Dalam Geopolitik yang Brutal, Ada Seruan Melawan Intimidasi dan Hegemoni di WEF

Oleh: Tim Investotrust

DAVOS, investortrust.id – Sekitar 3.000 pemimpin politik dan bisnis dari 65 negara berkumpul di World Economic Forum (WEF), Davos, Swiss, mengusung tema “Semangat Dialog“ di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, ketidakpastian pasar, meningkatnya risiko fragmentasi perdagangan, serta perdebatan global mengenai kecerdasan buatan.

Dibuka pada Selasa (20/1/2026), gelaran bergengsi ke-56 ini untuk pertama kalinya tidak dihadiri sang pendiri, Klaus Schwab yang mengundurkan diri pada 2025 menyusul penyelidikan atas tuduhan pelanggaran keuangan dan etika. Presiden Prabowo Subianto hadir bersama pemimpin lain, seperti Presiden AS Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng, dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Hadi pula eksekutif puncak korporasi global, antara lain CEO Nvidia Jensen Huang, CEO Microsoft Satya Nadella, dan CEO Coin Base.

Tema “Semangat Dialog” tahun ini dibangun di atas lima pilar utama, yakni kerja sama, pertumbuhan, investasi pada sumber daya manusia, inovasi, dan kemakmuran bersama. Namun, kritik terhadap Davos kembali mengemuka, yang dinilai ini lebih banyak menghasilkan wacana dibandingkan aksi nyata, terutama dalam isu kesenjangan ekonomi dan perubahan iklim.

Forum kali ini justru menjadi ajang saling serang sesama sekutu, antara lain Amerika Serikat (AS) dengan Kanada dan Prancis. Atau juga China yang mengriritk AS. Situasi saat ini diilustrasikan sebagai “geopolitik yang brutal“, sehingga ada seruan untuk melawab intimisasi dan hegemoni global.

Berikut inti dan ringkasan pernyataan menarik dan penting dari para pemimpin politik dan bisnis global dalam WEF ke-56.

PM Kanada Serukan Lawan Intimidasi dan Hegemoni

Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyampaikan pidato tajam dan mengejutkan dalam sesi pleno WEF. Ia menyerukan agar negara-negara di dunia, khususnya kekuatan menengah, bersatu dan bersuara melawan praktik intimidasi serta hegemoni global. Meski tidak menyebut nama secara langsung, pidato Carney dipahami sebagai kritik terhadap perilaku AS dan China.

Carney menegaskan bahwa dunia tengah memasuki fase runtuhnya tatanan global lama yang selama ini diklaim berbasis aturan. Era kepatuhan negara-negara adidaya terhadap hukum internasional telah berakhir dan digantikan oleh realitas brutal geopolitik, di mana kekuatan besar bertindak tanpa batas demi kepentingan nasionalnya sendiri.

Ia memperingatkan bahwa negara-negara besar kini menjadikan integrasi ekonomi sebagai senjata, melalui penggunaan tarif, infrastruktur keuangan, dan rantai pasok sebagai alat tekanan dan paksaan. Dalam kondisi tersebut, negara-negara kekuatan menengah seperti Kanada berada dalam posisi rentan jika memilih diam dan tidak bertindak secara kolektif.

Carney menekankan pentingnya solidaritas antarnegara kekuatan menengah agar tidak terus menjadi korban dominasi adidaya. Ia mengingatkan bahwa negara yang tidak ikut duduk di meja perundingan global akan berisiko menjadi objek eksploitasi. Pesan ini disampaikan dengan nada keras dan mendapat respons kuat dari peserta forum.

Carney mengajak dunia untuk berhenti berpura-pura bahwa sistem internasional berbasis aturan masih berfungsi sebagaimana mestinya. Ia mendorong penerapan standar yang konsisten, baik terhadap sekutu maupun rival, serta menyerukan keberanian moral untuk mengecam intimidasi ekonomi dari pihak mana pun demi menjaga martabat dan kedaulatan negara-negara menengah.

