Pengembang Tetap Dukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo, tetapi...

JAKARTA, investortrust.id – Para pengembang perumahan tetap mendukung penuh program 3 juta rumah setahun Presiden Prabowo Subianto sepanjang 2025-2029. Hal ini disampaikan para developer dalam diskusi bertajuk "Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera).

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menekankan, pihaknya bersama pengembang lainnya mendukung secara penuh program 3 juta rumah. Namun, para pengembang menilai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait masih belum siap untuk menahkodai Kementerian Perumahan Rakyat ini.

Baca Juga

Satgas Perumahan Upayakan Kuota FLPP Bertambah Jadi 420.000 Rumah

“Kita dukung program Presiden Prabowo, program mulia dengan 3 juta rumah. Hanya catatan saya, menteri yang sekarang tidak layak memimpin Kementerian PKP. Jadi, kehadiran Menteri PKP itu harus membimbing para pengusaha, bukan pengusaha diadu domba sehingga situasinya tidak kondusif,” katanya di Hotel Belleza, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Turut hadir dalam diskusi ini Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhamad, pengamat hukum properti Muhammad Joni, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, dan Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Perumahan Nasional (Asprumnas) M Syawali.

Junaidi mengeklaim, ekosistem perumahan rakyat sedang terombang-ambing karena sejumlah gagasan liar yang diutarakan Menteri PKP Kabinet Merah Putih.

“Pak menteri ini membahas hal-hal yang tidak terlalu signifikan untuk kemajuan perumahan. Saya pernah baca bahwa banyak rekomendasi dari Satgas Perumahan tidak diterapkan, ini yang menjadi kegaduhan ini,” ucap dia.

“Contohnya, dengan menyebar isu rumah gratis itu kan merugikan para pengusaha. Kita setuju rumah gratis itu untuk rakyat yang membutuhkan, tetapi kalau dia (Menteri PKP Maruarar Sirait) bilang kan rumah gratis untuk ASN, TNI-Polri, itu kan tidak pas. Mereka berpenghasilan, harusnya (rumah gratis) untuk rakyat kecil,” sambung dia.

Ihwal itu, banyak pengembang perumahan yang kehilangan pasar karena isu liar yang dilontarkan Menteri Maruarar. “Akhirnya penjualan teman-teman itu terganggu, ada konsumen mundur, dan sampai sekarang mulai sepi (pembeli), karena (isu rumah gratis) itu disampaikan terus,” ujar Junaidi.

Sebelumnya, Ketua Umum REI Joko Suranto menyampaikan bahwa ketidakjelasan kelanjutan program 3 juta rumah yang di bawah tanggung jawab Kementerian PKP justru membuat pasar properti kurang kondusif.

“Kita minggu ini akan bersurat kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan, mungkin (percepatan) blueprint-nya (peta jalan program 3 juta rumah), skemanya, bahkan komitmen kita untuk menjadi bagian pengentasan kemiskinan melalui sektor perumahan,” kata Joko saat konferensi pers lima asosiasi pengembang perumahan di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Baca Juga

3,7 Ha Lahan Karawaci Bakal Disulap Jadi Perumahan MBR

Joko menambahkan, sektor properti sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi patut diprioritaskan karena setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56% terhadap perekonomian nasional. “Sektor ini juga memiliki keterkaitan dengan hampir 185 industri lainnya di sektor riil, sehingga membawa dampak besar bagi bergeraknya perekonomian,” tambah dia.

Tak hanya itu, Joko menyampaikan, sektor perumahan juga telah memberi kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Di antaranya, kontribusi produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14%, berkontribusi terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 9%, pendapatan asli daerah (PAD) antara 35%-55% hingga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14-17 juta orang.

“Sektor ini juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 8%, serta menekan stunting, seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto,” tutur dia.

Berikut 4 sikap dari para pengembang properti yang akan diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto:

- Pengembang tengah mendorong skema rumah subsidi alternatif yang setara dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bersama kurang lebih 5 bank terkait skema pembiayaannya;

- Pengembang memohon adanya ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memperjelas peta jalan program 3 juta rumah;

- Pengembang perumahan akan menyelesaikan proyek FLPP yang sedang berjalan, dan selanjutnya menunggu arahan Presiden Prabowo atau Ketua Satgas Perumahan atas keberlanjutan program 3 juta rumah dan FLPP;

- Pengembang mendesak pemerintah agar membuat iklim dan suasana kebersamaan yang kompak, tanpa menimbulkan ‘kegaduhan’ yang tidak perlu mengingat arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia butuh persatuan dalam melakukan pembangunan.