Patriotisme Iran, Membungkam Kebebasan

Oleh: Primus Dorimulu

INVESTORTRUST.ID - Perang selalu punya dua wajah: yang tampak di garis depan adalah peluru dan diplomasi, tetapi yang tak terlihat adalah ketakutan, kelaparan, dan sunyi yang dipaksakan atas nama patriotisme. Di Iran hari ini, perang dengan Amerika Serikat bukan hanya soal Selat Hormuz atau negosiasi di Islamabad, melainkan juga tentang bagaimana sebuah bangsa bertahan —atau dipaksa bertahan— dalam tekanan ekonomi dan represi internal yang semakin mengeras.

Ketika gencatan senjata diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump pada 22 April 2026, dunia melihatnya sebagai peluang jeda konflik. Namun di dalam negeri Iran, jeda itu terasa seperti “perang senyap”, sebuah kondisi di mana tekanan tidak berkurang, hanya berubah bentuk. Blokade ekonomi tetap menjerat, inflasi menggerus daya beli, dan pada saat yang sama, ruang kebebasan semakin menyempit.

Data dari berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, Iran tidak hanya menghadapi tekanan eksternal, tetapi juga lonjakan drastis dalam praktik hukuman mati. Sepanjang 2025 saja, sedikitnya 1.639 orang dieksekusi, angka tertinggi dalam lebih dari tiga dekade. Angka ini melanjutkan tren peningkatan tajam sejak gelombang protes besar pasca-kematian Mahsa Amini pada 2022.

Baca Juga

IMF : Perang Iran Pukul Ekonomi G7, Inggris Terdampak Paling Parah

Yang lebih mengkhawatirkan, perempuan menjadi bagian dari korban yang terus meningkat. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat setidaknya 31 perempuan dieksekusi pada 2024, sementara berbagai kelompok HAM menyebut angka tersebut meningkat menjadi sekitar 48 perempuan pada 2025—level tertinggi dalam dua dekade. Bahkan pada 2024 saja, sedikitnya 29 perempuan telah dieksekusi, banyak di antaranya merupakan korban kekerasan domestik, pernikahan paksa, atau berasal dari kelompok rentan .

Di balik angka-angka itu, tersimpan cerita yang jauh lebih kompleks: perempuan yang justru dihukum mati karena melawan kekerasan yang mereka alami. Mereka adalah aktivis yang bertahan dari kekerasan, aktivis yang dihukum karena dianggap mengancam negara, hingga remaja yang dijerat pasal “memerangi Tuhan”. Dalam banyak kasus, proses peradilan mereka dipertanyakan karena minimnya akses pembelaan dan transparansi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, Iran tidak hanya menjadi salah satu negara dengan tingkat eksekusi tertinggi di dunia, tetapi juga menjadi salah satu yang paling agresif dalam menggunakan hukuman mati sebagai instrumen kontrol sosial dan politik. Amnesty International bahkan mencatat bahwa Iran menyumbang mayoritas eksekusi global di luar China, dengan proporsi yang sangat dominan .

Dalam konteks ini, perang eksternal justru sering kali menjadi katalis bagi pengetatan internal. Laporan Amnesty menyebut bahwa konflik digunakan untuk meningkatkan represi domestik, termasuk penangkapan massal dan penindakan terhadap oposisi . Artinya, setiap eskalasi di luar negeri berpotensi diikuti oleh eskalasi di dalam negeri.

Di sinilah paradoks Iran menjadi nyata. Di satu sisi, negara ini menunjukkan ketahanan luar biasa menghadapi tekanan global—blokade minyak, sanksi ekonomi, hingga ancaman militer. Namun di sisi lain, ketahanan itu dibangun di atas pengorbanan yang tidak kecil, terutama dari rakyatnya sendiri.

Narasi patriotisme memainkan peran penting. Ketika ancaman eksternal meningkat, isu kebebasan, inflasi, dan kesulitan hidup seolah dikesampingkan. Rakyat didorong untuk bersatu menghadapi musuh luar, sementara persoalan domestik menjadi sekunder atau bahkan tabu untuk dibicarakan.

Baca Juga

Gara-gara Perang Iran, IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi Global 2026 Jadi 3,1%

Inilah yang menjelaskan mengapa, di tengah inflasi tinggi dan daya beli yang tergerus, tidak terjadi gejolak sosial sebesar yang diperkirakan banyak pihak. Bukan karena tekanan ekonomi tidak terasa, melainkan karena ruang ekspresi semakin terbatas, dan narasi nasionalisme mengambil alih ruang publik.

Namun, pertanyaan besarnya tetap sama: sampai kapan kondisi ini dapat bertahan? Sejarah menunjukkan bahwa tekanan ekonomi yang berkepanjangan, ditambah dengan pembatasan kebebasan, pada akhirnya akan menemukan titik jenuh. Perang mungkin bisa menunda krisis sosial, tetapi jarang bisa menghapusnya.

Hari ini, Selat Hormuz memang menjadi simbol konflik global, jalur minyak yang diperebutkan kekuatan besar dunia. Tetapi di balik itu, ada “selat” lain yang tak kalah penting: jarak antara negara dan rakyatnya sendiri, yang semakin melebar seiring waktu.

Perang mungkin padam di Selat Hormuz, tetapi luka sosialnya akan terus menyala jauh lebih lama.