XL Axiata Buka Peluang Kerja Sama dengan Starlink
JAKARTA, investortrust.id - Operator seluler PT XL Axiata Tbk (EXCL) menilai kehadiran layanan internet besutan SpaceX, Starlink bukan menjadi ancaman bagi operator seluler di Tanah Air.
Justru, kehadiran Starlink membuka peluang bagi operator seluler untuk memperluas area cakupannya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan investasi dan biaya operasional lebih rendah.
Menurut Direktur sekaligus Chief Technology Officer (CTO) XL Axiata I Gede Darmayusa, satelit orbit rendah (low orbit earth/LEO) seperti Starlink dapat digunakan untuk jaringan tulang punggung atau backbone. Selain kabel fiber optik, XL Axiata selama ini menggunakan satelit orbit geostasioner (geostationary earth orbit/GEO) jaringan backbone-nya.
"Kami sudah memanfaatkan satelit untuk sarana backbone sebelum ada Starlink. Harapan kita, Starlink bisa menjadi solusi untuk menekan biaya satelit yang mahal," katanya di XL Axiata Tower, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024).
Baca Juga
Gede menjelaskan menara Base Transceiver Station (BTS) XL Axiata yang berada di wilayah 3T terhubung dengan jaringan backbone menggunakan satelit. Penyelenggaraan layanan di wilayah tersebut merupakan bagian dari kewajiban pelayanan universal (Universal Service Obligation/USO) operator seluler.
"Masalah logistik, keamanan, dan maintenance-nya juga berat, infrastrukturnya di sana juga [belum memadai]. Kita ingin kerja sama dengan mereka untuk menghubungkan ke BTS atau langsung ke konsumen," tuturnya.
Peluang Menjadi Pesaing
Walaupun demikian, Gede menyebut Starlink berpeluang menjadi lawan berat bagi operator seluler. Demikian halnya dengan penyedia layanan internet (Internet Service Provider/ISP) berbasis kabel fiber optik atau fibre to home (FTTH).
Oleh karena itu, Gede berharap pemerintah bisa berlaku adil kepada Starlink. Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu diminta untuk memenuhi kewajiban yang sama seperti operator seluler, termasuk membayar biaya regulasi atau regulatory charge.
Baca Juga
Adapun, regulatory charge meliputi biaya hak penyelenggaraan (BHP) senilai 1,25% dari pendapatan kotor, izin stasiun radio (ISR), dan kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (USO).
"Jangan sampai structure cost kita berbeda dengan mereka, level playing ground harus sama," kata dia.
Melalui laman resminya, Starlink telah menyatakan bahwa harga langganan paket standar untuk pelanggan pribadi tanpa batas penggunaan (unlimited) adalah Rp 750.000 per bulan. Starlink tidak memberikan perincian berapa kecepatan internet yang ditawarkannya untuk pelanggan pribadi.
Selain biaya berlangganan, di awal berlangganan pelanggan juga harus membayar biaya senilai Rp 7,8 juta untuk perangkat keras. Biaya tersebut belum termasuk biaya pengiriman sebesar Rp 345.000 untuk wilayah Jawa maupun luar Jawa.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, untuk bisa beroperasi di Indonesia, Starlink wajib memenuhi sejumlah persyaratan, tak terkecuali membayar regulatory charge.
"Semua harus ikut regulasi Indonesia dong. izinnya semua harus ikut Indonesia. Bayar (regulatory charge), enggak ada yang gratis, enak aja," katanya ketika ditemui di Pullman Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2024).
Budi Arie mengungkapkan saat ini pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang harus dipenuhi oleh Starlink. Jika seluruh persyaratan yang diminta sudah dipenuhi Starlink akan memulai uji coba pada Mei 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Sedang diproses, tetapi hampir semua (persyaratannya) final mereka penuhi. ULO [uji laik operasi] juga sedang berjalan. Kita enggak menghambat, yang penting kalau mau masuk (Indonesia) silakan penuhi (persyaratannya)," tegasnya.