Menteri HAM Minta Pengadilan Militer Jakarta Transparan Tangani Kasus Andrie Yunus
JAKARTA, investortrust.id -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus yang tengah ditangani oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Ia meminta agar proses hukum terhadap para terdakwa kasus teror terhadao Andrie Yunus dilakukan secara transparan dan objektif.
Pigai menekankan pentingnya keterbukaan dalam persidangan di peradilan militer guna menjamin rasa keadilan bagi keluarga korban.
"Sekarang sudah ada pilihan jalan, yaitu proses penegakan hukum di peradilan militer. Sudah ada tersangkanya. Kita berharap supaya proses hukum dilakukan secara transparan, objektif, dan imparsial untuk mendapatkan rasa keadilan bagi keluarga korban," kata Pigai kepada media di kantor Kementerian HAM, Jakara, Senin (20/4/2026).
Baca Juga
Kementerian HAM Kawal Persidangan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus di Pengadilan Militer
Pigai menegaskan Kementerian HAM merupakan lembaga pertama yang menaruh atensi serius terhadap kasus ini. Sejak awal, pihaknya telah mengutuk keras peristiwa yang menimpa Andrie Yunus dan mengategorikannya sebagai tindakan premanisme yang tidak dapat ditoleransi.
"Kementerian HAM adalah yang pertama kali membuka kasus ini. Pada tanggal 12 dan 13 (lalu), kami menyampaikan mengutuk tindakan tersebut, bahkan menyatakan adanya unsur premanisme dalam peristiwa itu," ujarnya.
Pigai secara khusus meminta kepada Oditur Militer dan majelis hakim Pengadilan Militer Jakarta yang menangani perkara ini untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Menurutnya, pengawasan publik sangat diperlukan untuk menjaga integritas persidangan.
"Kami meminta supaya Oditur Militer dan para hakim benar-benar membuka secara transparan agar publik juga bisa mengikuti perkembangan secara seksama," tuturnya.
Baca Juga
Kubu Andrie Yunus Takkan Hadiri Sidang Kasus Teror Air Keras di Pengadilan Militer
Sebelumnya Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) juga menegaskan komitmennya untuk memantau ketat proses hukum kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus. Meski saat ini proses hukum berjalan di bawah yurisdiksi peradilan militer, pemerintah memastikan akan mengawal persidangan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Wakil Menteri HAM (Wamenham) Mugiyanto sebelumnya menyatakan bahwa kehadiran negara dalam mengawal kasus ini sangat penting untuk memberikan rasa keadilan bagi korban serta menciptakan efek jera.
"Kami mengawal supaya prosesnya berjalan baik, transparan, dan akuntabel. Termasuk pengadilan kalau nanti digelar, terbuka untuk umum, masyarakat bisa menyaksikan, supaya masyarakat bisa mengontrol," kata Wakil Menteri HAM Mugiyanto, di Jakarta, Jumat (17/4/2026).