‘Shutdown’ Pemerintah AS, 750 Ribu Pegawai Terancam Tanpa Gaji

Poin Penting

• Pemerintah AS resmi alami shutdown ke-15 sejak 1981.
• 750 ribu pegawai federal terancam cuti paksa tanpa gaji.
• Rilis data pekerjaan dan aktivitas riset tertunda.
• Pasar global terguncang, emas tembus rekor baru.

WASHINGTON, investortrust.id - Pemerintah Amerika Serikat menutup sebagian besar operasinya pada Rabu (01/10/2025) setelah perpecahan politik yang dalam membuat Kongres dan Gedung Putih gagal mencapai kesepakatan pendanaan. Hal ini memicu kebuntuan yang berpotensi panjang dan melelahkan serta bisa mengakibatkan hilangnya ribuan pekerjaan federal.

Belum ada jalan keluar yang jelas dari kebuntuan ini, sementara berbagai lembaga memperingatkan bahwa penutupan pemerintah ke-15 sejak 1981 itu akan menghentikan rilis laporan ketenagakerjaan September yang ditunggu pasar, memperlambat perjalanan udara, menangguhkan penelitian ilmiah, menahan gaji pasukan AS, dan memicu cuti paksa terhadap 750.000 pegawai federal dengan biaya harian sebesar 400 juta dolar AS.

Baca Juga

Kepercayaan Konsumen AS Merosot, ‘Shutdown’ Ancam ‘Blackout’ Data Ekonomi

Dalam Sejarah AS, penutupan pemerintah federal terpanjang berlangsung selama 35 hari, dari 22 Desember 2018 hingga 25 Januari 2019 yang terjadi pada masa pemerintahan pertama Presiden Donald Trump dan dipicu oleh kebuntuan politik terkait pendanaan tembok perbatasan AS-Meksiko.

Trump, sudah di jalur untuk mendorong keluar sekitar 300.000 pekerja hingga Desember, memperingatkan Demokrat di Kongres bahwa penutupan ini bisa membuka jalan bagi langkah-langkah “tidak bisa diubah” termasuk pemangkasan lebih banyak pekerjaan dan program.

Dilansir Reuters, penutupan dimulai beberapa jam setelah Senat menolak rancangan belanja jangka pendek yang seharusnya menjaga operasional pemerintah tetap berjalan hingga 21 November. Demokrat menolak rancangan itu karena Partai Republik menolak menyertakan perpanjangan manfaat kesehatan bagi jutaan warga Amerika yang akan berakhir pada akhir tahun. Partai Republik menegaskan isu itu harus dibahas secara terpisah.

Yang dipertaruhkan dalam pendanaan pemerintah adalah 1,7 triliun dolar untuk operasional lembaga-lembaga, atau sekitar seperempat dari total anggaran 7 triliun dolar pemerintah. Sebagian besar sisanya dialokasikan untuk program kesehatan, pensiun, serta pembayaran bunga utang yang kini membengkak menjadi 37,5 triliun dolar.

Analis independen memperingatkan penutupan ini bisa lebih lama dibanding penutupan anggaran sebelumnya, dengan Trump dan pejabat Gedung Putih mengancam akan menghukum Demokrat lewat pemotongan program pemerintah dan gaji federal. Direktur anggaran Trump, Russell Vought, yang menyerukan anggaran “kurang bipartisan”, pekan lalu mengancam adanya PHK permanen jika terjadi penutupan.

“Mereka hanya ingin menggertak kami. Dan mereka tidak akan berhasil,” kata pemimpin Demokrat Senat Chuck Schumer dalam pidato sehari setelah pertemuan Gedung Putih dengan Trump dan para pemimpin Kongres lainnya yang berakhir dengan jarak politik yang tetap lebar.

Pemimpin mayoritas Senat John Thune menggambarkan rancangan belanja jangka pendek yang gagal itu sebagai langkah “nonpartisan” tanpa muatan kebijakan partisan yang sebelumnya diterima Demokrat tanpa masalah. “Yang berubah adalah, Presiden Trump ada di Gedung Putih. Itulah intinya. Ini politik. Tidak ada alasan substansial mengapa seharusnya ada penutupan pemerintah,” kata senator Republik dari South Dakota itu.

Baca Juga

Abaikan Ancaman ‘Shutdown’, Wall Street Menguat, Dow Cetak Rekor Tertinggi Baru

Partai Republik memegang mayoritas di kedua kamar Kongres, tetapi aturan legislatif mensyaratkan 60 dari 100 senator menyetujui rancangan belanja. Itu berarti setidaknya tujuh Demokrat diperlukan untuk meloloskan rancangan pendanaan.

Demokrat kini berada di bawah tekanan dari basis pendukungnya untuk mencetak kemenangan langka menjelang pemilu paruh waktu 2026 yang akan menentukan kontrol Kongres di dua tahun terakhir masa jabatan Trump. Dorongan di bidang kesehatan memberi mereka kesempatan untuk bersatu di isu yang dekat dengan pemilih.

Selain perpanjangan subsidi kesehatan, Demokrat juga berupaya memastikan Trump tidak bisa membatalkan perubahan itu jika sudah disahkan menjadi undang-undang. Trump menolak mengeluarkan miliaran dolar yang sudah disetujui Kongres, membuat sebagian Demokrat bertanya mengapa mereka harus mendukung rancangan belanja apapun.

Profesor Universitas Chicago Robert Pape mengatakan iklim politik AS yang sangat terpolarisasi pasca pembunuhan aktivis konservatif Charlie Kirk dan menguatnya pengaruh kelompok ekstrem di kedua partai bisa makin mempersulit para pemimpin untuk mencapai kesepakatan membuka kembali pemerintah.

“Aturan politik berubah secara radikal dan kita tidak bisa tahu pasti ke mana semua ini akan berakhir,” kata Pape, profesor ilmu politik Universitas Chicago yang meneliti kekerasan politik. “Masing-masing pihak harus berhadapan dengan puluhan juta pendukung yang sangat agresif, konstituen mereka sendiri, yang akan sangat sulit untuk dikompromikan,” ujarnya.

Sebelum penutupan, Trump sempat merangkul basis pendukungnya dengan sebuah video deepfake yang menampilkan gambar manipulatif Schumer seolah mengkritik Demokrat, sementara pemimpin Demokrat DPR Hakeem Jeffries berdiri di sampingnya dengan gambar sombrero dan kumis yang digambar kasar.

“Itu kekanak-kanakan. Itu picik,” kata Schumer kepada wartawan. “Itu sesuatu yang dilakukan anak umur lima tahun, bukan seorang presiden Amerika Serikat. Tapi itu menunjukkan betapa tidak seriusnya mereka. Mereka tidak peduli dengan kerugian yang ditimbulkan dari penutupan ini.”