BP Tapera: Tingginya Harga Tanah Perkotaan Hambat Rusunami FLPP, Skema Sewa Digencarkan Kembali

JAKARTA, investortrust.id — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebut pelaksanaan rumah susun sederhana milik (rusunami) subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di wilayah perkotaan terkendala tingginya harga tanah. Pemerintah kini menyiapkan alternatif melalui pembangunan rusun subsidi sewa mulai 2026.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, program FLPP untuk rusunami pernah dijalankan pada 2019 di Samesta Alonia Kemayoran yang dikelola Perumnas.

“Kami pernah masuk juga FLPP di Samesta Alonia Kemayoran yang dikelola Perumnas,” kata Heru saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

Namun proyek tersebut tidak berlanjut seiring dengan ketidaksesuaian harga jual satuan unit dan biaya tanah di kawasan perkotaan. “Kenapa enggak berlanjut? Karena harga satuan unitnya sudah enggak ngejar, harga komponen tanahnya juga lebih tinggi karena di perkotaan,” jelas Heru.

Melansir data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), Rusunami Bandar Kemayoran atau Samesta Alonia Kemayoran telah menjual 258 unit rumah susun subsidi dengan harga Rp 260 juta untuk luas 27,65 meter persegi (m2).

Baca Juga

BP Tapera Klaim Serapan Rumah Subsidi Tembus 222.900 Unit per 20 November

Skema Sewa Jadi Alternatif

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan sembilan tower rusun subsidi sewa pada 2026 di kawasan perkotaan dan pesisir.

“Tahun depan 9 tower, tapi saya sudah minta tambah, mudah-mudahan ditambah,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2025).

Denpasar, Medan, dan Jakarta disebut sebagai wilayah prioritas. Pembangunan akan menggunakan lahan negara dan diterapkan pola tetap menjadi milik negara tetapi disewakan kepada masyarakat.

“Nanti dibangun supaya itu polanya adalah tetap milik negara, tetapi nanti disewakan,” tambah Ara, sapaan akrab Maruarar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan, Sri Haryati sebelumnya menyampaikan, hunian vertikal subsidi ini akan dikembangkan di lima kota, yakni Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya, dan Manado. Jakarta serta Surabaya dinilai paling siap sebagai proyek percontohan.

Sri menambahkan, skema FLPP memungkinkan rumah susun subsidi menjadi hak milik pembeli. “FLPP nanti menjadi Hak Milik. Tapi bentuknya kan SHM Sarusun (Satuan Rumah Susun) atau seperti apa, kita bahas,” terangnya.