Sustainability RAPBN 2025 Vs Beban Utang dan Subsidi
JAKARTA, investortrust.id – Tidak mudah bagi pemerintahan baru Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka untuk mengimplementasikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang disampaikan Presiden Joko Widodo di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Ruang gerak fiskal yang terbatas dan keharusan menjaga defisit fiskal yang sehat di tengah beban besar subsidi dan pembayaran utang, bakal menuntut kreativitas dalam menggali sumber-sumber baru pendapatan negara.
RAPBN 2025 didesain dengan target penerimaan sebesar Rp 2.996,9 triliun, naik tipis 6,5% dibanding tahun 2024 sebesar Rp 2.801,9 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 505,4 triliun.
Sedangkan belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.613,1 triliun, meningkat 8% dibanding target APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun. Pengeluaran negara tahun depan dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.
Dengan struktur seperti itu, defisit APBN 2025 diperkirakan mencapai 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 616,2 triliun.
RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% karena kondisi perekonomian global saat ini masih stagnan. Asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.100 per dolar AS, di atas target yang disepakati pemerintah dan DPR dalam pembahasan pendahuluan RAPBN 2025 sekitar Rp 15.300-Rp 15.900 per dollar AS. Asumsi suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 7,1%, sedangkan kesepakatan dengan DPR sebelumnya di rentang 6,9-7,2%.
Adapun harga minyak mentah Indonesia (ICP) diasumsikan US$ 82 per barel dengan lifting minyak bumi 600.000 barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari. Angka tersebut masih di dalam rentang kesepakatan pemerintah dan DPR.
Pemerintah juga mematok target penurunan angka kemiskinan menjadi 7-8%, kemiskinan ekstrem nihil, pengangguran terbuka 4,5-5%, serta rasio Gini di rentang 0,379-0,382.
Filosofi RAPBN 2045
Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang moderat, maka motor perekonomian Indonesia tahun depan tidak akan terlalu banyak mengandalkan sumber pertumbuhan eksternal, tetapi permintaan dan konsumsi dalam negeri. Untuk itu, daya beli masyarakat akan dijaga ketat dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi.
Pemerintah juga akan terus mengupayakan peningkatan produk bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, dengan dukungan insentif fiskal yang kompetitif.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa strategi kebijakan fiskal ditujukan untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan SDM berdaya saing, hilirisasi, dan transformasi ekonomi hijau untuk meningkatkan nilai tambah. Strategi tersebut ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek serta menengah-panjang.
Strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas, penguatan berbagai program unggulan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, serta penguatan konvergensi antardaerah.
Sedangkan strategi jangka panjang diarahkan untuk memperkuat inklusivitas, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung, simplifikasi regulasi, pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, serta penguatan ketahanan energi dan pangan.
Menkeu Sri Mulyani menyebutkan adanya belanja prioritas dalam RAPBN 2025 senilai Rp 1.905,8 triliun. Belanja prioritas meliputi anggaran infrastruktur berkisar Rp 404,2-433,9 triliun, anggaran pendidikan sekitar Rp 708,2- 741,1 triliun, anggaran kesehatan diperkirakan Rp 191,5- 217,8 triliun, serta anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 496,9 - Rp 513 triliun.
Anggaran pendidikan antara lain ditujukan untuk peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, serta perbaikan kualitas pendidikan dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Di sektor kesehatan, anggaran diprioritaskan pada upaya mengakselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.
Sementara dalam hal perlindungan sosial, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antardaerah, memperluas akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, serta mempercepat desa mandiri.
Beban Subsidi & Utang
Beban yang sangat berat di RAPBN 2025 adalah subsidi, yang nilainya mencapai Rp 394,3 triliun, baik dibanding anggaran 2024 sebesar Rp 334,8 triliun. Jika ditambah dengan anggaran kompensasi, nilainya bahkan mencapai 525 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp 394,3 triliun dan subsidi nonenergi Rp 131,3 triliun.
Subsidi energi diberikan untuk solar, minyak tanah, dan elpiji 3 kg. Adapun BBM jenis Pertalite tidak mendapat subsidi, melainkan kompensasi yang diberikan kepada Pertamina, mengingat harga jual Pertalite berada di bawah biaya pokok produksi.
Beban berat kedua adalah utang. Tahun depan, pemerintah merencanakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 642,56 triliun pada 2025 serta pinjaman neto (domestik dan luar negeri) sebesar Rp 133,3 triliun. Dengan demikian, pembiayaan utang atau penarikan utang neto pada RAPBN 2025 mencapai Rp 775,9 triliun.
