Program Tiga Juta Rumah Wujudkan Impian MBR dan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 8%
JAKARTA, investortrust.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meluncurkan target ambisius sektor perumahan dengan pembangunan tiga juta rumah per tahun untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Target tersebut jauh lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya dengan target 1 juta rumah per tahun.
Pembangunan rumah secara masif ini bagian dari komitmen pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto untuk menyediakan rumah bagi kalangan masyarakat bawah di Tanah Air. Bahkan, pemerintahan baru ingin mempercepat penurunan backlog kepemilikan rumah ke depan, meskipun Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah berhasil memangkas backlog kepemilikan rumah di Indonesia dari 17,52% atau 12,75 juta pada 2020 menjadi 13,56% menjadi 9,90 juta pada 2023.
Baca Juga
Selain bertujuan untuk menekan backlog perumahan, langkah agresif pemerintahan membangun tiga juta rumah juga bagian dari strategi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi 8% per tahun. Sebagaimana diketahui, sektor properti menjadi salah satu leading sector, karena memiliki multiplier effect yang besar dalam pergerakan ekonomi satu bangsa. Sektor ini bisa menggerakkan lebih dari 140 industri, seperti material bahan bangunan, genteng, semen, paku, besi, kayu, dan lainnya.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatkaan, program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran merupakan salah satu skenario untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, selain untuk mempercepat ketersediaan rumah bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (BMR).
Berdasarkan data, kontribusi sektor perumahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Sebab, program ini diyakini bisa menjadi jalan keluar bagi pemerintah untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 8% selama pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kami sudah menghitung bahwa program pembangunan tiga juta rumah bisa menyumbang sekitar 1,1-1,5% terhadap pertumbuhan ekonomi negara per tahun. Perumahan juga berkontribusi sekitar 14% dari Gross Domestic Product (GDP) kita,” katanya di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia beberapa waktu lalu.
Tak hanya bertujuan untuk penyediaan rumah bagi kalangan MBR dan menggerakkan roda perekonomian, dia mengatakan, program pembangunan rumah juga bisa menarik investasi asing dari luar negeri. Dirinya menyebutkan bahwa sejumlah investor dari luar negeri telah menyatakan ketertarikannya terhadap program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Prabowo-Gibran
Baca Juga
Menteri Maruarar Klaim Konglomerat Siap Gotong Royong Sukseskan 3 Juta Rumah
“Saya bisa laporkan bahwa saya sudah ketemu pemerintah Uni Emirat Arab. Saya ketemu Menteri Toleransi, dia tertarik untuk membiayai program perumahan. Saya sudah ketemu penguasa dari Qatar, mereka juga (tertarik), dan dari China,” ungkapnya.
Hashim mengatakan, target pembangunan tiga juta rumah itu terdiri atas satu juta hunian vertikal di perkotaan dan dua juta rumah tapak di perdesaan yang dibangun per tahun. Program akan berimbas terhadap penyerapan tenaga kerja secara masif. Kemudian transaksi ritel bahan bangunan akan melonjak yang bakal berimbas positif terhadap produsen bahan bangunan lokal, sehingga bisa memutar kencang roda perekonomian domestik.
Strategi Pemerintah
Target pembangunan sebanyak tiga juta rumah ini memang bukan pekerjaan mudah, karena membutuhkan dana besar dan ketersediaan lahan besar. Hal ini mendorong pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mempermudah eksekusi program ini, seperti penyediaan lahan, pemberian insentif, pendanaan pembangunan, hingga keterlibatan bank untuk memberikan kredit kepemilikan rumah (KPR) bagi kalangan MBR.
Dari sisi kebijakan, pemerintah merancang penerbitan insentif, seperti penurunan PPh badan perusahaan dari posisi 22% menjadi sekitar 20% ke bawah, termasuk emiten properti. Pemerintah juga berencana memperpanjang pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian properti sebesar 11% dan berniat menghapus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHT) sebanyak 5% dalam jangka waktu tertentu.
