OJK Terbitkan Peraturan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR

JAKARTA, investortrust.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperkuat dan mengembangkan sektor perbankan khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS serta  POJK kualitas aset BPR.

"OJK menerbitkan POJK Nomor 28 Tahun 2023 (POJK 28/2023) tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS. Peraturan ini dikeluarkan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan BPR/BPRS, sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (03/02/2024).

Baca Juga

OJK Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Sedangkan POJK Nomor 1 Tahun 2024 (POJK 1/2024) tentang Kualitas Aset BPR, lanjut dia, diterbitkan untuk membangun industri BPR yang sehat dan memiliki daya saing tinggi, dengan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko kegiatan usaha khususnya pengelolaan aset. Dua POJK tersebut merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"POJK 28/2023 yang mulai berlaku pada 31 Desember 2023POJK 28/2023 merupakan penyempurnaan atas POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2019. POJK ini memuat penyesuaian pengaturan mengenai, antara lain, status dan jangka waktu pengawasan BPR dan BPR Syariah, tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan penempatan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan," urainya. 

Evaluasi Masalah Kredit Pascapandemi 
Aman menjelaskan lebih lanjut, POJK 1/2024 juga merupakan penyempurnaan atas  POJK No 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perekonomian Rakyat. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu:

1.Penyelarasan peraturan mengenai agunan yang diambil alih serta kegiatan usaha yang diperkenankan sesuai dengan Undang-Undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 

2.Penerbitan standar akuntansi keuangan entitas privat yang merupakan pengganti dari standar akuntansi keuangan tanpa entitas publik, yang akan berlaku 1 Januari 2025;

3.Hasil evaluasi terhadap permasalahan dan penyelesaian atas pemberian kredit pascapandemi Covid-19. 

4.Penyelarasan dengan ketentuan terkini serta penyempurnaan pengaturan yang berbasis prinsip.

Baca Juga

OJK Wanti-wanti Jangan Mudah Percaya Tawaran Investasi yang Libatkan Pejabat

"Pokok pengaturan POJK 1/2024 ini terdiri dari perluasan cakupan aset produktif, penambahan pengaturan mengenai aset nonproduktif, kualitas aset produktif, penyisihan penilaian kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), restrukturisasi kredit, properti terbengkalai, agunan yang diambil alih, hapus buku, kebijakan perkreditan, dan prosedur perkreditan," paparnya.