Bank Indonesia Tahan BI Rate 6%, FFR Potensi Dipangkas 50 Bps Lagi
JAKARTA, investortrust.id - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Oktober 2024 memutuskan mempertahankan suku bunga acuan, BI Rate, sebesar 6,00%. Hal ini sesuai dengan prediksi sejumlah ekonom.
"Suku bunga Deposit Facility juga kami pertahankan sebesar 5,25% dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. Keputusan BI ini setelah mencermati berbagai kondisi keuangan global dan domestik,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, di Gedung BI, Jakarta, Rabu (16/10/2024).
Baca Juga
Sebelumnya, pada RDG September 2024, BI memutuskan menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00%. Suku bunga deposit facility juga diturunkan sebesar 25 bps menjadi 5,25% dan lending facility turun 25 bps menjadi 6,75%.
Perry juga menjelaskan The Fed masih berpotensi menurunkan Fed Funds Rate (FFR) tahun ini total 100 bps, dan 75 bps tahun depan. Bulan lalu, Bank Sentral Amerika Serikat itu telah memangkas FFR 50 bps ke 4,75-5,00%.
"Kami masih memperkirakan penurunan Fed Funds Rate pada November 2024 sekali, Desember sekali, masing-masing 25 bps. Tahun depan bisa 3 kali, bisa 4 kali, totalnya di 2025 bisa 75 bps atau 100 bps pemangkasannya," ucap Perry.
Inflasi hingga 2025 Terkendali 1,5-3,5%
Perry mengatakan, keputusan untuk mempertahankan BI Rate ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025. Selain itu, sesuai perkembangan penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah, serta upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi RI yang berkelanjutan.
"Fokus kebijakan moneter jangka pendek pada stabilitas nilai tukar rupiah, karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan, dengan tetap memperhatikan prospek inflasi, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi," ujar Perry.
Perry menjelaskan, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 menurun dan terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Inflasi IHK tercatat rendah di seluruh komponen, sebesar 1,84% (yoy) pada September 2024.
Inflasi inti tercatat 2,09% year on year, sementara inflasi volatile food (VF) terus menurun menjadi 1,43% (yoy). Penurunan inflasi VF didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, eratnya sinergi pengendalian inflasi TPIP/TPID melalui GNPIP, dan pengaruh base effect harga pangan.
Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah BI, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi.
"Inflasi VF diprakirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat dan Daerah. BI terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter, guna menjaga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran 2,5±1%, dengan tetap mendukung upaya penguatan pertumbuhan ekonomi," tegasnya.
Baca Juga
Terjadi Lima Bulan Beruntun, Deflasi September 0,12% Dikontribusi Makanan
Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran, lanjut dia, juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
"Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM. Selain itu, memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran," ujarnya.
Yield US Treasury Naik Lagi
Keputusan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6%, Perry menegaskan, juga karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Hal ini tergambarkan dari ekspektasi penurunan suku bunga acuan The Fed yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.
"Ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat, di tengah konvergensi kebijakan moneter negara maju. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah mendorong meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global," sebut Perry.
Di bidang ekonomi, pertumbuhan dunia pada 2024 diprakirakan tumbuh sebesar 3,2%, dengan kecenderungan yang melambat. Inflasi global dalam tren penurunan, sehingga mendorong konvergensi pelonggaran kebijakan moneter, khususnya di negara maju.
Di Amerika Serikat, tingkat pengangguran terkini di negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu menunjukkan perbaikan, di tengah prospek inflasi yang lebih rendah. Hal itu mendorong ekspektasi pelaku pasar terhadap penurunan Fed Funds Rate (FFR) yang lebih rendah dari prakiraan semula.
"Hal tersebut menyebabkan kenaikan yield US Treasury tenor 2 dan 10 tahun dan indeks dolar AS (DXY). Ke depan, tren penurunan suku bunga kebijakan negara maju, khususnya AS diprakirakan tetap berlanjut, meskipun dinamika ketegangan geopolitik perlu terus dicermati. Perkembangan ini memerlukan kehati-hatian dalam merumuskan respons kebijakan dalam memitigasi dampak rambatan global, termasuk dalam mendorong aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar, guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi," papar Gubernur BI yang kini bertugas untuk periode keduanya.
Arah Bauran Kebijakan Kebijakan
Perry kemudian menjelaskan riancian arah bauran kebijakan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut.
1. Penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk menarik berlanjutnya aliran masuk modal asing, guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Hal ini dilakukan dengan:
a.Menjaga struktur suku bunga di pasar uang rupiah untuk daya tarik imbal hasil bagi aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik.
b.Mengoptimalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).
c.Memperkuat strategi transaksi term-repo dan swap valas yang kompetitif.
d.Memperkuat peran Primary Dealer (PD), untuk makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar.
