Singgung Kedaulatan Energi, Bahlil Tegaskan Badan Usaha Swasta Tak Boleh Intervensi Pemerintah
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional, seiring menurunnya ketergantungan impor solar.
Kebijakan negara tidak boleh diintervensi oleh pihak asing maupun kepentingan badan usaha swasta.
Bahlil memaparkan, kebutuhan solar nasional saat ini mencapai 38–39 juta kiloliter (KL) per tahun. Pada periode sebelumnya, Indonesia masih mengimpor sekitar 15–16 juta KL solar per tahun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Kendati demikian, melalui kebijakan transisi energi berbasis biodiesel, mulai B10, B20, B30 hingga B40, ketergantungan impor berhasil ditekan secara signifikan. “Sekarang impor kita 2025 terhadap solar tidak lebih 5 juta kiloliter (KL). Selebihnya sudah ada di dalam negeri,” ujar Bahlil dalam acara kuliah umum bersama Bahlil Lahadalia di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Baca Juga
Pertamina Jaga Pasokan Energi dan Salurkan Bantuan untuk 191.000 Korban Bencana Sumatra
Menurut dia, pasokan dalam negeri diperkuat dari kombinasi lifting migas, kapasitas kilang (refinery), serta implementasi program B40. Bahkan pada 2026, pemerintah menargetkan tidak lagi melakukan impor solar jenis tertentu, seiring mulai beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.
“Kilang Balikpapan tambah 100.000 barel per hari, itu kurang lebih setara 3 juta sampai 4 juta kiloliter per tahun. Maka pada 2026 tidak lagi kita melakukan impor solar C-48. Bahkan pada tahun ini kita akan surplus C-48,” ucap Bahlil.
Bahlil mengakui, capaian tersebut merupakan kabar baik bagi ketahanan energi nasional. Namun di sisi lain, kondisi itu dinilai tidak menguntungkan bagi para importir karena Indonesia tidak lagi melakukan impor solar. “Informasi ini bagus bagi kita, tetapi enggak bagus bagi importir. Ini yang saya mau bicara tentang kemandirian dan kedaulatan,” katanya.
Dia menegaskan, kemandirian berarti kebutuhan energi dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Sementara kedaulatan mengandung makna bahwa kebijakan negara tidak boleh diintervensi oleh pihak asing maupun kepentingan badan usaha swasta.
“Bicara kedaulatan itu enggak boleh asing intervensi kita. Enggak boleh badan usaha swasta mengintervensi kita itu bicara kedaulatan itu yang disebut dengan independensi negara,” tegas Bahlil.
Baca Juga
Dia menyinggung adanya tekanan dan opini di media sosial yang dinilai berupaya memengaruhi kebijakan pemerintah. Namun, Bahlil memastikan tidak akan mundur selama kebijakan tersebut bertujuan untuk kepentingan nasional.
“Bukan kita mau dihasut dengan meme-meme. Saya kan pernah dimainkan oleh meme di sosmed (social media) sana. Mana bisa saya ditekan-tekan pakai sosmed. Selama untuk kebaikan negara dan untuk kedaulatan negara, jangankan selangkah, sejengkal pun saya tidak akan mundur. Saya akan hadapi orang-orang ini. Importir pasti sakit perut ini,” kata Bahlil.
