Luhut: Era Baru Birokrasi, GovTech AI Bisa Hemat Rp 400 Triliun
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah resmi menggelar rapat perdana pada Selasa (26/8/2025). Komite ini dibentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 dan dipimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Komite ini diberi mandat untuk mempercepat digitalisasi layanan publik dengan pemanfaatan kecerdasan artifisial melalui platform government technology (GovTech AI). Presiden Prabowo Subianto menekankan langkah ini sebagai strategi utama modernisasi birokrasi.
Menurut Luhut, penerapan GovTech AI diyakini mampu menekan pemborosan anggaran dan memangkas tumpang tindih birokrasi. Potensi efisiensi disebut bisa mencapai Rp 350–Rp 400 triliun hingga tahun 2026.
“Potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp 350-400 triliun yang akan membantu pemerintah menekan defisit anggaran,” jelas Luhut dikutip dari keterangan resmi, Rabu (27/8/2025).
Dalam kepemimpinannya, Luhut didampingi dua wakil ketua, yakni Menteri PANRB Rini Widyantini dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. Keduanya disebut Luhut sebagai dua srikandi yang akan mengawal jalannya transformasi digital di sektor pemerintah.
Baca Juga
Kadin Siap Bantu Jaga Inflasi Lewat Distribusi Pangan dan Digitalisasi
“Dalam perpres ini saya ditunjuk sebagai ketua Komite, ada dua wakil, Ibu Menteri PANRB dan Ibu Menteri Komdigi. Jadi dua srikandi ini sebagai pengawal supaya betul-betul program ini jalan,” ujar Luhut.
Peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menjadi krusial dalam komite ini. Meutya Hafid menegaskan pihaknya akan mengawal aspek infrastruktur digital, aplikasi, koordinasi data, hingga keamanan siber bersama BSSN.
Baca Juga
Hadir September 2025, Banyuwangi Jadi 'Pilot Project' Bansos Digital
“Tim kami yang ada di Komite akan mengawal secara lebih detail, salah satunya pemilihan teknologi yang paling tepat digunakan di tengah perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat,” kata Meutya.
Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor mulai perencanaan, pembiayaan, hingga pengadaan akan mempercepat implementasi GovTech AI di seluruh layanan publik. Dengan begitu, target efisiensi dan transformasi digital dapat tercapai secara menyeluruh.
Langkah ini dipandang menjadi fondasi penting dalam agenda besar digitalisasi pemerintahan era Presiden Prabowo. Investor pun menaruh perhatian karena efisiensi belanja negara berpotensi membuka ruang fiskal baru untuk pembangunan dan investasi strategis.