BPOM Sebut Anggaran Jadi Hambatan untuk Awasi Program MBG
JAKARTA, investortrust.id - Pengawasan keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis (MBG) masih menghadapi tantangan serius. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengakui keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam mengawasi keamanan pangan program MBG.
“Dari puluhan miliar yang kami siapkan, yang tersedia hanya Rp 2,9 miliar. Ini tentu cukup mengharukan,” ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Baca Juga
Di sisi lain, skema pendanaan utama melalui swakelola dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 675,3 miliar hingga kini juga belum dapat digunakan. Padahal, dana tersebut menjadi tumpuan untuk memperkuat pengawasan satuan pelayanan pangan bergizi (SPPG).
Keterbatasan anggaran inilah yang berdampak langsung pada belum dilakukannya sampling makanan secara rutin sebelum kejadian (preventif).
“Secara jujur kami sampaikan, sampling pra-kejadian belum kami lakukan karena anggaran belum tersedia,” akui Taruna.
Minimnya pengawasan pangan program MBG oleh BPOM menjadi sorotan tajam sejumlah anggota Komisi IX DPR. Mereka menilai lemahnya pengawasan berpotensi memicu berulangnya kasus keracunan pangan di sejumlah daerah.
Namun demikian, Ketua BPOM menyatakan pihaknya akan tetap menjalankan fungsi pendampingan dengan sumber daya terbatas. Hingga kini, lebih dari 32.000 kader telah dilatih, termasuk penjamah makanan di berbagai fasilitas SPPG.
Baca Juga
Disebut Punya 750 Dapur MBG, Uya Kuya Lapor ke Polda Metro Jaya
Koordinasi dengan BGN juga disebut terus berjalan, meski DPR menilai belum optimal. BPOM mengaku siap meningkatkan intensitas komunikasi lintas lembaga untuk memperjelas peran dan tanggung jawab dalam pengawasan.
“Kami sepakat harus duduk bersama agar perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak, bisa berjalan maksimal,” kata Taruna.