Pelajaran dari Faktor Ekonomi Terjungkalnya Rezim Hasina
Oleh Tri Winarno,
mantan Ekonom Senior
Bank Indonesia
INVESTORTRUST.ID - Pemberontakan rakyat yang menggulingkan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan pemerintahan Liga Awami-nya memberikan pelajaran penting bagi masyarakat internasional dan negara-negara tetangga. Meski kerusuhan tersebut tidak diragukan dipicu oleh taktik represif dan semakin antidemokrasi rezim itu, seperti tindakan keras brutalnya terhadap pengunjuk rasa mahasiswa yang sebagian besar berunjuk rasa secara damai, penyebab mendasar dari ketidakpuasan publik sering kali diabaikan.
Protes mahasiswa awalnya difokuskan pada upaya mengakhiri sistem kuota pekerjaan yang menyediakan 30% pekerjaan pemerintah untuk para veteran perang kemerdekaan Bangladesh tahun 1971 dan keturunan mereka. Meski pemerintah Hasina menghapuskan semua kuota melalui perintah eksekutif pada tahun 2018, Pengadilan Tinggi memberlakukannya kembali pada bulan Juni tahun ini, yang memicu demonstrasi massa. Sebulan kemudian, Mahkamah Agung turun tangan, membatalkan keputusan pengadilan yang lebih rendah dan memutuskan bahwa kuota harus dikurangi menjadi 5% dan bahwa 93% pekerjaan pemerintah harus diisi berdasarkan prestasi.
Baca Juga
| Berdasarkan data Statistika, tingkat kemiskinan di Indonesia lebih parah dari Thailand, Malaysia, bahkan Vietnam tahun 2022. Sumber: Statistika. |
Namun, pada saat itu, tindakan keras pemerintah yang brutal telah merenggut nyawa lebih dari 300 pengunjuk rasa, termasuk aktivis mahasiswa Abu Sayed, yang memicu kemarahan publik dan seruan agar Hasina mengundurkan diri. Pada tanggal 5 Agustus, Hasina mengundurkan diri dan melarikan diri ke India setelah militer menolak permintaannya untuk tindakan yang lebih keras.
Ironi yang menyedihkan adalah bahwa Hasina – putri Presiden Pertama Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman – pernah menjadi pemimpin mahasiswa dan aktivis prodemokrasi yang menentang rezim militer. Selama empat masa jabatannya sebagai perdana menteri, ia memimpin transformasi ekonomi yang luar biasa, didorong oleh lonjakan dramatis dalam ekspor garmen dan investasi infrastruktur yang signifikan, yang juga memacu peningkatan tajam dalam lapangan kerja bagi perempuan.
Selama dua dekade terakhir, tingkat kemiskinan telah berkurang setengahnya, dan produk domestik bruto (PDB) per kapita Bangladesh (dalam dolar AS saat ini) melampaui tetangganya, India, pada tahun 2019. Negara ini siap untuk lulus dari status “negara paling tidak berkembang” pada tahun 2026.
Namun, kecenderungan otoriter Hasina pada akhirnya menutupi pencapaian ekonominya. Eksekusi terhadap para 'ekstremis' yang dituduhkan, bersama dengan penangkapan dan penghilangan pengacara, jurnalis, dan aktivis hak-hak adat yang berani mengkritik pemerintah, menciptakan iklim ketakutan yang meningkat.
Setelah lembaga demokrasi Bangladesh semakin terkikis, pemilu 2024 benar-benar tipuan. Dengan sebagian besar partai oposisi memboikot pemungutan suara atau secara efektif dilarang berpartisipasi, Hasina memenangkan suara mayoritas dan mengamankan masa jabatan keempat berturut-turut. Meski pemerintahannya kurang memiliki legitimasi populer, hasilnya dengan cepat diakui oleh India dan negara-negara besar lainnya.
Di sisi lain, perekonomian negara yang sedang lesu juga memainkan peran penting dalam pemberontakan baru-baru ini. Selama dekade terakhir, meningkatnya kesenjangan dan pengangguran, bersama dengan meroketnya harga barang-barang kebutuhan pokok, telah meningkatkan kemarahan publik atas nepotisme dan korupsi yang merajalela. Penolakan keras pemerintah untuk menghadapi, atau bahkan mengakui masalah ini, semakin memperburuk sentimen masyarakat.
