Kelas Menengah Menyusut Jadi 16,9 Persen, Kadin Soroti PR Besar Ekonomi Indonesia

JAKARTA, investortrust.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Institute menyoroti penurunan proporsi kelas menengah di Indonesia dan mendorong penguatan sektor ekonomi berkompleksitas tinggi untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Co-Founder & Executive Director Kadin Indonesia Institute, Mulya Amri menyatakan, pihaknya secara rutin menggelar forum "8% Club" untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi.

"Kalau kesannya pertumbuhan ekonomi 8% itu sulit, kita dengan mudah bisa melihat ke Vietnam dan India. Bagi mereka pertumbuhan ekonomi 8% itu sehari-hari, rata-rata tiap tahun ya segitu. Kita juga bisa, apa kurangnya kita dari India sama Vietnam," kata Mulya dalam dalam diskusi bertajuk Kelas Menengah Indonesia di Persimpangan, di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut dia, Indonesia perlu mendorong pengembangan sektor ekonomi dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Mulya menilai sebagian besar produk ekspor Indonesia masih didominasi bahan baku atau produk dengan nilai tambah yang relatif rendah.

"Nah, di mana kalangan middle class ini bekerja? Kebanyakan mereka bekerja di sektor-sektor yang sudah lebih tinggi kompleksitas ekonominya. Kita harus dukung pengembangan ekonomi kita ke arah sana," ujar dia.

Lebih lanjut, Mulya mengapresiasi kondisi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kinerja perdagangan Indonesia yang dinilai masih terjaga. Namun, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan perkembangan kelas menengah yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

"Middle class kita sekarang turun, saat ini kalau nggak salah 16,9% dari masyarakat Indonesia itu middle class. Sebelumnya di tahun 2018 kalau nggak salah masih 22%," tandas dia.

Baca Juga

Pemulihan Kelas Menengah Dekati Level Normal, Tekanan terhadap Daya Beli Masih Membayangi

Ia menambahkan, meski bukan kelompok mayoritas, kelas menengah memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena menjadi kelompok dengan tingkat konsumsi yang cukup besar serta memiliki pengaruh terhadap pembentukan opini publik.

"Pertumbuhan ekonomi kita didorong oleh konsumsi. Jadi ini perlu kita perhatikan dan semoga bisa menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama," tegas Mulya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, pengembangan kelas menengah menjadi salah satu program penting pemerintah.

"Jadi memang di pemerintah sendiri itu bagaimana kita bisa mendorong, menumbuh-kembangkan kelas menengah itu jadi salah satu program penting," ujar Ferry.

Dikatakan Ferry, kelas menengah memiliki kontribusi signifikan terhadap konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Karenanya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan kelompok tersebut.

Ferry menyebut program-program tersebut antara lain insentif sektor perumahan, bantuan subsidi upah, program magang, hingga pelatihan vokasi.

"Di Rakortas kemarin, itu kita mau lanjutkan lagi di batch keempat (program magang Kemnaker) yang bulan Juli (2026) targetnya. Kita harapkan tadi menjembatani teman-teman mahasiswa yang sudah lulus, tapi biasanya kan butuh pengalaman, butuh skill," jelas dia.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program vokasi nasional untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.

"Itu juga hanya beberapa saja, termasuk beberapa program lain memang kita address untuk misalnya memfasilitasi kegiatan perusahaan, kita juga siapin berbagai program yang bisa membantu membiayai kegiatan usaha yang diperlukan oleh teman-teman yang ada di kelas menengah," imbuh Ferry.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Kebijakan Analisis Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani menyoroti kelompok atau kelas menengah-bawah perlu menjadi perhatian bagi pemerintah meski kontribusi terhadap total konsumsi masyarakat masih sekitar 17%.

Dengan jumlah mencapai sekitar 70–75 juta orang, kelompok ini memiliki peran penting dalam mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Namun ketika pendapatan mereka tertekan, antara lain akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kondisi dunia usaha yang sedang sulit, kelompok ini justru belum mendapatkan perhatian kebijakan yang memadai.

Sekitar 35 juta penduduk atau sekitar 12,3% populasi Indonesia tercatat sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah, dengan kontribusi terhadap total konsumsi masyarakat sekitar 13%. "Ini adalah pekerjaan rumah yang memang harus mulai menjadi perhatian," kata Aviliani beberapa waktu lalu.

Aviliani turut menjelaskan, konsumsi rumah tangga hingga kini masih menjadi penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan kontribusi sekitar 56%. Sementara itu, kontribusi investasi terhadap PDB masih stagnan di kisaran 28–30%.

Pada saat yang sama, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit. Pada kuartal III/2025, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 7%, turun signifikan dibandingkan kisaran 12% pada beberapa dekade sebelumnya.

Baca Juga

Sektor Perumahan Dinilai Jadi Pilar Strategis Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%

"Kondisi ini menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir hanya berada di kisaran 5%. Bahkan ada yang berseloroh, kalau hanya tumbuh 5%, pemerintah tidur pun ekonomi tetap tumbuh karena masyarakat pasti berbelanja untuk hidup," ujar Aviliani.

Selain kelompok menengah-bawah, Aviliani menyoroti sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kerap disebut sebagai tulang punggung perekonomian, namun kondisi riilnya masih memprihatinkan.

Dari sisi penawaran, akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) relatif tersedia. Namun dari sisi permintaan, banyak UMKM tidak memiliki pasar yang memadai sehingga kredit tidak terserap optimal dan risiko kredit macet meningkat.

"UMKM kita banyak yang hanya bertahan hidup, bukan naik kelas," tutur Aviliani. Menurut dia, UMKM sebagian besar berada pada kelompok 17% menengah-bawah, sehingga keterbatasan akses pasar membuat pendapatan mereka stagnan dan sulit berkembang.

Dalam konteks ini, Aviliani menekankan peran strategis dunia usaha, khususnya anggota Kadin, untuk membangun ekosistem closed loop dengan menjadikan UMKM bagian dari rantai pasok (supply chain). Dengan terhubung ke rantai pasok industri yang lebih besar, UMKM diharapkan dapat meningkatkan skala usaha, pendapatan, dan produktivitas.