Dukung Aksesi OECD, Anindya Bakrie: Langkah Strategis Indonesia Menuju Negara Maju

JAKARTA, investortrust.id - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan dukungan penuh dunia usaha terhadap langkah pemerintah dalam mengejar proses aksesi menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Hal ini disampaikan Anindya dalam acara Indonesia OECD Accession and Private Sector Implication di Hotel Gran Melia, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dalam sambutannya, Anindya menyapa langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai tokoh kunci di balik arah kebijakan ekonomi nasional. Ia menyebut keterlibatan aktif pemerintah merupakan jembatan penting bagi pertumbuhan masa depan.

"Yang terhormat Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai arsitek ekonomi, jembatan, dan juga katalis," ujar Anindya.

Anindya menekankan bahwa visi Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 bukanlah sekadar mimpi, melainkan sebuah keharusan sejarah yang didukung oleh ambisi seluruh rakyat. Ia meyakini bahwa transformasi dari ekonomi berkembang menuju ekonomi maju akan terjadi dalam waktu dekat.

"Izinkan saya mengatakan ini, bahwa Indonesia ingin menjadi negara maju, dan Indonesia akan menjadi negara maju dalam waktu dekat. Dan ini adalah arah sejarah kita, ambisi rakyat kita, dan tanggung jawab kita semua yang ada di ruangan ini," tegasnya.

Baca Juga

RI–China Makin Mesra, Kadin Dorong Kerja Sama Ayam Petelur untuk Dukung MBG

Namun, ia juga memberikan catatan kritis mengenai tantangan mendasar yang masih membayangi iklim bisnis di Tanah Air, yakni kualitas institusi. Menurutnya, kepercayaan investor sangat bergantung pada stabilitas dan prediktabilitas lembaga-lembaga negara.

"Setelah mengatakan hal itu, kita juga harus jujur pada diri kita sendiri, dan ini adalah salah satu hal yang selalu dikatakan Pak Airlangga, bahwa salah satu tantangan yang masih kita hadapi saat ini adalah kualitas institusi kita. Sebagai pebisnis, kita sangat memahami hal ini, bahwa pasar menghargai kepercayaan, investor menghargai prediktabilitas, dan kepercayaan pada akhirnya bertumpu pada institusi," jelasnya.

Oleh karena itu, Anindya menilai bergabungnya Indonesia ke dalam OECD merupakan langkah yang sangat tepat. Standar tinggi yang diterapkan oleh organisasi internasional tersebut dianggap mampu memperbaiki struktur birokrasi di dalam negeri.

"Inilah sebabnya keputusan pemerintah untuk mengejar aksesi OECD adalah, menurut pandangan saya, pilihan strategis. Dan pilihan yang tepat untuk mendukung visi Indonesia menjadi ekonomi maju pada tahun 2045," tambah Anindya.

Baca Juga

Kadin: Kerja Sama RI–China Melebar dari Hilirisasi ke Energi Hijau hingga Ketahanan Pangan

Sebagai Ketua Umum Kadin, Anindya menegaskan posisi organisasi yang dipimpinnya sebagai mitra strategis pemerintah yang membawa mandat undang-undang untuk memajukan ekonomi nasional.

"Kadin, seperti yang Anda semua tahu, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Kadin adalah organisasi yang bertugas untuk bersama-sama membina, mewakili, dan mengadvokasi kepentingan komunitas bisnis Indonesia dan bertindak sebagai mitra strategis bagi pemerintah dalam memperkuat ekonomi nasional," tuturnya.

Lebih lanjut, Anindya menyebut, dukungan Kadin terhadap aksesi OECD ini diperkuat oleh data internal organisasi yang menunjukkan optimisme pelaku usaha, meskipun masih terdapat kendala regulasi.

"Pertama, bisnis di Indonesia merasa optimis. Hampir 50% bisnis di Indonesia berencana untuk melakukan ekspansi dalam enam bulan ke depan. Itu yang pertama. Kedua, masalah terbesar yang mereka hadapi saat ini, jawaban teratas yang diberikan oleh 20% responden adalah birokrasi dan regulasi, yang sudah diduga sebelumnya," ungkap Anindya merujuk pada survei Kadin Business Pulse.

Di sisi lain, kata Anindya, kebijakan pemerintah pusat menjadi faktor utama yang memberikan rasa aman bagi para pelaku industri untuk tetap menanamkan modalnya di Indonesia.

"Ketiga, ketika ditanya apa yang memberi mereka kepercayaan diri, mereka mengatakan 45% sebenarnya adalah kebijakan pemerintah pusat, dan diikuti oleh insentif fiskal serta perbaikan infrastruktur," lanjutnya.

Lebih jauh, Anindya optimis bahwa dengan masuknya Indonesia ke OECD, masalah birokrasi yang kerap dikeluhkan pengusaha dapat teratasi melalui standarisasi tata kelola yang lebih baik.

"Di sinilah tepatnya aksesi OECD dapat membantu. Aksesi OECD dapat membantu Indonesia memperkuat koherensi regulasi, meningkatkan standar tata kelola, dan membuat lingkungan operasional menjadi lebih dapat diprediksi bagi bisnis," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Anindya juga mengapresiasi kolaborasi lintas negara, termasuk dukungan dari Pemerintah Inggris dalam penyusunan Private Sector Playbook sebagai panduan bagi dunia usaha selama proses aksesi. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersatu dalam semangat gotong royong demi kepentingan nasional.

"Jadi di atas segalanya, ini adalah kepentingan Indonesia. Dan jika kita mengupayakan ini bersama-sama dalam semangat Indonesia Incorporated, apa yang selalu dikatakan Presiden, aksesi OECD akan menjadi akselerator nyata dalam afirmasi Indonesia menjadi negara maju," pungkas Anindya.