Inilah Dinamika Global Rujukan 2025
Oleh Tri Winarno,
mantan Ekonom Senior Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
Bank Indonesia
INVESTORTRUST.ID – Artikel kali ini mencoba mengidentifikasi tren politik, ekonomi, dan kebijakan paling penting, yang harus diperhatikan semua kalangan di tahun mendatang. Kita akan segera meninggalkan 2024, tahun yang penuh gejolak dan penting bagi demokrasi global, yang dipengaruhi oleh pemilu, meningkatnya konflik, dan munculnya teknologi yang berpotensi menimbulkan disrupsi.
Sedangkan 2025 adalah tahun yang menentukan bagi multilateralisme dan kemajuan dalam penanggulangan perubahan iklim. Tahun depan juga dimulainya masa jabatan kedua Presiden Terpilih AS Donald Trump, yang akan memberikan dampak besar terhadap stabilitas global.
Berikut proyeksi dan poin-poin penting yang perlu diperhatikan:
1. Kedaulatan Ekonomi
Dengan terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS, “kedaulatan ekonomi” siap untuk mengonsolidasikan posisinya dalam arus utama politik. Konsep ini secara luas didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk mengambil keputusan ekonomi secara mandiri.
Kedaulatan ekonomi telah mendapatkan perhatian dalam beberapa tahun terakhir, di tengah reaksi global terhadap pasar bebas dan terbuka, yang seringkali disertai pengkambinghitaman terhadap migran dan kelompok minoritas. Saya memperkirakan bahwa seiring dengan semakin intensifnya dampak buruk ini, pergeseran menuju kedaulatan ekonomi akan semakin cepat, yang mempunyai implikasi besar terhadap perdagangan internasional, aliran modal, dan pola migrasi.
2. Cina Tahan Ekspansi
Dua krisis yang paling berdampak di dunia – perang Ukraina-Rusia di Eropa dan konflik Israel-Palestina di Timur Tengah – kemungkinan akan terus berlanjut hingga tahun 2025. Meski Israel dan Hizbullah telah mencapai gencatan senjata di Lebanon selatan, namun rapuh, dan masalah Palestina jauh lebih sulit untuk diselesaikan.
Eksploitasi militer Israel memang memberi Trump hadiah berupa transformasi Timur Tengah, di mana seluruh poros Iran, termasuk basisnya di Suriah, telah runtuh. Namun, koalisi sayap kanan Perdana Menteri Israel Binyamin Netanyahu masih menjadi hambatan bagi solusi jangka panjang apa pun bagi Palestina.
Baca Juga
Pada tahun pertamanya menjabat, Trump mungkin fokus pada normalisasi hubungan Israel-Arab Saudi, dan menghindari perang habis-habisan antara Israel dan Iran. Sebab, terdapat risiko yang jelas bahwa Iran yang melemah akan mempercepat menuju negara yang mampu membuat bom nuklir.
Sementara itu, kelelahan akibat perang di Eropa dan perubahan lanskap geopolitik setelah terpilihnya kembali Trump dapat membuka jalan bagi penyelesaian di Ukraina. Perjanjian semacam itu dapat mencakup pengakuan wilayah teritorial Rusia, sebagai imbalan atas aksesi Ukraina ke Uni Eropa dan jaminan keamanan dari North Atlantic Treaty Organization (NATO).
Di Asia, Presiden Tiongkok Xi Jinping kemungkinan besar tidak akan menyerang Taiwan, sebelum mengukur kesediaan Trump untuk mengatur ulang hubungan AS-Tiongkok. Mengingat tantangan domestik Cina saat ini, Xi mungkin harus menunda ambisi ekspansionisnya yang lebih luas.
3. Kerja Sama Dipimpin Negara Selatan
Antisipasi penarikan Amerika dari perundingan iklim, ditambah kebangkitan proteksionisme di negara-negara Barat, akan memicu ketidakpercayaan terhadap multilateralisme dan kapasitasnya untuk mengatasi tantangan pembangunan keberlanjutan. Ketika Brasil bersiap menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) tahun depan, Afrika Selatan akan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah KTT G20, yang menandakan pergeseran menuju era baru kerja sama ekonomi yang dipimpin oleh negara-negara Selatan.
