Bahlil Sebut Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai NIK Mulai Tahun Depan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan update terkait rencana pembelian gas elpiji atau LPG 3 kilogram (kg) menggunakan nomor induk kependudukan (NIK). Ia memastikan rencana itu akan berlaku mulai 2026.
"(Berlaku) tahun depan," jawab Bahlil singkat saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Menurut Bahlil, pembelian gas LPG 3 kilogram berbasis data NIK untuk menghindari konsumen tidak tepat sasaran. Ia mengimbau kepada masyarakat kelas menengah atas untuk tidak membeli barang bersubsidi, termasuk gas LPG 3 kilogram.
Baca Juga
Skema Seperti Pertamax, Harga LPG 3 Kg Bakal Sama Per Provinsi pada 2026
"Jadi ya kalian jangan LPG 3 kilogram, desil 8, 9, 10. Saya pikir mereka dengan kesadaran lah," sambungnya.
Desil 8 adalah kelompok 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan ekonomi menengah ke atas, desil 9 juga termasuk dalam kelompok menengah ke atas, sedangkan desil 10 adalah 10% penduduk terkaya.
Meski demikian, ia belum menjelaskan detail aturan teknis terkait pembelian gas LPG 3 kilogram berbasis data NIK. Ia belum memastikan apakah teknis pembelian oleh masyarakat cukup hanya dengan menggunakan KTP atau tidak. "Teknisnya lagi diatur," sebutnya.
Lebih jauh, Bahlil memastikan RAPBN 2026 tetap mengedepankan subsidi kepada barang-barang berbasis komoditas. Namun, ia mengungkap pemerintah akan membatasi barang subsidi diperuntukkan hanya untuk masyarakat sampai desil 7 dan desil 8. "Nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN," bebernya.
Elektrifikasi desa
Pada kesempatan itu, Bahlil juga memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program elektrifikasi desa. Laporan tersebut disampaikan Bahlil dalam rapat terbatas (ratas) ekonomi nasional di Istana Negara, Jakarta.
Menurut Bahlil, sampai saat ini masih terdapat ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik. “Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum terairi listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai 2029–2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya lagi dihitung, tetapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya,” kata dia.
Baca Juga
Blusukan ke Terminal LPG Makassar, Dirut Patra Niaga Pastikan Energi Indonesia Timur Aman
Bahlil mengatakan, program listrik desa ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat kecil di pelosok. Presiden Prabowo, kata Bahlil, secara tegas memerintahkan agar anggaran segera dialokasikan.
“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini enggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan,” ujarnya.