Pertumbuhan PDB Saja Tak Cukup
Pelajaran utama dari pengalaman Bangladesh adalah bahwa pertumbuhan PDB yang cepat dan ekspor yang kuat saja tidak dapat menjamin kesejahteraan yang menyeluruh. Ketika manfaat pertumbuhan ekonomi terpusat di kalangan atas, sebagian besar warga negara tidak melihat banyak kemajuan atau bahkan merasa keadaan mereka lebih buruk, sehingga harapan mereka yang meningkat menjadi frustrasi. Hal ini menggarisbawahi perlunya distribusi kekayaan dan pendapatan yang lebih adil.
Pelajaran penting lainnya adalah bahwa lapangan kerja itu penting. Menciptakan lapangan kerja itu penting, terutama bagi kaum muda, tetapi memastikan upah yang adil dan kondisi kerja yang layak juga penting. Ketika pendapatan kebanyakan orang mandek atau menurun, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan pada narasi resmi tentang dinamika ekonomi.
Dalam hal ini, Pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi akan bertindak bijaksana jika memperhatikan pelajaran dari negara tetangganya, mengingat kesenjangan pendapatan, kekayaan, dan peluang yang mencolok juga terjadi di India. Bangladesh juga harus menjadi peringatan bagi organisasi internasional dan pengamat eksternal, yang sering kali terlalu dipengaruhi oleh angka pertumbuhan agregat dan keterbukaan terhadap investor asing.
Yang terpenting, para analis sering mengabaikan peran yang dimainkan oleh Dana Moneter Internasional dalam kesulitan ekonomi Bangladesh baru-baru ini. Pada tahun 2023, Bangladesh mendapatkan dana talangan sebesar US$ 4,7 miliar dari IMF, sebuah langkah yang menurut beberapa pengamat tidak perlu.
Awalnya, dana dari IMF dimaksudkan untuk menopang cadangan devisa negara, yang telah terkuras oleh guncangan pandemi Covid-19 serta lonjakan harga pangan dan bahan bakar global. Namun, persyaratan yang melekat pada pinjaman IMF memicu lonjakan inflasi domestik. Hal ini mencakup fleksibilitas nilai tukar yang lebih besar -- yang menyebabkan depresiasi tajam mata uang taka Bangladesh -- dan pengenalan kebijakan harga baru untuk produk minyak bumi; yang keduanya memicu lonjakan inflasi domestik.
Baca Juga
IMF juga menuntut Bangladesh untuk mengurangi defisit anggarannya, yang menyebabkan penghematan fiskal yang memengaruhi layanan publik penting, termasuk program-program sosial yang penting. Sementara itu, bank sentral memperketat kebijakan moneter dan menaikkan suku bunga untuk mengekang inflasi, yang memberikan tekanan besar pada usaha kecil dan menengah serta memperburuk krisis ketenagakerjaan. Pada bulan Juni, IMF tercatat menyetujui angsuran ketiga pinjaman tersebut, dengan total US$ 1,2 miliar, dan memberlakukan 33 persyaratan baru yang harus dipenuhi Bangladesh untuk menerima pencairan sisanya.
Meskipun langkah-langkah ini konon dirancang untuk meningkatkan 'efisiensi' ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor, sejarah menunjukkan bahwa hasil seperti itu sangat tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, kebijakan penghematan yang didukung oleh IMF telah terbukti memicu ketidakamanan ekonomi dan kemarahan publik di seluruh negara berkembang. Protes massa dan ketidakstabilan politik yang telah mengguncang negara-negara seperti Kenya, Nigeria, dan Ghana – yang semuanya telah menerapkan program IMF –, menggarisbawahi pula kebutuhan mendesak bagi IMF untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya.
Ada pula pelajaran politik utama di sini yakni pemimpin otoriter seperti Hasina bukanlah sosok yang tak terkalahkan. Mereka mungkin menekan protes demostran, membungkam media, melemahkan lembaga independen, dan berupaya mengendalikan peradilan, tetapi mereka tidak dapat tetap berkuasa tanpa batas waktu. Bahkan, semakin kejam rezim tersebut, semakin besar risiko mereka mendapat reaksi keras dari rakyat.
Dengan demikian, kejatuhan Hasina seharusnya menjadi peringatan bagi pemimpin pemmpin negara-negara berkembang lainnya, agar akhir pemerintahannya tidak terjungkal sehingga keluarganya tidak dikejar-kejar mahasiswa dan akhirnya lari keluar negeri, seperti Hasina ke India. Para pemimpin global juga harus memperhatikan kerugian jangka panjang yang sering kali lebih besar daripada manfaat jangka pendek, yang timbul akibat bersekutu dengan rezim yang tidak demokratis demi keuntungan geopolitiknya.
Jakarta, 26 Agustus 2024