Macron Kritik AS

Presiden Prancis Emmanuel Macron menilai Eropa harus segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi persoalan struktural berupa lemahnya pertumbuhan ekonomi dan stagnasi PDB per kapita. Ketertinggalan daya saing Eropa dibandingkan Amerika Serikat tidak bisa lagi ditutupi dengan sikap pasif atau sekadar retorika moral, melainkan membutuhkan tindakan konkret dan terukur.

Macron mengajukan tiga pilar utama strategi Eropa, yakni perlindungan, penyederhanaan regulasi, dan investasi. Ia menekankan bahwa perlindungan ekonomi tidak identik dengan proteksionisme, melainkan upaya realistis untuk memastikan kesetaraan persaingan global. Eropa dinilai terlalu naif membuka pasar tunggal tanpa jaminan akses timbal balik, terutama jika dibandingkan dengan praktik China dan Amerika Serikat yang aktif melindungi industri dan investasinya.

Dalam konteks tersebut, Macron mendorong penggunaan instrumen pertahanan perdagangan Uni Eropa, termasuk mekanisme anti-pemaksaan, serta penerapan prinsip preferensi Eropa untuk melindungi sektor-sektor strategis seperti otomotif, kimia, dan manufaktur. Ia juga menegaskan perlunya penyeimbangan hubungan dengan China secara tegas namun terbuka, dengan mendorong investasi langsung China di sektor strategis, bukan sekadar banjir ekspor bersubsidi.

Pilar kedua strategi adalah penyederhanaan regulasi guna meningkatkan daya saing dan mempercepat pendalaman pasar tunggal Eropa. Macron mengakui regulasi yang berlebihan telah membuat Eropa bergerak tidak sinkron dengan kawasan lain. Di sisi lain, Eropa juga menghadapi kekurangan investasi swasta meski tingkat tabungan tinggi, sehingga percepatan Uni Pasar Modal dan sekuritisasi dinilai krusial untuk mengalirkan modal ke sektor inovasi dan teknologi.

Macron juga melontarkan kritik keras terhadap kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang dinilainya semakin agresif dan digunakan sebagai alat tekanan politik, termasuk ancaman tarif dan isu kedaulatan wilayah seperti Greenland. Ia memperingatkan bahwa tanpa tata kelola global yang kuat, kerja sama internasional berisiko tergantikan oleh persaingan tanpa kendali. Menutup pidatonya, Macron menegaskan komitmen Eropa untuk membangun otonomi strategis, memperkuat pertumbuhan, serta mendorong stabilitas global melalui dialog, supremasi hukum, dan kerja sama yang lebih adil.

China Kecam Pelanggaran WTO

Sistem perdagangan multilateral global saat ini menghadapi tekanan serius akibat maraknya tindakan unilateral dan proteksionisme yang melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng, dalam pidatonya di Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) Davos 2026, menegaskan bahwa multilateralisme tetap menjadi satu-satunya jalan untuk menjaga stabilitas tatanan internasional dan mencegah dunia kembali pada “hukum rimba” yang merugikan negara lemah.

He Lifeng menilai dunia sedang mengalami transformasi besar yang belum pernah terjadi dalam satu abad, ditandai meningkatnya konflik geopolitik, perang tarif, dan fragmentasi ekonomi global. Menurutnya, perang dagang tidak menghasilkan pemenang, melainkan menimbulkan guncangan ekonomi, meningkatkan biaya produksi, serta mengganggu alokasi sumber daya dan rantai pasok global.

China, lanjut He Lifeng, secara konsisten mendukung multilateralisme dan reformasi institusi global seperti WTO dan Dana Moneter Internasional (IMF). Reformasi tersebut diperlukan untuk memperkuat peran negara berkembang dan Global South agar tata kelola ekonomi dunia menjadi lebih adil, inklusif, dan representatif. Ia menegaskan bahwa sejak bergabung dengan WTO, China telah memenuhi seluruh komitmennya.

He Lifeng juga menekankan bahwa globalisasi ekonomi merupakan tren historis yang tidak dapat dibalik dan telah memberikan manfaat luas. IMF memperkirakan fragmentasi ekonomi dapat memangkas output global hingga 7%. Di tengah lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, China menyerukan dialog, solidaritas, dan kerja sama internasional sebagai solusi bersama.