Baca Juga
Menteri Maruarar Sebut 1.000 Ha Lahan di Banten Bakal Dukung Program 3 Juta Rumah
Selain meluncurkan insentif pajak, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, bank tanah merupakan salah satu kunci utama program pembangunan tiga juta rumah. Dirinya akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mendapatkan bank tanah yang bisa dijadikan kawasan pembangunan rumah. Koordinasi dilakukan dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, hingga sektor swasta.
Maruarar mengatakan, lahan yang dijadikan bank tanah akan berasal dari lahan sitaan negara yang sudah tuntas kasusnya. “Kami telah berkoordinasi dan mengirimkan surat untuk mendapatkan data lahan yang bisa digunakan. Bank tanah ini bisa didapat dari Kejaksaan Agung, KPK, TNI, Polri, BUMN, Swasta, Pemda tingkat I dan tingkat II, Badan Bank Tanah serta wakaf dan sedapat mungkin tanahnya gratis karena akan digunakan untuk rumah rakyat,” ujarnya.
Kedua, pemerintah akan menggandeng perusahaan swasta ikut untuk terlibat langsung dalam program tiga juta rumah. Pengembangan swasta akan dilibatkan secara aktif. “Saya sudah mengundang empat perusahaan swasta untuk ikut serta, seperti Pemilik Agung Sedayu Grup Suganto Kusuma alias Aguan, pendiri Barito Pacific Prajogo Pangestu, pendiri PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) Garibaldi Thohir, dan pemilik Sinarmas Franky Widjaja,” ungkapnya di Jakarta.
Menurut dia, skema pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah bisa beragam cara. Di antaranya, tanahnya berasal dari swasta dan dibangung swasta. Kemudian tanahnya berasal dari tanah sitaan dan dibangun swasta. Terkahir pembangunan rumah yang disiapkan oleh pemerintah.
Ketiga, pendanaan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Maruarar Sirait mengatakan,pemerintah telah meminta PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan rumah (KPR) subsidi sebanyak satu juta unit tahun 2025, salah satunya melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Baca Juga
Dilantik Prabowo Jadi Wamen, Fahri Hamzah Ungkap Upaya Capai 3 Juta Rumah
"Saya sudah panggil dirut (BTN), kemarin (juga) ngobrol dengan Pak Prabowo. Kalau koalisi BRI, Mandiri, BNI, sama BTN telah menyatakan kesanggupan untuk membiayai satu juta rumah per tahun,” kata Ara.
Selain mendorong penyaluran KPR dari bank secara masif, pemerintah akan menambah kuota FLPP atau rumah subsidi menjadi 334 ribu unit per tahun, dibandingkan sebelumnya hanya 200 ribu unit per tahun. “Kuota FLPP dinaikkan sebanyak 100 ribu unit, sehingga total menjadi 300 ribu unit per tahun mulai 2025. Kuota juga bakal bertambah, jika program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) disetujui dengan target tambahan 34 ribu unit. Jadi totalnya 334 ribu unit per tahun,” kata Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Prabowo, Bonny Z Minang.
Pemerintah juga akan menyusun aturan kredit kepemilikan rumah (KPR) dengan tenor panjang, bahkan bisa sampai 40 tahun. Menurut dia, masyarakat bisa memiliki rumah dengan cicilan hanya Rp 300 ribu per bulan dengan bunga 11% dan tenor 40 tahun.“Kalau cicilannya bisa Rp 300.000 dengan bunga hanya 11%, pasti masyarakat bisa mencicil rumah,” terangnya.
Program pembangunan rumah besar-besaran ini diharapkan menjadi jalan keluar maysarakat Indonesia yang telah bertahun-tahun tak kunjung bisa membeli rumah akibat keterbatasan keuangan. Dengan kepemilikan rumah diharapkan tercipta pertumbuhan dan perkembangan keluarga yang lebih baik ke depan demi mencapai Indonesia Emas 2045.