Perkuat Pengawasan, Mendagri Usul Pembentukan Ditjen Khusus BUMD
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilepaskan dari direktorat yang ada saat ini dan dialihkan ke bawah kendali direktorat jenderal (ditjen) tersendiri. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat aspek pembinaan sekaligus pengawasan terhadap ribuan BUMD di seluruh Indonesia.
"Kemendagri juga sudah mengusulkan untuk penguatan pengawasan dan pembinaan ini agar BUMD ini ditangani oleh seorang dirjen (direktur jenderal), eselon I," ujar Tito dalam Raker dan RDP bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Saat ini, pengelolaan BUMD masih menempel pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Secara spesifik, penanganannya bahkan hanya dipegang oleh pejabat eselon II dan level subdirektorat. Kondisi struktur birokrasi inilah yang dinilai kurang ideal untuk mengawal performa BUMD.
"Lebih spesifik yang menangani BUMD hanya seorang kasubdit (kepala subdirektorat) yang power-nya (kekuatan) pasti tidak akan kuat setingkat dirjen," ucapnya.
Baca Juga
Mendagri Tito Karnavian Ungkap 300 BUMD Merugi dan Jadi Beban APBD Daerah
Demi memuluskan rencana tersebut, Mendagri kini tengah menggalang dukungan dari Komisi II DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
"Kami sudah melakukan komunikasi dan tadi sudah disampaikan dari Kemensetneg agar RPP-nya diperkuat untuk diajukan dan dilakukan harmonisasi," kata Tito.
Tito menegaskan bahwa BUMD memegang peranan yang sangat strategis. Sektor ini merupakan salah satu instrumen utama dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi terciptanya kemandirian fiskal di tiap wilayah. Potensi ekonomi dari BUMD sebenarnya tergolong raksasa, namun sayangnya belum berjalan optimal di semua lini.
Sebelumnya diberitakan, Tito menjelaskan bahwa potret BUMD saat ini sangat kontras satu sama lain. Pulau Jawa masih mendominasi sebagai pusat kekuatan, sementara wilayah Indonesia Timur masih terkendala masalah pendataan kinerja yang akurat.
"BUMD ada yang besar sekali, ada yang kecil sekali. Kemudian, kami menyampaikan tentang kinerja. Tadi udah disampaikan bahwa dari 1.092 BUMD tersebut, menyerap 154.000 lebih pegawai dan laba (bersih) 24,15 triliun. Pulau Jawa tetap sebagai pusat kekuatan BUMD nasional. Jawa menjadi episentrum, khususnya DKI yang paling besar," ungkap Tito.
Baca Juga
Ia memerinci, DKI Jakarta ditopang oleh Bank DKI (aset Rp 82,28 triliun), MRT Jakarta (aset Rp 19,8 triliun), dan Transjakarta (aset Rp 7,3 triliun). Jawa Barat mendominasi lewat Bank BJB dengan aset Rp 186,75 triliun dan laba Rp 678,6 miliar.
Sementara Jawa Tengah menonjol dengan Bank Jateng (aset Rp 86,5 triliun) dan Jawa Timur melalui perusahaan air minum Delta Tirta Sidoarjo (aset Rp1,28 triliun). Untuk luar Jawa, kekuatan BUMD berada di sektor syariah, energi, dan migas, seperti Bank Syariah di Aceh, Bank Nagari di Sumatera Barat, Bank Kalsel, dan PT Migas Mandiri Pratama di Kaltim.
Namun, kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah Indonesia Timur. "Kemudian untuk Pulau Papua dan Indonesia Timur memiliki tantangan yang tidak ringan di sana, juga ada kesenjangan mengenai masalah pendataan. Jadi, Papua, Papua Barat, NTT, ini belum kita melihat adanya data yang akurat yang bisa reliable, bisa diandalkan untuk membaca kinerjanya. Artinya, perlu banyak perbaikan di untuk Papua dan NTT," lanjutnya.
Tito mengungkapkan bahwa secara nasional, BUMD didominasi oleh sektor perbankan (BPD dan BPR), air minum, aneka usaha, serta migas. Namun, sekitar 27,50% atau sekitar 300 BUMD saat ini dalam kondisi merugi akibat buruknya manajemen internal dan lemahnya pengawasan.