Menhub Optimistis Layanan Tol Laut Turunkan Inflasi dan Dongkrak Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA, investortrust.id – Tak terasa era Kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) telah mencapai 10 tahun lamanya. Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menyampaikan, layanan Tol Laut di perairan Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya hanya 3 trayek di tahun 2015, sekarang menjadi 39 trayek.

Demikian disampaikan Menhub Budi Karya yang dipantau dari kanal Youtube FMB9ID_ IKP di acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Senin (20/9/2024), diakses Selasa (1/10/2024).

“Tahun 2015 kami memulai layanan Tol Laut yang menghubungkan titik-titik di barat dan timur, dari awalnya tiga trayek menjadi 39 trayek. Dengan adanya Tol Laut, harga barang pokok dapat turun hingga 30%, terutama di wilayah 3TP. Ini sangat membantu dalam menurunkan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Budi Karya.

Baca Juga

Kapal Tol Laut Berlayar, Kemenhub Harap Disparitas Harga Barang Bisa Ditekan

Melalui Tol Laut, menurut Menhub, pemerintah berkomitmen mendukung pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP). Tujuan dari Tol Laut yakni menghindari kelangkaan barang dan menurunkan disparitas harga.

Seiring dengan peningkatan jumlah trayek tersebut, lanjut Budi Karya, jumlah muatan dari tahun 2015 yang hanya memuat 30 ton dengan 88 Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) bertumbuh menjadi 989,75 ton dengan 31,878 TEUs pada tahun 2023. Sementara itu, jumlah Pelabuhan Singgah dari awalnya pada tahun 2015 hanya sebanyak 11 pelabuhan berkembang menjadi 114 Pelabuhan pada tahun 2024.

Menhub Budi turut menyampaikan, pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan dan evaluasi pelaksanaan program Tol Laut untuk memastikan pemanfaatannya yang tepat, efektif, dan efisien. Dia mengatakan dalam mengembangkan Tol Laut, Kemenhub terus meminta masukan dari para stakeholder, termasuk menampung masukan dari masyarakat.

“Kami berdiskusi dengan INSA (Indonesian National Shipowners' Association) untuk melihat mana trayek yang perlu disubsidi dan mana yang sudah bisa komersil. Ketika satu trayek sudah bisa komersil, maka subsidi kami alihkan ke trayek lainnya,” imbuh Budi Karya.

Menurut Budi Karya, keberadaan Tol Laut telah membuka peluang ekonomi baru di daerah-daerah yang dilalui, yang sebelumnya sulit berkembang karena terbatasnya akses transportasi. Lebih lanjut, Tol Laut tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga jembatan kemanusiaan yang menghubungkan seluruh pelosok negeri, khususnya dalam mendukung hari besar keagamaan dan mengangkut bantuan kemanusiaan dan bencana alam.

Sebagai alat transportasi logistik, lanjut Budi Karya, Tol Laut tidak hanya mengirim barang ke wilayah-wilayah 3TP tersebut melainkan juga membawa kembali hasil produksi lokal, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Baca Juga

Pantau Pelayaran Indonesia, Kemenhub Bentuk Pusat Integrasi Data Maritim

Menhub pun mendorong kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga fungsi angkutan tol laut dapat dimaksimalkan, baik untuk pengiriman barang maupun membawa kembali hasil produksi lokal. “Pemda, kami harapan lebih proaktif untuk mendorong produktivitas daerah,” tambah Menhub Budi.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang menambahkan, kebijakan layanan Tol Laut merupakan kolaborasi Kementerian/Lembaga (K/L), yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah, serta operator kapal.

“Sejauh ini bila kita lihat perkembangan dari 2015-2024, terjadi penurunan disparitas harga yang cukup signifikan dan rata-rata inflasi di bawah target sasaran. Itulah capaian program tol laut,” tutup Moga Simatupang.