China ingin berperan tidak hanya sebagai pabrik dunia, tetapi juga sebagai pasar dunia yang membuka peluang bagi negara lain. Terkait hubungan dengan Amerika Serikat, ia menegaskan bahwa kerja sama akan membawa manfaat bagi kedua pihak, sementara konfrontasi hanya akan menimbulkan kerugian bagi perekonomian global.

Trump Ngotot Akuisisi Greenland

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi fokus perhatian karena pidatonya yang pedas dan ceplas-ceplos. Trump menegaskan keinginannya untuk mengakuisisi Greenland melalui jalur negosiasi dan tanpa penggunaan kekerasan.

Trump mengaitkan rencana tersebut dengan peran strategis Greenland bagi keamanan dunia dan NATO. Trump menilai akuisisi Greenland sebanding dengan kontribusi besar Amerika Serikat terhadap NATO selama puluhan tahun.

Dia menyoroti peran AS dalam memenangkan perang dunia, rencana pembangunan sistem pertahanan futuristik “Golden Dome” di Greenland, serta kritik terhadap Kanada dan negara lain yang dinilainya terlalu bergantung pada perlindungan Amerika Serikat. Trump juga mengkritik NATO dan para pemimpin Eropa. Dia menilai AS memberi terlalu banyak kontribusi tanpa imbal balik yang setimpal, serta mempertanyakan komitmen Eropa terhadap pertahanan bersama.

Trum juga menyindir Kanada yang dianggap “hidup karena AS”. Kanada dinilai memperoleh banyak keuntungan keamanan dari AS tanpa kontribusi yang sepadan. Dia mengklaim memikul beban utama keamanan Amerika Utara dan Arktik, sementara negara-negara tetangga menikmati manfaatnya.

PM Kanada Mark Carney justru menyatakan dukungan penuh Kanada terhadap Denmark dan Greenland untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Ia juga menolak tekanan ekonomi sepihak, termasuk wacana tarif.

PM Qatar: Jangan Ada Negara yang Jadi Ancaman bagi Negara Lain

Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menilai bahwa tatanan dan sistem global mengalami perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan kecepatan semakin tinggi. Untuk itu, sistem global kini membutuhkan pembaruan yang signifikan.

Khusus di kawasan Timur Tengah, ketidakpastian masih sangat besar. Potensi konflik bisa terjadi kapan saja jika tidak ditangani secara hati-hati. Itulah sebabnya, perlu pemikiran ulang arsitektur keamanan kawasan dan mulai membangun kembali kepercayaan satu sama lain. Sebab, ketidakpercayaan yang terus berlanjut bakal memperbesar risiko konflik. Sudah saatnya kawasan ini bersatu dan memastikan tidak ada satu pun negara yang menjadi ancaman bagi negara lainnya.

CEO Microsoft: AI Takkan Gantikan Peran Manusia

Sementara itu, para CEO menyampaikan visi sesuai sektor yang digeluti. CEO Microsoft Satya Nadella menegaskan bahwa kualitas talenta dan inovasi di banyak kota dunia, termasuk Jakarta, Istanbul, dan Mexico City, sejatinya tidak jauh berbeda dengan pusat teknologi global seperti Seattle atau San Francisco. Perbedaan utama terletak pada skala adopsi teknologi, ketersediaan modal, serta faktor energi, terutama biaya dan keandalan pasokan listrik yang sangat menentukan daya saing pengembangan kecerdasan buatan (AI) di tingkat negara.

Nadella menekankan bahwa AI telah berevolusi dari teknologi eksperimental menjadi fondasi baru bagi perusahaan, negara, dan masyarakat. Meski demikian, Nadella menegaskan bahwa AI tidak menggantikan peran manusia, melainkan memperkuatnya. Manusia tetap memiliki kendali dan agensi dalam pemanfaatan teknologi ini.