2.Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
3.Penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal ini dilakukan dengan:
a.Memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja.
b.Mempertahankan: (i) Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%; (ii) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%; (iii) Rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100%, dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah sebesar 0%, berlaku efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025; serta (iv) Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5%, dan rasio PLM Syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%.
4.Penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM.
5.Penguatan perluasan akseptasi digitalisasi sistem pembayaran melalui penerapan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0%, untuk transaksi sampai dengan Rp 500.000 pada merchant usaha mikro (UMI) yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2024, guna menopang daya beli masyarakat kelas menengah bawah.
Pertumbuhan Ekonomi 2025 Naik
Perry menegaskan, BI terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. "Koordinasi kebijakan dengan pemerintah (pusat dan daerah) ditempuh melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah, dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
BI menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik perlu terus didorong, agar lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2024, lanjut dia, didukung oleh permintaan domestik.
"Investasi tetap kuat khususnya investasi bangunan, sejalan dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke atas, tetap terjaga. Ekspor nonmigas tumbuh positif di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas," ungkap dia.
Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi RI ditopang oleh Industri Pengolahan, Konstruksi, serta Perdagangan Besar dan Eceran. Secara spasial, kinerja ekonomi terjaga di seluruh wilayah.
"Pada triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap baik. Ini ditopang terutama oleh kenaikan investasi dan baiknya konsumsi rumah tangga, serta peningkatan belanja pemerintah pada akhir tahun," ucap dia.
Secara keseluruhan tahun, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7-5,5% dan meningkat pada 2025. Ke depan, lanjut Perry, berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan nasional, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran.
Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih tinggi, serta bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah. "Dari sisi penawaran, kebijakan reformasi struktural perlu terus diperkuat, untuk mendorong sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja. Upaya tersebut didukung dengan optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia," tandasnya.
NPI Triwulan III Diperkirakan Surplus
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dinilai tetap sehat, dan mendukung terjaganya stabilitas eksternal. NPI triwulan III-2024 diprakirakan mencatatkan surplus, ditopang surplus neraca perdagangan nonmigas yang berlanjut sebesar US$ 6,5 miliar. Aliran masuk investasi portofolio terus berlanjut dan tercatat tinggi pada triwulan III, dengan net inflows sebesar US$ 11,6 miliar (quarter to date).
Net inflows investasi portofolio berlanjut pada triwulan IV-2024, yang hingga 14 Oktober 2024, tercatat sebesar US$ 0,6 miliar (qtd). "Posisi cadangan devisa Indonesia akhir September 2024 tercatat tinggi, sebesar 149,9 miliar dolar AS. Ini setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," tandasnya.
Ke depan, NPI 2024 diprakirakan lebih baik dari proyeksi sebelumnya. Hal ini seiring dengan peningkatan surplus neraca transaksi modal dan finansial, didukung oleh berlanjutnya peningkatan aliran masuk modal asing, sejalan dengan imbal hasil investasi yang tetap menarik.
"Sementara, defisit transaksi berjalan terjaga dalam kisaran rendah, sebesar 0,1% sampai 0,9% dari PDB (produk domestik bruto). Pada 2025, NPI akan tetap baik, didukung oleh prospek perekonomian domestik yang meningkat dan defisit transaksi berjalan yang terjaga," ucapnya.
Rupiah Lebih Baik dari Won
Perry mengatakan, stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan komitmen kebijakan yang ditempuh BI. Nilai tukar rupiah pada Oktober 2024 (hingga 15 Oktober 2024). lanjut dia, melemah sebesar 2,82% (ptp) dari bulan sebelumnya.
"Pelemahan nilai tukar tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ketidakpastian global, akibat eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, nilai tukar rupiah terdepresiasi hanya sebesar 1,17%, lebih baik dibandingkan dengan pelemahan peso Filipina, dolar Taiwan, dan won Korea, yang masing-masing terdepresiasi sebesar 4,25%, 4,58%, dan 5,62%," bebernya.
Ke depan, nilai tukar rupiah diprakirakan stabil. Hal ini sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen BI dalam menjaga stabilitas perekonomian.
"Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk modal asing dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah. Ini termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI," tutur Perry.
Dana Asing Terus Masuk SRBI
Perry menjelaskan, instrumen moneter pro-market SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan untuk mendukung penguatan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan pasar valas, serta mendorong aliran masuk modal asing ke dalam negeri.