Dengan memperluas akses terhadap teknologi dan melakukan integrasi ke dalam rantai pasokan global, pemerintah negara-negara berkembang dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul akibat transisi iklim. Selain itu, mendorong sistem perdagangan multilateral yang melampaui dinamika sebelumnya.
4. Naluri Antiperang Trump
Israel dan Hamas mungkin akan segera menandatangani perjanjian gencatan senjata di Timur Tengah. Namun, perang Israel melawan Hamas akan berlanjut hingga tahun 2025, dan mungkin meningkat menjadi konfrontasi langsung dengan Iran.
Bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Republik Islam Iran tetap menjadi target utama, dan ia akan mengintensifkan upayanya untuk menyeret AS kembali ke dalam siklus kekerasan di Timur Tengah. Naluri antiperang Trump mungkin merupakan satu-satunya hal yang menghalangi para penasihat kebijakan luar negeri dan keamanan nasionalnya yang keras, yang bisa membujuknya untuk menyerang program nuklir Iran.
5. Kosong Kepemimpinan Global, Kekacauan Geopolitik
Tatanan global yang muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II, yang dibangun di atas pilar kembar demokrasi liberal dan ekonomi neoklasik, menjanjikan perdamaian dan kesejahteraan bersama. Namun hampir 80 tahun kemudian, sistem ini tampaknya berada di ambang kehancuran.
Pemerintahan Trump yang akan datang dapat melemahkan banyak tujuan inti tatanan multilateral tersebut. Tujuan tatanan multilateral ini seperti menegakkan perdagangan bebas dan memfasilitasi tindakan kolektif melawan ancaman bersama, seperti perubahan iklim. Ironis, pada peringatan sepuluh tahun perjanjian Paris untuk mengatasi perubahan iklim, justru negara besar akan memperlemahkannya.
Masa jabatan Trump yang kedua hampir pasti akan menciptakan kekosongan kepemimpinan global, sehingga memicu kekacauan geopolitik. Di tengah memudarnya Konsensus Washington dan perubahan rezim positif pascaperang dunia, baik di negara maju maupun berkembang, pertanyaannya adalah apakah komunitas internasional dapat mereformasi institusi ekonomi dan politik untuk melayani masyarakat umum dan mengatasi ketidakpuasan yang meluas, yang memicu bangkitnya populisme secara global.
6. Krisis Konstitusional
Kepresidenan kedua Trump dapat dengan cepat menjadi krisis konstitusional yang terus bergulir. Ini dimulai dengan berakhirnya Pasal II, Bagian 2 Konstitusi AS, yang menetapkan proses “nasihat dan persetujuan” Senat untuk menyetujui penunjukan presiden.
Trump mungkin mencoba melewati Senat untuk mengangkat pejuang budaya yang tidak kompeten di posisi-posisi penting di kabinet, termasuk Pete Hegseth sebagai menteri pertahanan dan Kash Patel sebagai direktur Federal Bureau of Investigation (FBI). Hal ini mengharuskan Trump untuk menghilangkan filibuster Senat atau mengandalkan mahkamah agung, untuk memperluas kewenangan presiden dengan menafsirkan ulang perbedaan konstitusional antara pejabat utama dan pejabat rendahan. Dampaknya adalah kekacauan politik dan institusional.
7. Kemajuan Kecerdasan Buatan
Pada tahun 2025, kemajuan dalam kecerdasan buatan – yang didukung oleh Artificial Intelligence (AI) generatif dan integrasi model bahasa besar ke dalam bidang seperti komputasi kuantum dan biologi sintetik – akan mengantarkan pada mode penciptaan nilai yang benar-benar baru. Teknologi-teknologi ini akan melampaui kerangka kekayaan intelektual tradisional, sehingga memungkinkan tingkat inovasi kolaboratif dan pemecahan masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Bagi negara-negara Poros Selatan, terobosan-terobosan tersebut menciptakan peluang untuk mengembangkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan di bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan keberlanjutan, serta mengatasi hambatan konvensional terhadap reformasi kelembagaan dan ekonomi. Transformasi yang dihasilkan akan meningkatkan kreativitas, mendefinisikan kembali kepemilikan, dan merevolusi pertukaran pengetahuan global.
