Disinggung Saat Debat Capres, Begini Penjelasan Ekonom Soal Utang Indonesia
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengklaim rasio utang luar negeri (ULN) Indonesia tidak sampai 40% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan merupakan salah satu yang terbaik serta masih dalam ambang batas aman. Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyebut, pemerintah harus mencegah agar rasio ULN Indonesia tidak lebih dari 40% terhadap PDB.
"Kalo 40% (terhadap PDB) itu kita harus hati hati. Semakin kecil rasio utang terhadap PDB semakin baik," tutur Esther kepada Investortrust, Selasa (09/01/2024).
Pernyataan Capres Prabowo mengenai utang tersebut disampaikan saat debat ketiga calon presiden (capres) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (07/01/2024). Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi oleh Capres Anies Baswedan yang meminta agar Prabowo memberikan data pembanding perihal ambang batas aman rasio ULN Indonesia.
Tidak hanya itu, Anies juga sesumbar akan menekan rasio ULN Indonesia agar tidak lebih di angka 30% dari PDB. "Pak Prabowo harusnya sertakan data juga, amannya berapa. Kalau kami jadi presiden, target (rasio ULN) kami 30% dari PDB," ungkap Anies.
Tidak hanya itu, Anies juga sesumbar akan menekan rasio ULN Indonesia agar tidak lebih di angka 30% dari PDB. "Pak Prabowo harusnya sertakan data juga, amannya berapa. Kalau kami jadi presiden, target (rasio ULN) kami 30% dari PDB," ungkap Anies.
Lantas, bagaimana fakta sebenarnya perihal posisi ULN Indonesia?
Posisi ULN Indonesia
Berdasar rilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, posisi ULN Indonesia pada akhir November 2023 sebesar Rp 8.041,01 triliun. Hingga akhir November 2023, rasio ULN Indonesia terhadap PDB mencapai 38,11%.
Lebih detail, utang tersebut terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) Rp 7.124,9 triliun, yang meliputi domestik Rp 5.725,25 triliun sebagai porsi terbesar dan sisanya adalah valuta asing (valas) Rp 1.372,7 triliun. Tidak hanya SBN, terdapat juga pinjaman senilai Rp 916,03 triliun, dengan porsi terbesar dari luar negeri yaitu Rp 886 triliun.
Menurut data International Monetary Fund (IMF), rasio utang Indonesia sebesar 38,11% terhadap PDB dikategorikan masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang, yang rata-rata mencapai 67%.
Tren Utang Naik
Menurut Esther, Indonesia saat ini tengah mengalami tren kenaikan utang. Utang pemerintah terus meningkat dari Rp 1.676 trilliun pada tahun 2010 ke sekitar Rp 7.891 pada 2023. "Senada hal itu, rasio utang terhadap PDB pun relatif meningkat yaitu sebesar 26% pada tahun 2010 ke 37,9% pada tahun 2023," ungkap Esther.
Esther juga menyebutkan sebelum pandemi rasio utang terjaga di bawah 30%, tetapi melonjak hingga hampir 40% sejak pandemi Covid-19. Ada kenaikan sebesar Rp 1.295 trilliun pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, karena adanya pelebaran defisit APBN hingga 6% untuk menanggulangi pandemi Covid-19, padahal pada tahun-tahun sebelumnya defisit maksimal 3% PDB.
Kenaikan utang pemerintah dari tahun ke tahun, menurut Esther, seharusnya menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai. Selain itu, ekonom INDEF tersebut juga mendorong agar pemerintah dapat melakukan pembangunan infrastruktur yang fundamental pada sektor–sektor prioritas.
"Penggunaan utang seharusnya didorong untuk kegiatan produktif untuk dialokasikan ke sektor sektor prioritas, seperti peningkatan kualitas SDM, pemenuhan kebutuhan pangan, dan investasi ke sektor riil sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Dibangun misalnya infrastruktur pertanian, infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas, infrastruktur pendidikan agar terjadi kesetaraan tingkat pendidikan antardaerah, dan infrastruktur yang mendorong terbukanya akses pasar," ujarnya.