Menkeu: Hajatan Pemilu 2024 Tak Boleh Ganggu Agenda Pembangunan dan Perekonomian
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemilu 2024 tidak boleh mengganggu agenda pembangunan dan perekonomian yang sudah direncanakan. Sri Mulyani menyebut pemilu sebagai siklus demokrasi Indonesia yang sudah diatur dalam undang-undang.
“Yang itu tidak boleh mengganggu agenda pembangunan dan instrumen APBN yang akan menjaga masyarakat dan perekonomian,” kata Sri Mulyani saat berpidato dalam seminar Bisnis Indonesia Business Challenges 2024, yang ditayangkan secara daring Kamis (23/11/2023).
Sri Mulyani mengatakan pada tahun politik mendatang, Kementerian Keuangan akan fokus untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dalam membangun fondasi menuju Indonesia Maju 2045. Untuk mencapai high income country, kata dia, Indonesia harus menyelesaikan masalah fundamental.
“Dan itu tidak berubah karena adanya tahun politik,” ujar dia.
Baca Juga
Sri Mulyani mengatakan masalah fundamental yang dihadapi Indonesia salah satunya yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut dia, kualitas SDM Indonesia perlu mendapat perbaikan. Di sisi lainnya, pembangunan infrastruktur juga menjadi fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas Indonesia.
“Kita juga tetap perlu untuk membangun nilai tambah dari industri kita dan juga tetap perlu memperbaiki iklim investasi melalui regulasi dan kebijakan serta birokrasi yang simple,” ucap dia.
Sri Mulyani mengatakan pada akhir 2023 dan jelang 2024 akan menyelesaikan juga reformasi fundamental berupa penerjemahan legislasi. Tiga di antara penerjemahan legislasi tersebut yaitu harmonisasi Undang-Undang Perpajakan, sinkronisasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), dan menyelesaikan aturan pendukung dari Undang-Undang P2SK.
“Jadi meskipun disebut tahun politik, kita banyak pekerjaan yang sifatnya fondasi yang perlu untuk terus diperkuat,” ucap dia.
Baca Juga
Menkeu Pamerkan Fiskal/APBN RI yang 'Prudent' di University of California Berkeley
Sri Mulyani mengatakan pada 2024, APBN tetap akan menjadi instrumen yang akan menjaga perekonomian dan masyarakat. Postur APBN 2024 yang sudah disetujui akan difokuskan pada area yang penting.
Sektor kesehatan, kata dia, akan mendapat porsi dalam APBN 2024 sebesar Rp 186,4 triliun, sektor pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun, sektor ketahanan pangan sebesar Rp 108,8 triliun, sektor ketahanan energi Rp 444,2 triliun, sektor infrastruktur sebesar Rp 422,5 triliun, sektor hukum dan pertahanan sebesar Rp 324,1 triliun.
“Perlindungan sosial. Yang ini selalu menjadi andalan saat ekonomi bergejolak sebesar Rp 493 triliun,” kata dia.
Selain alokasi anggaran dari APBN, Sri Mulyani menyebut pemerintah juga menambah bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan beras untuk merespons El Nino dan meningkatnya harga pangan. Bantuan lain yaitu diberikannya insentif bagi pembelian rumah komersial dan rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah. (CR-7)