Gini Ratio Turun Ketimpangan Malah Naik, Kok Bisa?

JAKARTA, investortrust.id – Di banyak perbincangan informal, entah di komunitas apapun, di lingkungan pertemanan, atau dengan tetangga, nuansa bahwa hidup semakin sulit terus menggaung. Penghasilan tak mampu mengejar harga-harga kebutuhan hidup yang meroket. Pekerjaan kian sulit didapat, sementara banyak keluarga yang berjuang mati-matian sekadar untuk bisa makan.

Realita hidup itu seperti tidak sinkron dengan gembar-gembor pemerintah yang memamerkan berbagai perbaikan indikator sosial. Narasi yang sampai di telinga adalah jumlah penduduk miskin menurun, pengangguran berkurang, dan kesenjangan makin sempit. Apakah ada kesalahan data, atau ini sebuah paradoks?

Data-data yang disajikan Badan Pusat Statistik dalam beberapa tahun terakhir memang membesarkan hati. Persentase penduduk miskin di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, 2015, yang sebesar 11,22% (28,6 juta penduduk), pada 2023 tinggal 9,36% atau setara 25,9 juta penduduk. Pada periode yang sama, tingkat pengangguran menurun dari 6,18% menjadi 5,32%. Sedangkan rasio Gini yang mengukur tentang kesenjangan berkurang ari 0,408 menjadi 0,388. 

Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dalam analisis kuartalannya menyatakan, pemerintahan Presiden Jokowi berhasil mencapai kinerja yang lebih positif pada indikator sosial. Dalam aspek kemiskinan, pemerintahan Presiden Jokowi berhasil mencapai angka satu digit tingkat kemiskinan, pertama kali selama era Reformasi.

Persentase penduduk miskin di Indonesia terus menurun hingga Covid-19 menghantam perekonomian. “Terlepas dari Covid-19, kedua periode pemerintahan Presiden Jokowi berhasil melanjutkan tren penurunan kemiskinan secara konsisten sejak era Presiden Megawati,” kata Ekonom Senior LPEM FEB UI, Teuku Riefky dalam analisisnya, Jumat (02/02/2024).

Pada periode kedua, kata Riefky, pemerintahan Presiden Jokowi berhasil menurunkan rata-rata tingkat kemiskinan menjadi 9,45% dan mencapai tingkat terendahnya pada tahun 2023 dengan hanya 9,36% penduduk miskin di Indonesia.

Demikian pula soal ketimpangan, kata dia, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam pengurangan ketimpangan sejak Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden. Merujuk data BPS, koefisien atau rasio Gini di Indonesia memburuk cukup signifikan selama periode kedua administrasi Presiden SBY, dengan rata-rata nilai melonjak menjadi 0,404 dari 0,354 di periode pertama masa jabatannya.

Hal itu telah diperbaiki menjadi 0,393 pada periode pertama Presiden Jokowi dan bahkan lebih lanjut menjadi 0,386 pada periode kedua. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi tumbuh relatif lebih lambat, pembagian kue ekonomi dilakukan secara lebih merata. “Dari sisi distribusi kesejahteraan, perbaikan koefisien Gini menunjukkan kualitas pertumbuhan yang lebih baik di era Presiden Jokowi dibandingkan dengan era Presiden SBY,” kata dia.

Data BPS juga menunjukkan bahwa kesenjangan memburuk dalam tiga tahun terakhir karena kian lebarnya kesenjangan di perkotaan. Meskipun kesenjangan di perdesaan cenderung menyempit, secara nasional kesenjangan memburuk karena “terdilusi” oleh membesarnya kesenjangan masyarakat perkotaan. (Lihat grafis)

Tidak Inklusif

Namun, penurunan rasio Gini tidak serta merta menunjukkan adanya penurunan ketimpangan atau kesenjangan. Sebab, ada indikator lain sebagai pembanding yang bisa menjelaskan lebih detail, yaitu kurva insiden pertumbuhan (growth incidence curve/GIC),

Mencermati lebih dalam pada distribusi pendapatan, kurva insiden pertumbuhan (GIC) yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan untuk setiap persentil kelompok pendapatan, dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang distribusi kesejahteraan selama era Presiden Jokowi.

Secara spesifik, menurut Riefky, grafik GIC memiliki bentuk yang terbalik antara periode pertama dan kedua Presiden Jokowi. Bentuk U terbalik dari GIC pada periode pertama pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan lebih inklusif dan merata. Hal itu terefleksi pada populasi kelas menengah yang menikmati peningkatan kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok termiskin dan terkaya. Itulah mengapa koefisien Gini dapat mencapai 0,38 pada tahun 2019, akhir periode pemerintahan pertama.

Di sisi lain, GIC berbentuk U terjadi selama periode kedua Presiden Jokowi. Hal itu menunjukkan terjadinya peningkatan kesejahteraan pada 20% populasi termiskin dan 10% terkaya. Namun, penduduk kelas menengah dengan persentil pendapatan 60%-80% mengalami pertumbuhan kesejahteraan yang negatif.

“Ini menyiratkan bahwa meskipun koefisien Gini tercatat lebih rendah selama periode kedua Presiden Jokowi, pertumbuhan kesejahteraan yang terjadi relatif kurang inklusif dan mungkin memperlebar ketimpangan pendapatan dibandingkan dengan periode pertama,” kata dia.

