Menteri PU: Pesan Pertama Prabowo ke Saya Bersih-bersih Internal

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas khusus kepadanya sejak awal menjabat, yakni melakukan pembenahan internal di kementerian, bukan semata membangun infrastruktur.

Dody menyebut, arahan tersebut disampaikan Prabowo pada hari pertama dirinya dipanggil ke kediaman presiden di Kertanegara, Jakarta Selatan.

“Saya berusaha menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto pada hari pertama saya dipanggil di Kertanegara, mintanya cuma satu, bersih-bersih’, bukan disuruh buat bangun jalan atau jembatan, enggak,” tegas Dody saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026) malam.

Menurutnya, arahan tersebut menjadi dasar memperketat pengawasan dan menekankan integritas di lingkungan Kementerian PU. “Jadi saya akan lebih keras lagi, dan saya akan lebih keras lagi. Saya ingin tunjukkan kepada teman-teman semua di sini,” ujar Dody.

Dia menambahkan, integritas aparatur menjadi hal utama yang harus dijaga dalam menjalankan tugas di kementerian apalagi menyangkut penyimpangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Hanya sekarang pembantu yang berintegritas, pembantu yang senantiasa menghadirkan Tuhan di hatinya karena hanya Tuhan, Allah SWT, yang bisa membantu kita setiap menit detiknya, bukan orang lain,” tutur Dody.

Baca Juga

Lapor ke Prabowo, Menteri Dody Siapkan Infrastruktur Sekolah Rakyat di 65 Lokasi

Dody menekankan, pesan tersebut terus disampaikan kepada seluruh jajaran kementerian. “Untuk itu saya minta selalu, dalam setiap kesempatan, di Kementerian PU, saya selalu ingatkan, ‘tolong teman-teman, hadirkan Tuhan di hatimu, hadirkan Tuhan di hatimu’,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri PU buka suara seusai kabar mundurnya dua pejabat eselon I kementeriannya baru-baru ini. Mulanya, Dody bercerita bahwa dirinya mendapatkan sepucuk "surat cinta" dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per Januari 2025 terkait indikasi penyimpangan APBN senilai Rp 3 triliun.

"BPK berkirim surat ke saya dua kali. Januari 2025, dicantumkan kerugian negara hampir Rp 3 triliun. Saya beri waktu sampai Juli 2025 untuk tindak lanjut, tetapi tidak ada respons dari sekretaris jenderal (sekjen) maupun inspektorat jenderal (itjen) saat itu," kata Dody saat konferensi pers di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (1/3/2026).

Kemudian, kata Dody, surat teguran kedua dari BPK melayang pada Agustus 2025 setelah pengauditan ulang soal kerugian negara sekitar Rp 1 triliun dari audit awal. Ihwal itu, BPK menyarankan untuk membentuk majelis adhoc dan satuan tugas (satgas) untuk mempercepat pengembalian aset tersebut.

Dody pun menggambarkan pembersihan kementeriannya sebagai upaya pemotongan "kepala ular", tidak hanya ekornya saja. Dia mengakui bahwa "sapu" yang dimilikinya, yaitu itjen tidak sepenuhnya bersih dari oknum tidak bertanggung jawab.

Lebih lanjut, Menteri PU menegaskan, mundurnya Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Dwi Purwantoro sudah diproses sejak surat teguran pertama dari BPK.

Baca Juga

Serapan Anggaran Kementerian PU Baru 26,74%, Menteri Dody Janji Bisa 95% di Akhir 2025

Lebih jauh, Dody enggan memperinci detil modus operandi kerugian Rp 1 triliun itu karena proses audit sedang berlangsung. Namun, ia menjamin transparansi kasus ini dengan membentuk tim khusus yang disebut "lidi bersih".

Adapun tim khusus tersebut diisi oleh sejumlah orang dari setjen, itjen, hingga Kejaksaan Agung. "Saya kasih waktu 90 hari. Kalau Rp 1 triliun ini tidak segera berkurang atau dikembalikan, saya sendiri yang akan melempar kasus ini ke aparat penegak hukum (APH). Saya nangis kalau ingat angka Rp 1 triliun itu, bayangkan berapa jembatan dan jalan yang bisa kita bangun untuk rakyat," tandas Dody.