Kadin Beberkan Tantangan Ekonomi Indonesia di 2025, Apa Saja?
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Ketua Umum Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aviliani, membeberkan tantangan perekonomian yang akan dihadapi oleh Indonesia di tahun 2025 mendatang. Ia mengatakan, hal tersebut tidak lepas dari kondisi global, di mana negeri seperti Amerika Serikat (AS) dan China diramal akan mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi.
Tantangan pertama yang akan dihadapi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025 mendatang adalah kemampuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kadin menilai, insentif yang ditawarkan oleh AS dan China ke depan disinyalir akan menarik besar-besaran modal investasi. Hal ini, kata Aviliani, akan berkaitan erat dengan pergerakan nilai tukar.
"Kenapa? Karena otomatis begitu banyak investasi itu akan keluar dari Indonesia, tentu saja nilai tukar kita itu akan tertantang range-nya gitu ya. Kalau sekarang orang masih bisa Rp 16.000 mungkin nanti bisa lebih dari Rp 16.000," katanya saat menyampaikan keynote speech pada Kadin Global & Domestic Economic Outlook 2025 di Jakarta, Senin (30/12/2024).
Kemudian tantangan kedua disebut oleh Aviliani adalah perihal pergerakan suku bunga acuan. Ia menjelaskan meski suku bunga acuan diramal akan turun secara bertahap, baik Fed Fund Rate oleh The Fed yang kemudian diikuti oleh Bank Indonesia dengan BI Rate. Namun apabila kurs rupiah terus melemah hal ini akan berdampak pada tingginya suku bunga acuan.
"Suku bunga di tahun depan masih punya tantangan tersendiri untuk menurun secara signifikan. Ini membuat pengusaha harus pintar, bagaimana kalau bunga tinggi? Apa yang harus dilakukan oleh pengusaha? Investasinya seperti apa? Nah ini yang mungkin nanti perlu dipikirkan oleh pengusaha ya," jelasnya.
Baca Juga
Optimisme Kadin dengan Kepemimpinan Prabowo, Anindya Bakrie: Ekonomi Indonesia Tahun 2025 akan Cerah
Secara berturut-turut, tantangan selanjutnya adalah kenaikan upah dan pemberlakuan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% yang akan efektif per 1 Januari 2025. Meski implementasinya belum diterapkan, namun di satu sisi pelaku industri telah harus melakukan penghitungan perihal dampaknya terhadap beban biaya, serta efisiensi usaha.
"Biasanya itu (kenaikan PPN) ada hubungannya menurunkan cost, menurunkan cost dengan efisiensi atau melakukan hal yang lain. Saya rasa ini juga satu hal yang akan terjadi di tahun 2025," sebutnya.
Baca Juga
Kadin: Kenaikan Upah Perlu Dibarengi Peningkatan Produktivitas Pekerja
Sementara itu di satu sisi, keterbatasan ruang fiskal atau menyempitnya postur APBN juga menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintahan Prabowo. Meski pemberlakuan PPN 12% berpotensi meningkatkan pendapatan hingga Rp 71 triliun, pada saat yang bersamaan pemerintah juga dihadapkan dengan sejumlah utang jatuh tempo.
"APBN sendiri kalau kita lihat memang dana ke daerah akan cukup banyak dengan makan bergizi gratis karena itu akan melibatkan daerah-daerah di dalam melakukan penyediaan. Keterkaitan dengan implementasi dari makan gratis itu sendiri sejauh mana bisa governance sehingga tidak terjadi banyak korupsi, itu tantangannya," tuturnya.