Survei 2 Tahun, Kemenkop UKM dan BPS Catat 13,4 Juta Pelaku UMKM
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar survei dasar untuk mengetahui data UMKM di Indonesia.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM, Siti Azizah, mengatakan, selama dua tahun pendataan terdapat 13,4 juta data pelaku UMKM di 455 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“2022 kita berhasil menemukan 9,1 juta pelaku UMKM. Tahun lalu terkumpul 4,3 juta data, jadi sudah ada saat ini 13,4 juta data pelaku UMKM,” kata Siti, di kantornya, Jakarta, Selasa (26/3/2024).
Baca Juga
IFG Life Ajak Pelaku UMKM Melek Produk Keuangan, Ini Langkahnya
Lebih lanjut kata Siti, pendataan ini diperlukan untuk mendapat nama dan lokasi dari pelaku UMKM (by name, by address). Jika perolehan data telah lengkap, dia menyebut, BPS bisa menganalisa dampak UMKM ke makroekonomi.
“Sebetulnya hal inilah yang menjadi program prioritas Kemenkop dan kebetulan kami yang mencari wirausaha, membina, dan mengembangkan ekosistem dari bisnis itu, semuanya landasannya adalah pendataan,” kata dia.
Nantinya, kata Siti, pencacahan data yang didapat digunakan oleh Kemenkop dan kementerian hingga tingkat pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan.
Siti menyontohkan, saat ini di DKI Jakarta ada 716 ribu pengusaha mikro. Dengan terkumpulnya data ini, pemda DKI Jakarta dapat merincikan data itu melalui tiap sektor dan didetailkan dalam skala yang lebih detail.
Baca Juga
“Jadi di DKI teman-teman bisa membuat program lebih terarah atau membuat program khas, seperti saat bulan puasa. Jadi kita tahu konsentrasinya di mana,” ujar dia.
Asisten Deputi Pemetaan Data dan Analisis Usaha Kemenkop UKM Adi Trisnojuwono mengatakan pada 2024 ini Kemenkop dan BPS akan melanjutkan survei di 59 kabupaten/kota di 36 provinsi. Sebanyak 59 kabupaten/kota yang belum tercatat tersebut terhalang beberapa kondisi geografis.
“Iya daerah Papua juga memang ada yang belum kami data. Daerah-daerah yang sulit itu,” kata Adi.
Adi mengatakan daerah lain yang belum mendapatkan kesempatan pencatatan yaitu Kepulauan Mentawai, beberapa kepulauan di Maluku, dan Kepulauan Riau. “Masih ada yang belum disurvei karena jangkauannya,” ujar dia.