Kesenjangan Regional Stagnan 

Data menarik juga terjadi pada penyebaran kesejahteraan regional, yang membandingkan antara satu pula dengan pulau lain. Menurut analisis LPEM UI, dari segi distribusi regional, belum banyak kemajuan selama era Presiden Jokowi. Sebab, porsi aktivitas ekonomi di Jawa dan Sumatera (bagian barat Indonesia) tidak banyak mengalami perbaikan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2004.

Konsentrasi aktivitas ekonomi bahkan mencapai puncaknya pada akhir periode pertama Presiden Jokowi, dengan Jawa dan Sumatera menyumbang 85% dari aktivitas ekonomi di Indonesia.

Meski begitu, kata Riefky, terdapat sedikit penurunan dalam disparitas regional pada tahun 2022 di mana porsi aktivitas ekonomi Jawa dan Sumatera menurun menjadi 83,3%. “Meskipun telah menjadi 'janji kampanye' yang populer untuk memperkecil kesenjangan ekonomi antara bagian barat dan timur Indonesia dalam kampanye presidennya tahun 2014 dan 2019, administrasi Jokowi gagal memenuhi janji ini di mana tidak banyak kemajuan yang terlihat dalam data aktual,” tegas Riefky.

Presiden Jokowi memang berupaya memeratakan pembangunan, dengan titik berat di Indonesia timur. Beberapa program yang dirancang untuk mengurangi antara wilayah barat dan timur adalah pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur dan konsep tol laut. Sayangnya, tol laut gagal direalisasikan. 

Kartel-Oligarki 

Sementara itu, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menyebut penyebab Gini ratio Indonesia yang mengalami stagnasi di kisaran 0,38-4. Menurut dia, stagnasi ini terjadi karena tidak optimalnya kebijakan untuk penanganan kemiskinan dan pembangunan. 

“Sejak bansos pada 2018 yang mencapai Rp 308,4 triliun dan sekarang Rp 496,8 triliun kok tingkat ketimpangannya begitu-begitu saja,” kata Eko, saat diskusi Mengurai Gagasan Capres pada Debat Kelima, yang digelar daring, Jumat (02/02/2024). 

Kondisi ini terasa paradoksal, kata Eko, karena tren kemiskinan mengalami penurunan. Era penurunan ini terjadi setelah melewati Covid-19. “Tetapi, kemiskinan turun, perlinsos (perlindungan sosial) naik. Ini agak tidak relevan,” kata dia. 

Melihat kondisi itu, Eko berpendapat bahwa kebijakan bansos perlu dilihat ulang. Sebab, perlindungan sosial tersebut terlihat tidak maksimal menjangkau masyarakat miskin.

Alasan yang lain, kata Eko, yaitu kesempatan yang tidak merata di banyak aspek. Misalnya, terjadinya ketimpangan antarwilayah yang tinggi. “Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu banyak ketimpangan di situ. Sehingga, menghasilkan angka (Gini ratio) yang susah diturunkan,” ujar dia. 

Menurut Eko, perlu kebijakan yang bisa menurunkan rasio Gini yaitu lewat pembangunan wilayah yang merata. Tidak hanya sekadar nilai investasinya semata yang diperbesar, tapi juga diperlukannya keberpihakan pada masyarakat lokal. 

“Pemerintah sering bilang, investasinya sudah mulai bergeser ke luar Jawa. Tapi, padat modal juga. Di luar Jawa sana juga tidak banyak merekrut tenaga kerja daerah lokal. Sehingga ketika dicatat BPS, Gini rationya ya tinggi,” kata dia. 

Selain itu, Eko menyebut diperlukannya pemanfaatan dana desa secara optimal agar ketimpangan antara desa dan kota bisa dipangkas. Salah satu yang pernah diriset Indef, kata Eko, yaitu mengalokasikan dana desa tidak hanya sekadar untuk pembangunan infrastruktur. 

“Harapan kami ada capres yang menawarkan gagasan 50-70% dana desa kalau perlu dialokasikan untuk pemberdayaan di desa. Bentuknya bisa macam-macam. Untuk UMKM, industri kreatif atau produk kreatif di desa, termasuk pemberdayaan talenta-talenta di desa,” kata dia. 

Jelas terbukti bahwa ketimpangan dan kesenjangan merupakan isu krusial yang harus segera diatasi. Ketimpangan mencuatkan ketidakadilan dan kecemburuan sosial, yang bisa berujung pada kerusuhan sosial. Pemihakan kepada masyarakat kecil, termasuk pelaku usaha kecil-mikro harus lebih fokus dan terarah lewat kebijakan yang presisi.

Perbaikan dan pemutakhiran data sangat dibutuhkan, terutama data tentang masyarakat bawah yang berhak mendapat berbagai bantuan sosial. Sejauh ini, perbaikan baru terjadi pada besaran bantuan yang tidak disunat, karena diberikan langsung ke rekening dan alamat penerima. Yang masih jadi persoalan besar adalah banyak orang yang menerima bantuan tapi sejatinya tidak berhak, akibat ulah RT atau politisi setempat. Lebih ironis lagi, masih ada jutaan orang yang layak menerima tapi tidak terdata.

Di lain sisi, berbagai perilaku dan rekayasa yang menambah ketimpangan harus dikoreksi total. Mulai dari pemusatan kekuatan ekonomi di segelintir pengusaha, perilaku kartel ekonomi yang mendistorsi harga dan memicu inflasi, korupsi yang merampas hak rakyat kecil, hingga oligarki dengan produk Undang-Undangnya yang tidak prorakyat. ***