Warisan utang yang harus ditanggung pemerintahan Prabowo-Gibran memang tidak main-main. Nilainya amat fantastis. Utang yang jatuh tempo untuk lima tahun pemerintahannya menembus Rp 3.748,24 triliun. Dalam tiga tahun pertama pemerintahannya, Prabowo harus melunasi utang jatuh tempo di atas Rp 800 triliun, dan di sisa dua tahun pemerintahannya nominalnya menurun.
Baca Juga
Sri Mulyani Pastikan RAPBN 2025 Akomodasi Program Makan Bergizi Gratis
Untuk tahun 2025, utang yang jatuh tempo mencapai Rp 800,33 triliun, meliputi utang SBN sebesar Rp 705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp 94,83 triliun. Tahun 2026 relatif sama, utang jatuh tempo sebesar Rp 803 triliun, yang terdiri atas SBN Rp 703 triliun dan pinjaman senilai Rp 100,19 triliun. Pada 2027, utang jatuh tempo Indonesia mencapai Rp 802,61 triliun. Lalu, pada 2028 diperkirakan sebesar Rp 719,81 triliun. Pada akhir masa jabatan Prabowo-Gibran, yakni 2029 utang jatuh tempo akan sebesar Rp 622,3 triliun.
Mengacu pada data Kementerian Keuangan, posisi saldo (oustanding) utang pemerintah per akhir Juni 2024 mencapai Rp 8.444,87 triliun. Utang tersebut terdiri atas SBN sebesar Rp 7.418,76 triliun dan pinjaman Rp 1.026,11 triliun. Kondisi utang tersebut mendongkrak menaikkan rasio utang Indonesia ke level 39,13% terhadap PDB.
Jika dilihat secara persentase terhadap PDB, sepintas angka itu relatif aman, apalagi jika dibanding rasio utang negara lain. Seperti Jepang, misalnya, yang rasio utang terhadap PDB-nya mencapai 264%, Amerika Serikat 129%, Malaysia69,56%, dan Thailand 61,45%.
Namun jika dilihat dari kemampuan membayar, kondisi Indonesia sangat mengkhawatirkan. Yang lebih merisaukan adalah kian sempitnya ruang gerak fiskal, ketika negeri ini membutuhkan dana besar untuk membiayai program produktif untuk penciptaan lapangan kerja maupun program sosial untuk membantu daya beli kelompok rakyat yang rentan.
Baca Juga
Kredibilitas
Mencermati struktur RAPBN 2025, tantangan utamanya memang penerimaan. Jika penerimaan tinggi, belanja negara bisa lebih fleksibel dan ruang gerak fiskal lebih leluasa. Namun, menggenjot penerimaan, misalnya lewat perluasan basis pajak dan cukai atau kenaikan tarif, ujungnya akan memberatkan masyarakat konsumen karena berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa.
Ekonomi Dradjad Wibowo, salah satu tim ekonomi Prabowo-Gibran menyatakan bahwa ke depan pemerintah akan menggenjot sumber-sumber penerimaan baru. Dia menyebut rasio pajak (tax ratio) Indonesia saat ini terlampau rendah. Tim ekonomi Prabowo-Gibran sudah memperhitungkan risiko-risiko perekonomian global dan domestik.
Dalam ketidakpastian global yang tinggi dan sektor bisnis berada dalam tekanan, fungsi RAPBN 2025 sebagai buffer menjadi penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Belanja APBN perlu diprioritaskan untuk membantu mempertahankan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan menengah bawah, menjadi sangat penting.
Peran tersebut menjadi terbatas di tengah beban APBN 2025 yang cukup tinggi untuk pembayaran utang jatuh tempo, beban subsidi, belanja pegawai, dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat secara umum.
Karena itu, berbagai strategi perlu terus dikreasikan dan diperkuat, seperti transformasi ekonomi, perbaikan iklim investasi, pembenahan regulasi agar semakin probisnis, serta penciptaan lapangan kerja. Semua itu perlu dilakukan dengan memanfaatkan keunggulan yang kita miliki seperti bonus demografi dan kekayaan sumber daya alam.
Mensinergikan kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan di sektor riil lainnya menjadi hal yang krusial. Hanya dengan cara demikian, sustainabilitas dan kredibilitas APBN bisa dijaga.
Baca Juga
Ruang Fiskal RAPBN 2025 Sempit, Pemerintah Perlu Mereformasi Subsidi