Hingga 14 Oktober 2024, dana yang ditempatkan dalam instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar Rp 934,87 triliun, US$ 3,38 miliar, dan US$ 424 juta dolar AS. Penerbitan SRBI, tegas Perry, telah mendukung upaya peningkatan aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri dan penguatan nilai tukar rupiah. Kepemilikan nonresiden dalam SRBI mencapai Rp 254,57 triliun (27,23% dari total outstanding).
"Implementasi Primary Dealer (PD) sejak Mei 2024 juga semakin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar. Hal ini memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi," ucapnya.
Ke depan, BI terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen pro-market, baik dari sisi volume maupun sisi daya tarik imbal hasil, untuk mendorong berlanjutnya aliran masuk portofolio asing ke pasar keuangan domestik. Hal itu didukung kondisi fundamental ekonomi domestik yang kuat.
Transmisi Kebijakan Moneter Baik
Perry yakin transmisi kebijakan moneter berjalan baik. Suku bunga pasar uang (IndONIA) bergerak di sekitar BI Rate, yaitu 6,16% pada 15 Oktober 2024. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 11 Oktober 2024 tercatat masing-masing pada level 6,69%, 6,79%, dan 6,84%, tetap menarik untuk mendukung aliran masuk modal asing.
Sedangkan imbal hasil Surat Berharga Negara tenor 2 tahun, per 15 Oktober 2024, menurun menjadi 6,31%. Sementara, imbal hasil SBN tenor 10 tahun meningkat menjadi 6,67%, sejalan kenaikan yield UST tenor 10 tahun.
"Likuiditas perbankan juga memadai, sejalan dengan implementasi bauran kebijakan BI, termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial atau KLM. Likuiditas yang memadai, serta efisiensi perbankan dalam pembentukan harga yang semakin baik dengan kebijakan transparansi SBDK, berdampak positif pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga," ucap dia.
Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada September 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,75% dan 9,2%. Suku bunga ini relatif stabil, dibandingkan dengan level bulan sebelumnya.
2024, Pertumbuhan Kredit 12%
BI mencatat, pertumbuhan kredit pada September 2024 tetap kuat, mencapai 10,85% (yoy). Dari sisi penawaran, kuatnya pertumbuhan kredit didukung oleh minat penyaluran kredit yang terjaga, berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, dan dukungan KLM Bank Indonesia.
Hingga minggu kedua Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp 256,5 triliun. Rinciannya kepada kelompok bank badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp 119 triliun, bank badan usaha milik swasta (BUSN) sebesar Rp 110,2 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp24,6 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp 2,7 triliun.
Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas. Ini mencakup Sektor Hilirisasi Minerba dan Pangan, UMKM, Sektor Otomotif, Perdagangan, Listrik, Gas dan Air (LGA), serta sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga. Secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi tetap kuat, terutama pada sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, Industri, Pertambangan, dan Pengangkutan.
Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi masing-masing sebesar 10,01% (yoy), 10,88% (yoy), dan 12,26% (yoy) pada September 2024. Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 11,37% (yoy). Sementara kredit UMKM tumbuh 5,04% (yoy), membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
"Ke depan, pertumbuhan kredit 2024 diprakirakan tetap berada pada kisaran 10-12%. Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan kredit lebih lanjut, BI terus memperkuat implementasi KLM," ujar Perry.
Dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, penguatan KLM ke depan dilakukan untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat. Ini termasuk masyarakat kelas menengah bawah, segmen UMKM dan Ultra Mikro (UMi), serta sektor hijau.
"Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial longgar tersebut, dengan sinergi kebijakan bersama pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perbankan, serta pelaku dunia usaha. Ini agar benar-benar dapat mendukung peningkatan kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Perry.
BI juga akan terus mempererat sinergi kebijakan dengan KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, selain mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha. Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan.
"Kerja sama internasional di area kebanksentralan ini termasuk melalui konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal. Selain itu, memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas, bekerja sama dengan instansi terkait," tuturnya.
Ketahanan Sistem Keuangan Baik
Perry menyebut Ketahanan Sistem Keuangan juga terjaga baik. Likuiditas perbankan tetap memadai, tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada September 2024 yang tinggi sebesar 25,40%.
Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Agustus 2024 tercatat sebesar 26,69% dan tergolong kuat dalam menyerap risiko serta mendukung pertumbuhan kredit. Sementara, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan pada Agustus 2024 terjaga rendah, sebesar 2,26% (bruto) dan 0,78% (neto).
Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasil stress test perbankan terkini. Ke depan, BI terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK, dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan III-2024 juga tetap tumbuh, didukung sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi nilai besar, transaksi BI-RTGS meningkat 16,0% (yoy) hingga mencapai Rp 45.252 triliun.
