Gelombang PHK Meningkat pada 2025 Tembus 88.519 Orang, Jabar Paling Terdampak

JAKARTA, Investortrust.id - Tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia terus memburuk sepanjang 2025 dan menjadi sinyal serius bagi stabilitas pasar tenaga kerja nasional. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan melonjak menjadi 88.519 orang, meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan Jawa Barat (Jabar) paing terdampak. Hal ini mencerminkan tekanan besar yang tengah dihadapi perekonomian domestik di tengah dinamika global.

Data tersebut dihimpun melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan dan merujuk pada pekerja yang tercatat sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan. Lonjakan PHK ini menunjukkan bahwa pemulihan pasar kerja belum sepenuhnya solid, terutama di sektor-sektor yang terhubung langsung dengan perdagangan internasional.

Baca Juga

Heboh Kabar PHK di SPBU Shell, Bahlil: Jangan Ada Gerakan Tambahan

Jika dibandingkan 2024, jumlah PHK meningkat 10.554 orang dari posisi sekitar 77.000 pekerja. Dalam perspektif yang lebih panjang, eskalasi ini terlihat jauh lebih tajam karena hampir empat kali lipat dibandingkan 2022 yang hanya mencatat sekitar 25.114 kasus PHK.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan tekanan eksternal menjadi faktor dominan di balik lonjakan PHK. Menurut dia, pelemahan kinerja ekspor dan impor turut mempersempit ruang gerak dunia usaha.

“Tekanan ekspor impor itu pasti, kondisi dunia pada 2025 awal sampai semester pertama kan masih ada dinamika geopolitik tinggi, ada perang dan sebagainya,” ujar Indah saat ditemui di kompleks DPR, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Indah menegaskan, peningkatan PHK yang terjadi dari tahun ke tahun tidak bisa ditangani oleh satu institusi saja. Isu ketenagakerjaan, menurutnya, sangat dipengaruhi berbagai faktor lintas sektor sehingga memerlukan sinergi antarkementerian dan lembaga untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih berkelanjutan.

Dalam upaya menahan dampak PHK sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja, pemerintah telah menjalankan sejumlah program. Salah satunya program magang nasional bagi lulusan baru yang sepanjang 2025 telah menyerap sekitar 100.000 peserta, sebagai jembatan masuk ke dunia kerja formal.

Pemerintah juga melibatkan serikat buruh dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja. Indah menyatakan, langkah tersebut akan terus dimasifkan pada 2026 untuk memperkuat keterampilan pekerja dan memperluas peluang penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.

Baca Juga

Kemenperin Klarifikasi PHK Massal di Pabrik Ban Cikarang karena Penurunan Permintaan Ekspor

Dari sisi wilayah, Pulau Jawa masih menjadi pusat utama terjadinya PHK. Jawa Barat mencatat jumlah tertinggi dengan 18.815 orang kehilangan pekerjaan, diikuti Jawa Tengah sebanyak 14.700 orang dan Banten 10.376 orang. DKI Jakarta mencatat 6.311 orang terdampak, disusul Jawa Timur 5.949 orang.

Di luar Jawa, Sulawesi Selatan mencatat 4.297 orang terkena PHK, Kalimantan Timur 3.917 orang, Kepulauan Riau 3.265 orang, Kalimantan Barat 2.577 orang, serta Riau 2.546 orang. Sebaran ini menunjukkan bahwa tekanan pasar kerja tidak hanya terpusat di wilayah industri utama, tetapi mulai meluas ke berbagai daerah.