Dampak paling nyata dari AI terlihat pada lonjakan produktivitas. Nadella mengungkapkan bahwa integrasi AI di Microsoft dan BlackRock mampu memangkas pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu hingga 12 jam menjadi hanya beberapa menit. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan AI sangat bergantung pada difusi dan dampak nyatanya bagi masyarakat, seperti perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, sektor publik, dan daya saing ekonomi. Tanpa manfaat konkret tersebut, AI berisiko kehilangan legitimasi sosial, terutama karena kebutuhan sumber daya besar seperti energi.

AI Picu Kesenjangan

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) kembali menjadi sorotan utama dalam Pertemuan Tahunan ke-56 WEF. Laporan terbaru WEF menegaskan bahwa meskipun AI terbukti meningkatkan kinerja secara nyata, teknologi ini sekaligus menciptakan kesenjangan baru antara perusahaan dan negara yang mampu menskalakan AI dengan cepat dan mereka yang masih berada pada tahap eksperimen awal.

Laporan Accenture menyoroti perbedaan tajam antara organisasi yang telah menjadikan AI sebagai bagian dari strategi inti dan mereka yang belum mampu mengubah potensi AI menjadi dampak operasional. Kesenjangan ini diperkirakan akan semakin melebar seiring meningkatnya investasi global dan ekspektasi pasar terhadap penerapan AI.

Berdasarkan kajian ratusan studi kasus di lebih dari 30 negara dan 20 sektor industri melalui program MINDS, WEF menemukan pola konsisten pada organisasi yang sukses mengadopsi AI. Faktor kunci tersebut meliputi integrasi AI dalam pengambilan keputusan strategis, perancangan ulang proses kerja untuk kolaborasi manusia-mesin, penguatan fondasi data, modernisasi teknologi, serta penerapan tata kelola AI yang bertanggung jawab.

WEF menegaskan bahwa kesenjangan AI bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga kesiapan institusi dan kolaborasi lintas sektor. Melalui program MINDS dan dialog global, WEF mendorong adopsi AI yang inklusif, etis, dan berkelanjutan. AI dinilai dapat memperlebar jurang produktivitas jika dikelola tanpa strategi, namun berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata bila diterapkan secara bertanggung jawab.

CEO Coinbase: Perbankan Ketinggalan Zaman

Melalui pernyataan video di platform X, CEO Coinbase, Brian Armstrong menyampaikan bahwa Coinbase akan berdiskusi dengan para pemimpin industri keuangan, khususnya CEO bank-bank besar, guna menjembatani perbedaan pandangan antara sektor kripto dan perbankan tradisional. Ia menilai stablecoin dapat menjadi titik temu yang menciptakan level playing field yang setara antara kedua industri, sekaligus menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan Senat AS dalam proses legislasi.

Selain isu regulasi, Armstrong juga mengangkat potensi kripto dalam memodernisasi sistem keuangan global. Ia menilai teknologi kripto, termasuk tokenisasi aset, dapat memperluas akses dan mendemokratisasi pasar modal internasional. Dialog dengan para pemimpin dunia di Davos diharapkan memperkuat pemahaman mengenai peran kripto dalam transformasi sistem keuangan tradisional.

Armstrong sebelumnya mengungkapkan ambisi Coinbase untuk berkembang menjadi aplikasi keuangan terpadu atau super app yang mampu menggantikan peran perbankan konvensional. Coinbase tengah menyiapkan beragam layanan berbasis kripto, mulai dari pembayaran, kartu kredit, hingga program imbalan, dengan tujuan menjadikan kripto sebagai rekening utama masyarakat.

Ia juga mengkritik sistem perbankan saat ini yang dinilai ketinggalan zaman dan membebani konsumen dengan biaya transaksi tinggi. Coinbase menargetkan layanan yang lebih efisien, termasuk kartu kredit dengan imbalan hingga 4% dalam bentuk Bitcoin. Langkah agresif ini didukung oleh kemajuan regulasi kripto di AS, seperti pengesahan GENIUS Act dan pembahasan RUU struktur pasar, yang menurut Armstrong menandai bahwa arah kebijakan kripto kini semakin jelas. ***