Menteri Ara Bertolak ke Bandung Bertemu KDM, Ada Apa?

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) dijadwalkan bertolak ke Bandung pada Kamis (22/1/2026) untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (Kang Dedi Mulyadi/KDM) pada pukul 14.00 WIB.

Maruarar menyebut, pertemuan itu dilakukan untuk membahas sejumlah kebijakan yang perlu didiskusikan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

“Besok jam 14.00 Wib, saya ketemu Pak Dedi Mulyadi di Bandung. Karena ada kebijakan-kebijakan yang perlu saya diskusikan sama Pak Dedi Mulyadi. Karena ini juga aspirasi dari ekosistem, sebagai menteri itulah fungsi kita sebagai fasilitator. Bagaimana mencari solusi atau jalan keluar,” kata Ara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Lebih lanjut, Menteri PKP menyampaikan, pada 2026 pihaknya memprioritaskan pembangunan rumah susun (rusun) di wilayah perkotaan. Menurut Ara, skala prioritas pada tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun ini konsentrasi saya rumah susun di perkotaan. Jadi kita tentu punya skala prioritas tahun ini yang berbeda dengan tahun sebelumnya,” tegas dia.

Ia juga memastikan jumlah penyaluran rusun subsidi pada 2026 tidak akan sama dengan tahun lalu. Maruarar mengungkap pada tahun 2025 penyaluran rusun subsidi hanya mencapai tiga unit.

“Dan saya pastikan pembangunan tahun ini pasti nggak mungkin kayak tahun lalu cuma tiga unit saja. Itu saya berani pastikan nggak mungkin, karena prioritas kita tahun ini adalah itu. Karena terus terang ini saya handle langsung,” lugas dia.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebelumnya menyatakan, moratorium izin pembangunan perumahan di Jawa Barat tidak akan mengganggu program tiga juta rumah.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru ditujukan untuk memastikan pembangunan perumahan berlangsung aman dan sesuai dengan tata ruang.

“Tidak, tujuan kita membangun rumah kan ingin ada kenyamanan. Kita tidak mungkin juga membangun rumah tiap musim hujan banjir sampai 1,5 meter. Dan kita juga tidak mau membangun rumah (rawan) longsor,” ungkap Dedi saat ditemui di kediaman Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteng, Jakarta, Kamis malam (25/12/2025).

Dedi turut menyampaikan, pembangunan perumahan perlu ditata agar penempatannya sesuai dengan peruntukan lahan serta mempertimbangkan mitigasi bencana.

“Hari ini Kota Cirebon banjir. Nah salah satu penyebabnya menurut saya di antaranya adalah karena ruang-ruang terbukanya sudah habis. Rawa-rawanya sudah diuruk dan berubah jadi perumahan,” tegas Dedi.

Seiring dengan itu, lanjut Dedi, Pemerintah Provinsi Jabar mulai mendorong pengembangan hunian vertikal sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang untuk menekan backlog 2,1 juta KK di sana.

“Ada rencana jangka panjang dan nanti kita akan bicara dengan para developer untuk ke depan mulai memikirkan rumah vertikal,” ujar Dedi.

Ia juga menggarisbawahi, rencana pembangunan hunian vertikal pun disiapkan di dalam kawasan industri. “Saya akan berbicara dengan seluruh pengelola kawasan industri agar menyiapkan fasilitas perumahan vertikal di setiap kawasan industri,” kata dia.