8. Penolakan Migrasi Meningkat
Migrasi akan mendominasi agenda global pada tahun 2025, ketika negara-negara kaya berjuang untuk menyeimbangkan ketergantungan mereka pada pekerja asing dengan meningkatnya penolakan terhadap migrasi. Pada saat yang sama, bencana iklim, perang, dan ketidakstabilan politik akan memicu perpindahan penduduk di seluruh dunia.
Kekurangan tenaga kerja di AS akan berbenturan dengan kebijakan imigrasi ketat yang diterapkan pemerintahan Trump. Sementara, para pemimpin Eropa khawatir konflik baru di Timur Tengah dapat memicu gelombang migrasi baru.
Venezuela juga tetap menjadi titik konflik yang potensial. Jika Presiden Venezuela Nicolás Maduro digulingkan dari kekuasaannya, jutaan imigran pada akhirnya akan kembali ke negaranya, memberikan secercah harapan di tengah kondisi yang suram. Namun jika Maduro dengan keras mempertahankan kekuasaannya, krisis migrasi global – yang dikontribusikan oleh jutaan warga Venezuela yang putus asa – akan semakin parah.
9. Diplomasi Xi
Presiden Xi, yang kabarnya diundang oleh Trump pada acara pelantikannya sebagai presiden AS, bisa menjadi fokus diplomasi berikutnya. Dengan demikian, ia bisa mengurangi ancaman pengenaan tarif tinggi AS terhadap Tiongkok dan bergabung dalam upaya baru untuk menekan Rusia.
Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin yang terpojok dapat mengganggu stabilitas Eropa Timur, yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap perekonomian Eropa Barat yang sudah rapuh. Skenario ini menimbulkan risiko besar, di tengah optimisme lemah yang mendasari perkiraan konsensus mengenai penurunan pertumbuhan ekonomi global.
10. Bank Sentral Hadapi Tantangan
Bank-bank sentral dunia menghadapi tahun yang penuh tantangan pada 2025. Mereka harus berjuang keras dalam upaya mengelola inflasi dan mengarahkan perekonomian menuju jalur pertumbuhan berkelanjutan.
Setelah bertahun-tahun mengalami depresiasi mata uang dan kerusuhan sosial, menghindari resesi masih menjadi prioritas utama global. Negara-negara berkembang, khususnya di Afrika, akan mengawasi dengan cermat dan berharap hal terburuk sudah terjadi.
Baca Juga
Catatan Akhir Tahun: Dana Asing Masuk Lagi bila Kelas Menengah Tumbuh
Booming dari cryptocurrency juga memperkenalkan dimensi baru pada penilaian aset, ketika manajer aset besar memasuki pasar. Negara-negara Afrika pun semakin aktif dalam domain kripto.
Lalu, akankah tahun 2025 menandai dimulainya upaya terkoordinasi secara global untuk mengatur pasar-pasar ini? Ketika pembuat kebijakan dan regulator menavigasi lanskap yang terus berkembang itu, mereka juga harus fokus pada pengembangan model risiko iklim yang berwawasan ke depan serta menyeimbangkan tantangan ekonomi jangka pendek dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang.
11. Tahun Penentu Multilateralisme
Tahun 2025 akan menjadi tahun penentu bagi multilateralisme. Sebagai presiden G20, Afrika Selatan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan dialog di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta antara negara-negara Selatan dan negara-negara maju. Mewujudkan agenda ambisius, sambil mempersiapkan Amerika untuk mengambil alih kepemimpinan pada 2026, akan sangat penting untuk menjaga kredibilitas kelompok tersebut sebagai platform kerja sama internasional.