Dari sisi ritel, lanjut dia, volume transaksi BI-FAST tumbuh 61,10% (yoy) mencapai 924,89 juta transaksi. Transaksi digital banking tercatat 5.666,28 juta transaksi atau tumbuh 34,43% (yoy), sementara transaksi Uang Elektronik (UE) tumbuh 29,11% (yoy) mencapai 4.001,11 juta transaksi.
Sedangkan transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM/D turun 8,59% (yoy) menjadi 1.738,53 juta transaksi. Transaksi kartu kredit tumbuh 14,84% (yoy) mencapai 116,97 juta transaksi.
"Transaksi QRIS terus tumbuh pesat sebesar 209,61% (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 53,3 juta dan jumlah merchant 34,23 juta. Sementara dari pengelolaan uang rupiah, jumlah Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) tumbuh 9,96% (yoy) menjadi Rp 1.057,4 triliun," tutur Perry.
Stabilitas sistem pembayaran yang tetap terjaga, lanjut dia, ditopang oleh struktur yang membaik serta infrastruktur yang berdaya tahan. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) diklaim tetap terjaga dengan baik.
"Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran serta perluasan ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) terus meningkat. Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) juga meningkat, sejalan adopsi SNAP yang meluas. Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk daerah Terdepan, Terluar, Terpencil (3T)," tandasnya.
Sesuai Prediksi UI dan Bank Permata
Sementara itu sebelumnya, Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky telah memproyeksikan Bank Indonesia akan menahan BI Rate pada Rapat Dewan Gubernur BI Oktober 2024. Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede juga telah memprediksi suku bunga acuan tersebut dipertahankan di level 6%.
“Pemotongan suku bunga acuan oleh BI cenderung belum mendesak untuk dilakukan pada RDG BI Oktober ini. Sehingga, kami berpandangan bahwa BI perlu menahan suku bunga acuannya di 6,00% untuk saat ini,” kata Teuku Riefky dalam keterangan di Jakarta, Rabu (16/10/2024).
Baca Juga
Harga Minyak Anjlok 4% Seiring Meredanya Kekhawatiran soal Pasokan Iran
Riefky menjelaskan langkah menahan suku bunga acuan ini karena muncul tensi geopolitik global, program stimulus di Cina, dan adanya pemilihan umum di Amerika Serikat. Ketiga hal tersebut, ulas Riefky, menjadi faktor yang dapat mempengaruhi aliran arus modal asing ke Indonesia dan fluktuasi nilai tukar rupiah mendatang.
Dari sisi domestik, Riefky menjelaskan Indonesia masih menghadapi deflasi selama lima bulan terakhir. Riefky menjelaskan, deflasi yang terjadi karena sisi penawaran yang didorong oleh penurunan harga pangan bergejolak (volatile food) karena inisiatif yang dilakukan pemerintah, yaitu fasilitasi distribusi pangan, pengembangan kios pangan, dan kerja sama antarwilayah.
Baca Juga
Emas Batangan Antam Naik Rp 3.000, Dibanderol Rp 1.491.000 per gram
Selain deflasi harga pangan bergejolak, Riefky mewanti-wanti inflasi inti mencatatkan penurunan untuk ketiga kalinya dalam enam bulan terakhir. Kondisi ini memberikan sinyal terjadi penurunan tekanan dari sisi permintaan dan pelemahan daya beli konsumen.
“Meskipun dampak dari sisi permintaan mungkin tidak sebesar dampak dari sisi penawaran, hal itu tetap berkontribusi terhadap pelemahan inflasi dan tidak dapat diindahkan,” kata dia.
Ekonom: Rupiah Mulai Stabil
Riefky juga memberi catatan mengenai mulai stabilnya rupiah dalam satu pekan terakhir. Dia mengatakan rupiah cenderung stabil di kisaran Rp 15.660 per US$, meski depresiasi terjadi di tengah arus modal keluar karena ketegangan geopolitik dan ketidakpastian pilpres di AS.
“Meskipun cadangan devisa RI turun menjadi US$ 149,9 miliar, BI diperkirakan akan mempertahankan BI Rate di 6,00% pada pertemuan bulan Oktober,” ujar dia.
Meski memproyeksikan BI bakal menahan BI Rate, Riefky menyebut sebetulnya BI masih memiliki ruang untuk memangkas suku bunga lebih di sisa 2024. Penurunan bunga ini dapat mendorong permintaan.
“Instrumen ini dapat digunakan di masa mendatang, untuk mendorong permintaan agregat di sektor riil apabila tren deflasi berlanjut,” ujar dia.