Lindungi Daya Beli, Kemenkeu Optimalkan Peran APBN sebagai Shock Absorber
JAKARTA, Investortrust.id - Kementerian Keuangan akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi nasional, di tengah ketidakpastian dan perlambatan global. Berbagai paket kebijakan diluncurkan pada triwulan IV-2023, guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong permintaan domestik.
Ini antara lain melalui penebalan bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dan bantuan pangan, serta penguatan akses pembiayaan bagi UMKM melalui percepatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, dukungan penguatan untuk sektor perumahan, melalui insentif fiskal (PPN DTP) dan Bantuan Biaya Administrasi (BBA) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Pemerintah juga secara konsisten tetap mendukung berbagai agenda pembangunan. Ini antara lain penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dukungan pelaksanaan pemilu, dan penyelesaian PSN (Proyek Strategis Nasional). Pada tahun 2024, APBN akan terus dioptimalkan shock absorber sekaligus memberikan stimulus bagi perekonomian nasional, serta mendorong akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (30/01/2024).
Baca Juga
KSSK: Kondisi Keuangan 2023 Stabil, 2024 Harus Tetap Waspada
Kinerja APBN 2023 Masih Kuat
Menkeu menjelaskan, kinerja APBN tahun 2023 juga masih kuat di tengah penurunan harga komoditas dan kinerja perekonomian global. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.774,3 triliun atau 112,6% dari target APBN, dengan penerimaan perpajakan yang melampaui target sebesar Rp 2.155,4 triliun (tumbuh 5,9% yoy). Kinerja positif tersebut ditopang oleh masih kuatnya aktivitas ekonomi domestik, serta efektivitas reformasi perpajakan yang diluncurkan pada akhir tahun 2021.
"Rasio perpajakan tercatat sebesar 10,2% PDB (produk domestik bruto). Sementara itu, kinerja PNBP (penerimaan negara bukan pajak) meningkat signifikan mencapai Rp 605,9 triliun, terutama ditopang oleh optimalisasi pengelolaan SDA (sumber daya alam), peningkatan kinerja BUMN, dan inovasi layanan pada berbagai KL (kementerian/lembaga)," paparnya.
Baca Juga
Belanja negara juga terserap optimal, sehingga mampu menjaga kinerja perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan, dan mendukung agenda pembangunan. Realisasi penyerapan belanja negara mencapai Rp 3.121,9 triliun atau 102% dari pagu APBN, mampu menopang perekonomian dalam menghadapi perlambatan global dan mendukung berbagai agenda pembangunan pemerintah, seperti penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, mitigasi El Nino, persiapan pemilu, serta PSN.
Risiko fiskal terkendali, lanjut Sri, tecermin dari keseimbangan primer yang mencatatkan surplus disertai strategi pembiayaan yang pruden. Keseimbangan primer tercatat surplus Rp 92,2 triliun, pertama kali sejak tahun 2012, dan defisit anggaran jauh lebih rendah (1,65% PDB) dari target defisit sebelumnya (2,84% PDB).
Realisasi pembiayaan anggaran tahun 2023 tercatat mencapai Rp 359,5 triliun, turun 39,2% dibandingkan tahun 2022. "Sejalan dengan konsolidasi fiskal dan pulihnya ekonomi nasional, pembiayaan utang di tahun 2023 dapat diturunkan dari target APBN Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp 696,3 triliun menjadi Rp 407,0 triliun (turun 41,5% dari tahun 2022). Pembiayaan utang dilaksanakan secara pruden, dengan tetap menjaga keseimbangan antara biaya (cost of fund) dan risiko utang," paparnya.
Dengan berbagai perkembangan positif tersebut, rasio utang pemerintah turun menjadi 38,6% PDB di tahun 2023, dari sebelumnya 39,7% PDB di tahun 2022.