Purbaya Sampaikan Urgensi Penempatan Dana di BPD: OJK Harus Cek Kondisi Riil
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut terdapat beberapa alasan perlunya menempatkan dana pemerintah ke bank daerah (BPD), sehingga tak cuma bank Himbara yang bisa menikmati kucuran likuiditas tambahan.
Dia membantah pendapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa likuiditas BPD tidak mengalami kekeringan.
Bagi Purbaya, pendapat OJK tersebut berbeda dengan kenyataan yang dia dapat.
“Kalau Anda tanya OJK selalu bilang ample dari zaman dulu, dari zaman Agustus banyak duit, tapi uangnya nggak di sana, uangnya di BI,” ujar Purbaya, di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Purbaya menjelaskan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menyatakan kesediaan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk menerima penempatan dana dari pemerintah. Penempatan dana tersebut rencananya akan disalurkan ke BPD Jawa Timur dengan bunga yang murah.
Baca Juga
Dana Pemerintah Bakal Masuk ke BPD, OJK: Bisa Perkuat Likuiditas dan Kredit UMKM
“Jadi, mungkin OJK musti lihat kondisi riil di lapangan yang betul, yang bukan di atas kertas saja,” kata dia.
Purbaya mengatakan pernyataan yang menyebut bank menyimpan banyak selalu muncul setiap tahun. Sejak 2020 hingga tahun ini, kata Purbaya, Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang terdiri atas OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), selalu menyampaikan kondisi keuangan bank yang ample.
“Padahal kalau dilihat, ternyata bank susah, tight,” jelas dia.
Untuk itu, Purbaya telah menyarankan pembaruan alat ukur dalam melihat kondisi perbankan. Saat ini, alat ukur untuk melihat kondisi perbankan menggunakan alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK).
“Ada beberapa indikator kan itu bagus semua, tapi keadaannya beda di lapangan, kan? Artinya, alat ukurnya salah,” kata dia.
Saat ini, Purbaya telah meminta jajarannya untuk mempelajari alat-alat dan indikator yang lebih detil. Ini dilakukan untuk mendapatkan sistem peringatan dini terhadap sistem finansial.