Peristiwa penting lainnya adalah Konferensi Internasional Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pembiayaan Pembangunan, yang harus mengatasi perpecahan yang mengakar dan memobilisasi sumber daya keuangan untuk memenuhi komitmen pendanaan iklim yang telah lama ada.
Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia harus memikirkan kembali usulan reformasi mereka, di tengah ketidakpedulian atau penolakan langsung dari AS, pemegang saham terbesar mereka. Dengan semakin ketatnya tatanan multilateral akibat fragmentasi ekonomi dan polarisasi politik, upaya-upaya ini akan menentukan jalur kerja sama global di tahun-tahun mendatang.
12. Kebangkitan Kelompok Sayap Kanan?
Dalam banyak hal, tahun 2025 akan menjadi tahun yang menentukan bagi kebangkitan kelompok sayap kanan. Pemerintahan Trump akan menguatkan partai-partai sayap kanan ekstrem di seluruh dunia, sementara “perang dagang 2.0” yang diusungnya mengancam akan memicu guncangan deglobalisasi global.
Merancang strategi kebijakan ekonomi antifasis yang dapat memenangkan kembali pemilih dan menghadirkan alternatif nyata terhadap nasionalisme, xenofobia (ketidaksukaan/ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain atau yang dianggap asing), dan skeptisisme terhadap perubahan iklim akan menjadi tugas mendesak bagi semua kaum demokrat.
13. Tantangan Pendanaan Energi Terbarukan
Pada tahun 2025, negara-negara maju akan menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memenuhi komitmen pendanaan iklim mereka berdasarkan perjanjian Paris tahun 2015, bahkan ketika pembatasan perdagangan dan tarif baru memengaruhi keterjangkauan dan ketersediaan teknologi energi terbarukan. Meski banyak pihak kecewa dengan hasil COP29 di Baku, janji untuk memberikan pendanaan iklim tahunan sebesar US$ 300 miliar kepada negara-negara berkembang pada tahun 2035 merupakan sebuah langkah maju yang penting, yang menyoroti perlunya mendorong transisi ramah lingkungan yang adil dan memberantas kemiskinan energi.
Tantangan paling mendesak di dunia adalah pendanaan energi terbarukan di tempat-tempat yang paling membutuhkannya: di negara-negara dan komunitas yang rentan terhadap perubahan iklim di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Karibia. Hal ini memerlukan investasi yang terkoordinasi dari pemerintah, sektor swasta, dan bank pembangunan multilateral.
Selain menciptakan peluang ekonomi baru bagi negara-negara berkembang, upaya bersama ini juga akan memastikan bahwa semua negara dapat melindungi diri mereka dari dampak buruk perubahan iklim.
Terakhir, Trump Tak Dapat Diprediksi
Ketika Trump bersiap untuk kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, ia akan kembali mendominasi berita utama. Jika pemerintahan dia sebelumnya bisa menjadi panduan, maka ia akan menganut ide-ide yang ceroboh, bahkan tidak masuk akal, dan hanya akan mundur ketika pasar mengalami tekanan balik.
Namun kali ini, taruhannya lebih tinggi. Dengan lebih sedikit pengawasan institusional dan dukungan yang lebih kuat dari Kongres dan Mahkamah Agung, Trump akan memiliki kekuasaan yang lebih besar dari sebelumnya.
Hal ini menimbulkan pertanyaan yang meresahkan: apakah Trump takut pada hal lain selain reaksi pasar? Bagaimanapun, sikapnya yang tidak dapat diprediksi dan mengabaikan norma-norma yang berlaku menandakan gejolak ekonomi di masa depan. Jika masa jabatan pertamanya kacau, maka masa jabatan kedua akan sama.
Demikian perkiraan dinamika global yang akan terjadi di tahun 2025, yang dapat dijadikan rujukan bagi para perumus kebijakan dan pelaku pasar. Semoga tahun 2025 akan lebih baik dan menjanjikan kedamaian dan kemakmuran nasional dan global.
Jakarta, 29 Desember 24