Sritex Pailit, Pengamat Minta Pemerintah Serius Proteksi Industri Tekstil
JAKARTA, investortrust.id - Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti meminta pemerintah serius dalam rangka melakukan proteksi terhadap industri tekstil, khususnya setelah PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex dinyatakan pailit. Ia menyebut saat ini terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh industri tekstil dan produk tekstil.
Ia mengatakan permasalahan secara umum tidak lepas dari ketergantungan impor bahan baku yang dialami oleh pelaku industri tekstil. Salah satunya adalah ketergantungan impor bahan baku dari negara China. Ia menyebut akibat impor importir kerap mendapatkan bahan baku tekstil dengan yang tinggi.
"Jadi kalau kita beli bahan baku dari mereka (China), ketergantungannya tinggi. Nah, cost of doing business kita kan sudah tinggi, produk kita dijual lebih mahal. Sehingga nggak compete, walaupun di dalam negeri, nggak compete," katanya kepada Investortrust usai menghadiri seminar nasional yang digelar Indef di Mercure Hotel Sabang, Jakarta, Jumat (28/2/2025).
Sementara di sisi lain, ia juga menyayangkan keran impor produk tekstil terbuka lebar, serta tidak adanya proteksi yang cukup. Menurutnya hal tersebut tidak mengherankan lantaran regulasi yang ada tidak memadai bagi pemerintah untuk memproteksi pelaku industri tekstil lokal.
Baca Juga
Dinyatakan Pailit, Sritex PHK 10.665 Karyawan dan Tutup 1 Maret 2025
"Sehingga saat diminta compete di dalam negeri pun nggak bisa, karena harganya sudah lebih mahal dari produk China," sambungnya.
Direktur eksekutif Indef itu juga menyoroti bagaimana kapasitas mesin produksi yang dimiliki mayoritas industri tekstil dalam negeri yang terbilang cukup tua jika dibanding milik negara lain, seperti China.
"Memang mesin-mesin tua sehingga kapasitas produksi mereka itu paling 70%, sementara industri China dan para pesaing kita lebih tinggi kapasitas produksinya. Dari sisi model mesin juga tertinggal," beber dia.
Kemudian pengajar Universitas Diponegoro (Undip) itu juga menyorot perihal kapasitas sumber daya manusia (SDM) atau pekerja-pekerja lokal. Ia menyebut pendidikan untuk meningkatkan kapasitas SDM pekerja industri tekstil di Indonesia hanya didukung oleh sekolah selevel SMA/SMK. Berbeda dengan negara-negara lain seperti China dan Amerika Serikat yang memiliki konsentrasi pendidikan tersebut hingga level universitas.
"Banyak sekolah tekstil di Indonesia, levelnya hanya sampai sekolah tekstil, SMA, sekolah kejuruan. Input SDM-nya juga kurang. Regulasinya pun tidak mendukung, karena di sisi lain impor juga dikencengin gitu loh," tuturnya.
Ia megakui adanya anggapan umum bahwa industri tekstil merupakan sunset industry, kendati sempat menjadi industri potensial di era tahun 90-an. "Harusnya dipikirkan ya solusi biar bahan baku murah, terus kemudian sekolah-sekolah tekstil ini lebih banyak gitu," imbuhnya.
Baca Juga
Diberitakan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sebanyak 10.665 orang karyawannya. Hal ini dilakukan lantaran perusahaan tekstil raksasa ini telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah.
Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), kurator Sritex melakukan PHK terhadap 10.665 karyawan sejak gelombang PHK yang terjadi pada Januari hingga 26 Febaruari 2025.
Perinciannya, Sritex Group, yakni PT Bitratex PHK sebanyak 1.065 orang pada Januari 2025. Kemudian, per 26 Februari 2025 PT Sritex Sukoharjo PHK 8.504 orang, PT Primayuda Boyolali sebanyak 956 orang, PT Sinar Panja Jaya Semarang 40 orang, dan PT Bitratex Semarang PHK 104 orang.
Terkait hal ini, Kemenaker memastikan akan terus berada di garis terdepan dalam membela hak-hak buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau (Sritex) yang terkena PHK. Karyawan PT Sritex terakhir bekerja pada Jumat (28/2/2025).