Bagikan

Pertamina Ungkap Tantangan Distribusi FAME untuk Program Biodiesel

Poin Penting

Ketimpangan pasokan FAME antarwilayah membuat distribusi biodiesel nasional harus dilakukan lintas pulau.
Kalimantan mengalami defisit pasokan, sementara Sumatra surplus sehingga perlu skema suplai jarak jauh.
Biaya distribusi tinggi menekan daya saing harga biodiesel non-PSO untuk kebutuhan industri nasional.

JAKARTA, investortrust.id - PT Pertamina Patra Niaga mengungkap distribusi fatty acid methyl ester (FAME) atau bahan baku biodiesel antarwilayah masih menjadi tantangan dalam implementasi program biodiesel B40 hingga rencana B50.

VP Business Development & Subsidiary Pertamina Patra Niaga Sigit Setiawan mengatakan kondisi pasokan dan permintaan FAME di sejumlah wilayah Indonesia masih belum merata. Wilayah Sumatra memiliki pasokan FAME yang lebih besar dibandingkan kebutuhan, sementara Kalimantan justru mengalami kondisi sebaliknya.

Baca Juga

Implementasi B50 Dorong Pertamina Tambah Kapasitas Tangki Penyimpanan

“Seperti di Sumatra tentunya itu secara suplai lebih besar dibandingkan demand. Di Kalimantan kebalikannya demand mining, demand industri di sana lebih besar dibandingkan suplainya. Di Jawa relatif balance,” kata Sigit dalam acara Seminar Nasional Implementasi Program Biodiesel B50 yang diselenggarakan Investortrust.id di Hotel Arya Duta, Jakarta, Kamis, (30/4/2026).

Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat distribusi FAME harus dilakukan lintas wilayah untuk memenuhi kebutuhan biodiesel di daerah yang mengalami kekurangan pasokan.

“Nah inilah yang membedakan terkait dengan antara satu wilayah ke wilayah yang lain ada yang trade-off dan mensuplai untuk kebutuhan wilayah yang masih minus secara ketersediaan,” ujarnya.

VP Business Development & Subsidiary PT Pertamina Patra Niaga Sigit Setiawan memberikan perspektifnya pada Seminar tentang Implementasi Program Biodiesel B50, Peluang, Tantangan dan Strategi Nasional di hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, (30/4/2026). Foto: Investortrust/Mohammad Defrizal

Menurut Sigit, kondisi tersebut turut memengaruhi sisi bisnis Pertamina, khususnya untuk memenuhi kebutuhan biodiesel non-PSO atau nonsubsidi di Kalimantan yang harus dipasok dari Sumatra. Adapun public service obligation (PSO) merupakan BBM subsidi atau penugasan pemerintah.

“Kami sebagai pelaku badan usaha BBM juga agak terdampak dalam sisi bisnis karena untuk kebutuhan wilayah di Kalimantan, itu kami harus ambil atau dapat alokasi dari EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) FAME dari Sumatera. Secara jarak, jarak itu jauh, lebih jauh,” tutur Sigit

Adapun EBTKE merupakan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengatur alokasi pasokan FAME untuk program biodiesel nasional.

Baca Juga

Pertamina Patra Niaga: Implementasi B50 Picu Surplus Solar 8,3 Juta Kl

Ia menambahkan distribusi lintas wilayah tersebut membuat biaya angkut menjadi lebih tinggi dan berdampak terhadap daya saing harga produk biodiesel non-PSO yang dijual kepada konsumen industri.

“Jadi competitiveness price-nya kami terdampak di sini ya untuk produk-produk non-PSO yang konsumen industri, karena secara jarak lebih jauh, ongkosnya juga pasti akan lebih jauh,” ucapnya.

The Convergence Indonesia, lantai 5. Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Pusat, 12940.

FOLLOW US

logo white investortrust
Telah diverifikasi oleh Dewan Pers
Sertifikat Nomor1188/DP-Verifikasi/K/III/2024