diah di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).
Diah mengatakan bonus demografi Indonesia dapat terancam gagal jika prevalensi stunting masih stagnan di angka 21,6%, angka kematian ibu hamil mencapai 173 per 100.000 kelahiran, perokok sebesar 71% dari populasi laki-laki, dan 8 dari 10 orang meninggal karena penyakit tidak menular.
Baca Juga
Demi Indonesia Emas 2045, Bahlil Harap Presiden Baru Lanjutkan Program Hilirisasi
Untuk merespon kondisi tersebut, kata Diah, CISDI menyusun buku putih untuk membantu perencanaan strategi pembangunan ke depan. “Bagaimana merumuskan kebijakan berbasis bukti, terutama untuk meningkatkan akses kesehatan universal yang berkualitas tinggi,” kata dia.
Diah menyebut pemerintah masih punya waktu mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. CISDI memberikan rekomendasi untuk tercapainya kesehatan sebagai sektor prioritas pembangunan nasional.
Pertama, pelaksanaan tata kelola partisipatif untuk sistem kesehatan. Diah mengatakan untuk menghindari fragmentasi kebijakan kesehatan, harus ada ruang untuk institusi nasional yang berkaitan dengan kesehatan.
“CISDI mengusulkan pembentukan Indonesia Health Assembly atau Majelis Kesehatan Indonesia,” ujar dia.
Baca Juga
Kedua, pemerintah perlu menjalankan investasi untuk sistem kesehatan. Diah menyebut jika pemerintah menganggap kesehatan sebagai investasi untuk perkembangan ekonomi, sebaiknya perlu penggunaan cara inovatif untuk menggalang sumber pendanaannya. Baik dari pajak dan non-pajak.
“Investasi kesehatan diprioritaskan untuk layanan kesehatan primer dengan fokus peningkatan kualitas layanan dan kapasitas SDM kesehatan,” kata dia.
Rekomendasi ketiga yaitu kebutuhan masyarakat. Pemerintah, kata dia perlu mendengar apa yang dibutuhkan masyarakat dalam membuat kebijakan.
Keempat, yaitu diplomasi kesehatan global. Diplomasi kesehatan global berjarak dengan penguatan capaian kesehatan nasional. “Dalam sistem ini, masyarakat sipil menjadi sosok kunci yang diakui kedudukannya, setara dengan negara,” kata dia.
Kelima, Diah menyarankan pembentukan upah layak untuk SDM dan kader kesehatan. Selain faktor upah, Dia juga menyarankan rekrutmen tenaga kesehatan yang berkualifikasi.
“Langkah ini akan memastikan perencanaan jangka panjang tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas SDM kesehatan,” ujar dia. (CR-7)